BANDUNG, Desapenari.id — Jagat politik Jawa Barat kembali bikin geger. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut menyoroti aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar. Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat melakukan aksi itu pada Kamis (12/11/2026), dan sorotan publik pun langsung mengarah ke DPRD Jabar. Informasi ini merujuk pada laporan Desapenari.id yang juga dikonfirmasi ulang pada Sabtu (14/11/2026).
Sebelum mencopot foto, koalisi tersebut menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD Jabar. Mereka mendesak Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Setelah menyampaikan aspirasi, anggota koalisi bergerak ke ruang Banggar dan melakukan aksi pencopotan foto.
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menyaksikan langsung aksi tersebut. Keduanya berada di lokasi saat anggota koalisi menjalankan aksinya. Publik pun kemudian ramai membahas sikap DPRD Jabar atas peristiwa itu.
Usai mencopot foto, anggota koalisi membalikkan posisi foto tersebut. Mereka lalu meninggalkan foto dalam kondisi tak lagi menghadap normal. Aksi itu pun menambah panjang sorotan karena dilakukan di ruang pengambilan keputusan anggaran.
Sementara itu, pada siang hari yang sama, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI. Langkah itu menjadi konteks penting di balik tuntutan massa. Namun, Dedi tetap menyoroti cara penyampaian aspirasi yang dinilainya melampaui adab.
Menanggapi peristiwa itu, Dedi menilai aksi pencopotan foto tidak mencerminkan adab berdemokrasi. Menurutnya, setiap orang memang berhak menyampaikan sikap politik. Namun, Dedi menegaskan kebebasan itu harus disertai tanggung jawab.
“Semua orang punya hak berdemokrasi dan hak pribadi. Tetapi, dalam demokrasi ada yang namanya adab berdemokrasi,” kata Dedi, seperti dikutip dari Instagram pribadinya dan dikonfirmasi ulang pada Sabtu (14/11/2026).
Dedi juga menyoroti lokasi kejadian. Menurut dia, ruang pemerintahan menjadi tempat DPRD dan eksekutif mengambil keputusan anggaran. Karena itu, foto wakil presiden semestinya diturunkan oleh petugas yang berwenang, bukan lewat aksi penuh euforia.
“Karena itu kantor pemerintah dan ruang pengambilan keputusan, seharusnya petugas yang ditunjuk yang menurunkan,” ujar Dedi.
Selain itu, ia menyesalkan cara anggota koalisi memperlakukan foto. Mereka tidak hanya mencopot foto, tetapi juga membalikkan foto dan meletakkannya di kursi sebelum pergi. Tindakan itu dinilai Dedi membuat situasi makin tidak nyaman bagi publik.
Dedi pun menyebut peristiwa itu patut disesalkan. Ia mengapresiasi Ketua DPRD yang sudah memberi penjelasan terbuka. Dengan begitu, publik mendapat gambaran awal soal kronologi dan sikap lembaga.
Mantan Bupati Purwakarta itu kemudian meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat memberi penjelasan kepada publik. Sebab, demokrasi tidak hanya memberi kebebasan berpendapat. Demokrasi juga menuntut tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
“Para pihak, kelompok masyarakat, dan aktivis yang sengaja menurunkan foto wakil presiden yang sudah mengundurkan diri sebaiknya menjelaskan ke publik. Demokrasi bukan cuma hak, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab,” tegas Dedi.
Dedi menilai para aktivis punya latar pendidikan dan wawasan yang baik. Karena itu, ia berharap mereka menjelaskan alasan di balik tindakan tersebut. Menurutnya, penjelasan terbuka akan membantu publik menilai aksi secara jernih.
“Peristiwa ini tidak hanya dilihat warga Jabar, tetapi juga warga Indonesia,” tuturnya.
Dedi lantas mengajak masyarakat menjalankan demokrasi secara terbuka dan beradab demi kemajuan bangsa. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan MPR soal proses penentuan wakil presiden selanjutnya. Dengan begitu, semua pihak bisa menjaga suasana tetap kondusif.
“Mari berdemokrasi secara terbuka dan beradab. Kita tunggu MPR memutuskan, dan kita yakin akan ada yang terbaik,” kata Dedi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya menegaskan aksi pencopotan foto bukan instruksi atau keputusan lembaganya. Menurut dia, aksi itu dilakukan secara pribadi oleh salah satu anggota rombongan Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat. Selain itu, DPRD Jabar akan meminta klarifikasi kepada Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat. Pasalnya, aksi tersebut membuat DPRD Jabar seolah-olah memerintahkan pencopotan foto.
“Tidak mungkin kami menginstruksikan kejadian seperti itu,” ujar Buky dalam konferensi pers di Ruang Banggar, DPRD Jabar, Jumat (13/11/2026).
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
