JAKARTA, Desapenari.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja membuat gebrakan besar yang siap mengubah wajah pesisir Pulau Jawa hingga 2029 mendatang. Pasalnya, pemerintah memasang target ambisius untuk merevitalisasi 14.000 hektare tambak Pantura, lalu langsung menggarap 6.000 hektare tahap awal di Jawa Barat.
Tentu saja, proyek raksasa ini menyimpan misi utama untuk mendongkrak produktivitas tambak lokal yang selama ini jalan di tempat. Selain itu, pemerintah ingin memodernisasi sistem budi daya perikanan masyarakat agar segera meninggalkan metode konvensional yang kurang efisien serta rawan gagal panen.
Terkait strategi pelaksanaannya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf membeberkan rencana matang di balik megaproyek kelautan tersebut. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa tim KKP akan menjalankan seluruh proses revitalisasi tambak di sepanjang Pantura Jawa ini secara bertahap.
Lantas, daerah mana saja yang beruntung masuk dalam daftar prioritas tahap pertama proyek prestisius ini? Secara spesifik, pemerintah membidik empat wilayah strategis di pesisir utara Jawa Barat, yakni Kabupaten Subang, Karawang, Bekasi, dan Indramayu sebagai ujung tombak kebangkitan ekonomi pesisir.
“Di Subang, di Karawang, Bekasi, dan Indramayu. Dengan empat ini, kita lakukan revitalisasi tambak-tambak di Pantura,” ujar Didit secara lugas saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional di Jakarta pada Minggu (22/11/2026) yang turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan kelautan nasional.
Lebih jauh lagi, KKP mengarahkan program unggulan ini untuk menyulap lahan tambak yang selama ini kurang produktif menjadi kawasan ekonomi primadona. Melalui pembenahan tata kelola air dan benih unggul, pemerintah menciptakan sentra budi daya yang menghasilkan komoditas perikanan secara jauh lebih optimal.
Di samping mengejar lonjakan angka panen, inisiatif revitalisasi ini juga gencar mendorong modernisasi menyeluruh pada sistem budi daya harian. Oleh karena itu, para petambak lokal mulai menerapkan teknologi perikanan mutakhir yang jauh lebih terukur, ramah lingkungan, serta tahan terhadap perubahan cuaca.
“Dan ini tentunya bertujuan untuk mengubah tambak yang tadinya tidak produktif menjadi jauh lebih produktif, yang tadinya menggunakan cara konvensional menjadi cara yang modern,” tuturnya penuh optimisme. Penjelasan tersebut membuktikan keseriusan KKP dalam mengangkat derajat kesejahteraan pembudi daya ikan tradisional.
Menariknya, gebrakan revitalisasi tambak Pantura Jawa ini ternyata bukan sekadar proyek tunggal yang berjalan sendirian. Faktanya, langkah strategis tersebut merupakan salah satu pilar utama dari enam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tengah KKP jalankan secara serentak di berbagai penjuru Indonesia.
Tidak berhenti pada urusan revitalisasi 14.000 hektare tambak saja, KKP juga tancap gas mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dalam peta jalan resminya, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pesisir modern di 5.000 lokasi demi mendongkrak taraf hidup para nelayan tradisional.
Selanjutnya, KKP turut memperluas jangkauan programnya dengan mengembangkan sentra budi daya ikan darat tematik yang tersebar di 40.000 lokasi potensial. Bersamaan dengan itu, pemerintah membangun kawasan tambak udang terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming seluas sekitar 2.000 hektare di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sementara itu, daftar program prioritas lainnya mencakup langkah modernisasi terhadap 4.582 unit kapal penangkap ikan agar nelayan melaut lebih aman. Tak ketinggalan, pemerintah membangun kawasan sentra industri garam modern seluas 2.000 hektare di Rote Ndao, NTT untuk menekan ketergantungan impor garam nasional.
Adapun seluruh rangkaian program lintas sektor tersebut telah dijadwalkan untuk terus berjalan secara konsisten hingga tahun 2029 mendatang. Lewat investasi besar ini, pemerintah menaruh harapan tinggi agar produktivitas perikanan melonjak tajam, kemandirian pangan semakin kuat, serta pasokan pangan biru (blue food) tetap terjamin.
Di sisi lain, KKP juga gencar menggenjot tingkat konsumsi ikan masyarakat di hilir. Berdasarkan data resmi kementerian, angka Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) nasional pada 2025 lalu tercatat menyentuh 26,08 kilogram (kg) per kapita per tahun, sehingga pemerintah mematok target baru sebesar 28,63 kg pada 2029.
Guna memastikan target gizi tersebut benar-benar terwujud, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Regulasi penting ini sengaja diterbitkan sebagai bentuk komitmen nyata negara dalam membudayakan makan ikan di tengah keluarga Indonesia.
Secara operasional, Perpres tersebut berfungsi sebagai landasan hukum utama bagi pelaksanaan gerakan peningkatan konsumsi ikan secara terintegrasi di seluruh Nusantara. Artinya, seluruh instansi mulai dari kementerian maupun lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) wajib berkolaborasi aktif agar distribusi ikan segar dapat dipercepat.
Selain mendongkrak ekonomi kelautan, KKP menilai bahwa kebiasaan mengonsumsi ikan sejak usia dini memegang peranan vital dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Secara ilmiah, daging ikan menyimpan kandungan protein berkualitas tinggi serta nutrisi penting yang sangat mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
Pada akhirnya, melalui kolaborasi antara revitalisasi tambak modern dan gerakan masif makan ikan tersebut, KKP menaruh optimisme besar terhadap masa depan bangsa. Pemerintah berharap langkah komprehensif ini sanggup mempersiapkan generasi penerus Indonesia yang jauh lebih sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

