JAKARTA, Desapenari.id – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyoroti praktik menyesatkan dari beberapa biro perjalanan haji yang masih menggoda calon jemaah dengan iming-iming visa furoda. Padahal, sejak 26 Mei 2025, Pemerintah Arab Saudi sudah memastikan tidak akan mengeluarkan visa haji jalur non-kuota tersebut.
“Kita sudah dapat kepastian sejak 26 Mei lalu. Otoritas Arab Saudi, dengan konfirmasi resmi dari Kemenag dan Amphuri, secara tegas menyatakan mereka tidak akan menerbitkan visa furoda lagi,” tegas HNW dalam wawancara eksklusif pada Senin (2/6/2025). “Sayangnya, masih saja ada biro perjalanan yang nekat menjanjikan visa furoda kepada calon jemaah. Ini jelas menyesatkan!” tambahnya dengan nada tegas. Akibatnya, banyak jemaah yang akhirnya kecewa karena ternyata tidak bisa berangkat,” tambahnya.
2.000 Calon Jemaah Terjebak, Kerugian Mengancam
HNW, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 calon jemaah sudah terlanjur mendaftar melalui jalur furoda.”Menurut HNW, semua kerugian finansial dan moral ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Pemerintah Arab Saudi seharusnya menyampaikan informasi secara transparan sejak awal, begitu pula biro perjalanan harus memberitahukan fakta ini kepada calon jemaah,” tegasnya.
“Kalau Saudi sudah memberi pengumuman resmi, seharusnya semua pihak—termasuk biro perjalanan—menyampaikannya secara jujur ke calon jemaah,” ujar HNW. “Ini bukan angka kecil, 2.000 orang sudah terdaftar, tapi visanya tidak keluar. Bayangkan dampaknya!” tegasnya.
Visa Furoda 2025 Batal, Kemenag Berusaha Negosiasi
Sebelumnya, kabar mengecewakan datang dari Arab Saudi yang memastikan tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Proses pemvisaan pun sudah ditutup, membuat harapan ribuan calon jemaah pupus seketika.
Berbeda dengan haji reguler yang memiliki kuota tetap, haji furoda bersifat non-kuota. Artinya, keberangkatan jemaah benar-benar bergantung pada kepastian visa dan tiket pesawat—yang kali ini tidak kunjung datang.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keputusan penerbitan visa furoda sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Arab Saudi. Meski begitu, Kemenag terus berupaya berkomunikasi dengan otoritas setempat untuk mencari solusi terbaik.
HNW menekankan agar biro perjalanan haji lebih berhati-hati dalam memberikan informasi. “Jangan sampai ada lagi jemaah yang dirugikan karena janji palsu. Kalau memang visa tidak ada, ya harus diberitahu sejak awal,” tegasnya.
Ia juga mendorong Kemenag dan asosiasi travel haji seperti Amphuri untuk lebih proaktif mengedukasi masyarakat. “Ini soal kepercayaan publik. Jangan sampai kasus seperti ini merusak reputasi penyelenggara haji di Indonesia,” tandasnya.
Apa Langkah Selanjutnya?
“Kemenag terus mendorong pendekatan diplomatik sambil meminta calon jemaah yang sudah terdaftar untuk tetap bersabar. Mereka sedang mempertimbangkan beberapa solusi, termasuk mengembalikan dana atau menawarkan alternatif keberangkatan di tahun depan.”
“Kami berharap ada kejelasan secepatnya agar jemaah tidak semakin dirugikan,” kata HNW. “Yang pasti, semua pihak harus belajar dari kasus ini agar tidak terulang di masa depan.”
baca juga: Pemkab Seruyan Carter Pesawat untuk Jemaah Haji
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak—mulai dari pemerintah, biro perjalanan, hingga calon jemaah. Transparansi informasi dan koordinasi yang baik antarlembaga menjadi kunci agar ibadah haji bisa berjalan lancar tanpa masalah.
“Jangan sampai niat baik jemaah untuk berhaji justru berujung pada kekecewaan karena faktor teknis seperti ini,” pungkas HNW.
#HajiFuroda #Kemenag #ArabSaudi #HNW #TravelHaji
