Berita

Ketua DPRD Jateng Kantongi Tunjangan Rumah Rp 79 Juta/Bulan, Rakyat Meradang!

Posted on 8 September 20258 September 2025

by eko satrio

Desapenari.id – Anggota DPRD Jawa Tengah ternyata menerima tunjangan perumahan yang sangat fantastis, yakni Rp 47,77 juta per bulan. Bahkan, besaran tunjangan ini melonjak drastis untuk jajaran pimpinan. Sebagai contoh, Wakil Ketua DPRD menerima tunjangan yang lebih besar, yaitu Rp 72,31 juta per bulan. Yang lebih mencengangkan lagi, Ketua DPRD Jawa Tengah mendapatkan tunjangan perumahan tertinggi yang mencapai Rp 79,63 juta setiap bulannya! Tidak hanya itu, seluruh anggota dewan juga mendapatkan tunjangan transportasi senilai Rp 16,2 juta per bulan. Bayangkan saja, dalam sebulan, total tunjangan untuk rumah dan transportasi saja bagi seorang anggota biasa bisa mencapai Rp 63,97 juta.

Lalu, bagaimana bisa hal ini terjadi? Ternyata, besaran tunjangan menggiurkan ini ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 tahun 2025. Yang patut dicatat, Penjabat Gubernur Nana Sudjana telah menandatangani keputusan kontroversial ini pada 21 Februari 2025. Berdasarkan keputusan itu, setiap anggota DPRD Jateng berhak mendapatkan tunjangan perumahan. Selanjutnya, seluruh biaya untuk membayar tunjangan super besar ini akan dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan. Artinya, uang rakyat Jawa Tengah-lah yang akan menanggung beban tersebut.

Namun, gelombang protes besar-besaran dari masyarakat memaksa pemerintah bertindak. Gubernur Jawa Tengah yang baru, Ahmad Lutfi, dan Ketua DPRD Jateng Sumanto akhirnya menyatakan akan mengevaluasi besaran tunjangan tersebut. Mereka mengambil langkah ini setelah demonstrasi besar-besaran melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, yang secara tegas menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak wajar. Ahmad Lutfi menegaskan bahwa pihaknya masih akan menghitung ulang besaran tunjangan tersebut. “Nanti sesuai dengan appraisal masih dihitung,” ujar Lutfi usai rapat di kantornya pada Kamis (4/9/2025). Ia menambahkan, hingga saat ini memang belum ada perubahan nilai, namun rapat evaluasi akan segera digelar. “Belum (evaluasi), nanti kita kumpulin lagi. Rapat dong nanti,” kata Lutfi.

Di sisi lain, DPRD pun akhirnya angkat bicara dan menyatakan kesiapannya untuk berubah. Sumanto mengungkapkan bahwa DPRD siap untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tunjangan perumahan dan transportasi yang sedang menjadi sorotan. Sebagai bentuk komitmen, langkah evaluasi ini juga diiringi dengan keputusan strategis untuk segera menghapus seluruh agenda kunjungan luar negeri anggota dewan. Keputusan penghapusan studi banding ke luar negeri ini jelas merupakan respons langsung atas sorotan publik yang keras terhadap tingginya alokasi anggaran untuk hal tersebut.

Bahkan, Sumanto menyatakan kesediaannya untuk mendengar suara rakyat. “DPRD mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Kami juga sepakat dengan tuntutan dan harapan mahasiswa terkait evaluasi kinerja DPRD. Karena itu, DPRD siap bersinergi dengan rakyat mendorong serta mendukung upaya perbaikan,” kata Sumanto dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (5/9/2025). Meskipun demikian, Sumanto mengakui bahwa kebijakan tunjangan tersebut sebenarnya memiliki dasar hukum yang sangat jelas, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kemudian diperkuat oleh Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2017, serta diturunkan dalam Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2017. Akan tetapi, DPRD menegaskan kesiapannya untuk mengevaluasi hal itu demi mendengarkan aspirasi masyarakat.

Terakhir, untuk memastikan evaluasi berjalan komprehensif, dia menuturkan bahwa DPRD telah menggelar rapat pimpinan yang melibatkan seluruh jajaran pimpinan fraksi dan komisi guna membahas kinerja dan memantau kondisi di masing-masing daerah pemilihan. “Oleh karena itu, perihal adanya kebijakan tunjangan perumahan akan kami lakukan evaluasi serta sekaligus kami hapus kunjungan luar negeri,” lanjutnya. Akhirnya, keputusan DPRD Jateng untuk menghapus kunjungan luar negeri ini diterjemahkan sebagai langkah awal untuk menekan anggaran sekaligus merespons keresahan masyarakat mengenai prioritas belanja daerah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com