SOLO, Desapenari.id – Perang dingin di Keraton Kasunanan Surakarta kembali memanas! Siapa sangka, sebuah pintu bernama Magangan kini jadi ajang adu argumen sengit antara Lembaga Dewan Adat (LDA) dengan salah satu putra keraton. Yang diperebutkan? Bukan harta, melainkan kunci dan wewenang buka-tutup akses!

Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat dengan tegas memukul palu: pengaturan akses keluar-masuk pintu Magangan wajib mengikuti aturan keraton, bukan kemauan perorangan. LDA tidak main-main dalam menegakkan aturan yang sudah berkelindan dengan tradisi puluhan tahun.

“PRINSIP KAMI TEGAKKAN ATURAN, BUKAN MAIN-MAIN!”

Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa pihaknyalah yang memegang kendali penuh atas keamanan pintu Magangan. “Prinsip kita menegakkan aturan. Bahwa pemegang kendali untuk keamanan adalah petugas keamanan,” ujarnya dengan lantang kepada awak media pada Rabu (29/4/2026).

Sebelumnya, pada Selasa (28/4/2026), Eddy pun sudah memberikan klarifikasi menohok. Ia menegaskan bahwa akses keluar-masuk pintu Magangan sama sekali tidak membutuhkan kunci pribadi milik siapa pun. Lantas, bagaimana caranya? Sederhana saja, yaitu melalui petugas penjaga yang bertanggung jawab.

Dengan nada tegas, Eddy membantah anggapan bahwa pintu tersebut dikunci untuk mempersulit seseorang. “Itu bukan ngunci atau gembok mobil Gusti Timoer, tapi pintu itu buka tutup kuncinya petugas jaga atau pejagen yang tanggung jawab. Jadi tidak bisa kunci dibawa sembarang orang, misal sopir Gusti Timoer atau Gusti Timoer sendiri,” jelasnya.

Eddy pun mengingatkan pesan penting yang tak boleh dilupakan: “Keraton tidak bisa diperlakukan seperti rumah pribadi, ada aturannya.” Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan halus bagi mereka yang menganggap akses keraton bisa diatur sesuka hati.

PENJAGA 24 JAM SIAGA, TAK PERLU KUNCI PRIBADI!

Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme akses yang benar? Eddy menjelaskan secara rinci bahwa sistem keamanan di lingkungan keraton telah mengandalkan penjagaan selama 24 jam penuh. Bayangkan, seharian penuh, ada petugas yang selalu siaga!

Setiap pihak yang hendak keluar atau masuk, menurut Eddy, cukup melakukan koordinasi sederhana dengan petugas yang berjaga. Tidak perlu ribut, tidak perlu adu argumen. “Bisa (mengakses) hanya perlu bilang ke penjaga. Pejagen 24 jam ada. Tapi balik lagi keraton ada aturan jam buka jam tutup. Dia tahu itu,” tegas Eddy.

Dengan kata lain, prosedur ini sudah menjadi bagian dari standar operasional yang mengakar lama di Keraton Surakarta. LDA pun menilai bahwa polemik pergantian gembok yang heboh diperbincangkan seharusnya tak perlu terjadi jika semua pihak cukup mengikuti aturan sederhana ini.

KUNCI TIDAK BISA DIBAWA SEMBARANGAN ORANG, INI ALASANNYA

LDA pun kembali menegaskan posisinya. Sistem penguncian pintu Magangan, menurut Eddy, sama sekali bukan untuk menghalangi atau menyulitkan pihak tertentu. Justru sebaliknya, ini adalah bagian integral dari pengaturan keamanan keraton secara menyeluruh.

“Keraton tidak bisa diperlakukan seperti rumah pribadi, ada aturannya,” ulang Eddy sekali lagi untuk memastikan pesannya tersampaikan dengan jelas. Intinya, jangan coba-coba membawa kunci keraton seenaknya sendiri karena itu bukan wilayah privat, melainkan kawasan adat yang memiliki tata kelola tersendiri.

MOBIL SEMPAT TERJEBAK, IRITASI PUN MELEDAK!

Sementara itu, dari sisi lain, polemik ini benar-benar meledak setelah Pengageng Sasana Wilapa PB XIV Purboyo, GKRP Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, mengaku mengalami kejadian menjengkelkan. Mobilnya, kata dia, sempat tidak bisa keluar gara-gara penggembokan pintu tersebut.

Bukan hanya kendaraannya sendiri, Timoer pun mengklaim bahwa mobil milik sejumlah pengageng lain ikut tertahan di dalam area keraton. Bayangkan kekesalan mereka saat harus terhambat hanya karena urusan kunci!

“Maksudnya kalau saya kan, saya ganti gembok kemudian satu kunci saya berikan mereka supaya mereka juga tetap bisa mengakses. Nah, kalau mereka nggak seperti itu. Mereka ganti gembok tapi saya nggak dikasih kunci,” ungkap Timoer dengan nada kecewa.

AKTIVITAS ADAT TERGANGGU, SAJEN JUJURAN TERHAMBAT

Lebih lanjut, GKRP Timoer menyebut kondisi ini tidak main-main dampaknya. Aktivitas sehari-hari mereka pun terganggu, termasuk kegiatan adat yang rutin mereka jalankan. “Itu kan akses keluar masuk kita beraktivitas kan. Jadi saya bener-bener akses untuk beraktivitas,” keluhnya.

Ia pun memberi contoh konkret: “Bahkan mobil saya pun kan ada di situ. Mobil saya kan parkir di Magangan. Kemudian untuk aktivitas sajen setiap hari Kamis, kaya tadi Selasa Kliwon gitu-gitu kan dari Gondorasan itu kan timbang mubeng tekan ngendi-ngendi kan mestinya lewat situ.”

Artinya, hambatan ini bukan sekadar masalah parkir, melainkan mengganggu jalannya ritual adat yang sudah turun-temurun dilakukan. Wajar jika kekecewaannya meluap-luap.

KLAIM HAK AKSES SEJAK ZAMAN PB XII, INI DIA BUKTINYA

Timoer pun tidak tinggal diam. Dengan lantang, ia mengklaim bahwa dirinya memiliki hak penuh untuk mengakses pintu Magangan. Alasannya kuat: ia telah lama tinggal di lingkungan Keputren, bahkan sejak zaman pemerintahan PB XII.

“Kami kan tinggal di Keputren. Lah kami masih punya hak untuk mengakses itu. Dari zaman PB XIII kan kami memang tinggal di Keputren. Saya bahkan dari zaman PB XII tinggal di Keputren,” tuturnya sambil menekankan sejarah panjang tempat tinggalnya.

Ia pun menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini justru berpotensi memicu konflik berkepanjangan di internal keraton. Padahal, semua pihak seharusnya bisa hidup rukun sebagai satu keluarga besar.

“Kan kita sama-sama sebagai sentana, ahli waris dan sebagainya. Katanya mau merangkul semua, mengakomodir semua supaya bisa bersama. Lah kalau kayak gini caranya itu namanya kan malah memicu permusuhan terus,” ujarnya dengan nada getir.

LDA TETAP PADA PENDIRIAN: IKUTI PROSEDUR, SEMUANYA BERES!

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, LDA tidak bergeming. Mereka menegaskan bahwa akses keluar-masuk pintu Magangan tetap bisa dilakukan dengan lancar asalkan semua pihak mengikuti prosedur yang berlaku dan berkoordinasi dengan petugas penjaga.

Kesimpulannya, konflik ini bukan sekadar soal gembok atau kunci, melainkan tentang bagaimana tradisi dan tata kelola keraton harus dihormati oleh semua elemen, baik dari internal maupun eksternal. Apakah akan ada titik temu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, pintu Magangan tetap dijaga 24 jam, dan aturan tetap menjadi panglima.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.