JAKARTA, Desapenari.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono secara tegas mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di Nepal untuk tidak panik dan tetap menjaga ketenangan. Ia menekankan hal ini menyusul eskalasi konflik dan kekisruhan yang tengah melanda negara tersebut. Politikus Partai Golkar ini pun secara khusus meminta agar seluruh WNI mematuhi setiap arahan resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kathmandu maupun instruksi dari otoritas setempat.
“Kami secara khusus mengimbau masyarakat Indonesia di Nepal agar terus menjaga ketenangan, meningkatkan kewaspadaan level tinggi, dan menghindari segala bentuk tindakan berisiko yang dapat membahayakan jiwa,” pesan Dave Laksono dengan sangat jelas, pada hari Kamis (11/9/2025). Lebih lanjut, ia menegaskan, “Mengikuti setiap perkembangan informasi dan instruksi resmi dari KBRI serta pemerintah setempat merupakan sebuah keharusan, terutama terkait pergerakan, akses publik, dan potensi titik rawan keamanan.”
Di sisi lain, Dave juga menegaskan bahwa Komisi I DPR RI terus memantau dengan sangat serius setiap perkembangan situasi di Nepal yang kini tengah dilanda demonstrasi besar-besaran berintensitas tinggi. Menurut analisisnya, insiden pembakaran gedung parlemen dan penyerangan terhadap pejabat tinggi negara bukan sekadar gejolak lokal biasa, melainkan sebuah indikator krisis institusional yang berpotensi meluas dan mengganggu stabilitas regional Asia Selatan.
“Situasi darurat ini mendapatkan perhatian khusus kami karena secara langsung menyangkut keselamatan ratusan WNI yang tengah berada di Nepal, baik yang bertugas dalam kapasitas diplomatik, menempuh pendidikan, maupun yang menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi,” ujar Dave menjelaskan dengan nada prihatin. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, harus segera mengimplementasikan langkah-langkah antisipatif yang terukur, responsif, dan benar-benar berbasis penilaian risiko.
Selanjutnya, Dave pun mendorong Kementerian Luar Negeri untuk tidak hanya menyiapkan, tetapi juga segera mengeksekusi langkah-langkah antisipatif yang terukur tersebut. Ia menekankan bahwa respons cepat dan terkoordinasi dengan semua pihak merupakan sebuah keniscayaan dalam situasi seperti ini. Beberapa langkah strategis yang ia usulkan mencakup penguatan intensitas komunikasi dengan perwakilan RI di Nepal, pemetaan detail semua potensi ancaman terhadap WNI, serta menyiapkan skenario evakuasi yang komprehensif jika situasi ternyata memburuk secara drastis.
“Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara sangat aktif dan real-time terhadap setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam merespons krisis di Nepal ini,” tegas Dave. “Kami juga mendorong agar setiap kebijakan yang diterbitkan harus bersifat cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada perlindungan maksimal bagi WNI serta menjaga stabilitas kawasan,” tambahnya penuh keyakinan.
Pada perkembangan terpisah, kabar menggembirakan akhirnya datang dari Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan data terbaru, tercatat ada sekitar 100 WNI yang berada di Nepal. Dari jumlah tersebut, 57 orang merupakan warga yang menetap secara permanen, sementara 43 orang lainnya merupakan delegasi yang menghadiri berbagai pertemuan internasional.
“Berdasarkan komunikasi terakhir yang kami lakukan dengan KBRI Kathmandu, tidak ada satupun WNI yang menjadi korban dalam kerusuhan ini,” jelas Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, pada Rabu (10/9/2025) malam. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah terus menyiapkan dan memperkuat langkah-langkah kontingensi untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk.
Menurut laporan Judha, kondisi keamanan di Nepal mulai menunjukkan titik terang dan berangsur-angsur membaik. Bandara internasional di Kathmandu, yang sempat lumpuh total akibat diblockade oleh massa, kini sudah kembali beroperasi. “Kita semua berharap dan berdoa agar kondisi semakin membaik dan normal,” ucap Judha dengan penuh harap.
Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri sama sekali tidak lengah. Mereka terus memantau situasi secara ketat dan berkelanjutan. “Kami membuka semua opsi, termasuk opsi evakuasi darurat, jika situasi benar-benar memaksa dan dibutuhkan untuk keselamatan WNI,” pungkas Judha Nugraha dengan sangat hati-hati.
Sebagai informasi latar belakang, aksi protes besar-besaran di Nepal telah berubah menjadi kerusuhan berdarah yang memakan banyak korban jiwa. Sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 200 lainnya mengalami luka-luka akibat bentrok keras dengan aparat keamanan. Massa yang marah bahkan menyerang dan membakar gedung parlemen serta rumah-rumah sejumlah pejabat tinggi negara.
Situasi politik Nepal kian memanas dan tidak stabil setelah pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Khadga Prasad Oli akhirnya kolaps. Saat ini, militer Nepal secara resmi mengambil alih kendali keamanan dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk berpatroli di seluruh penjuru ibu kota Kathmandu, sementara seluruh warga diminta untuk tetap berada di dalam rumah sampai situasi benar-benar kondusif.
Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com
