MATARAM, Desapenari.id – Kemunculan rekaman video viral yang memperlihatkan dugaan pembuangan limbah tambak udang secara membabi buta ke perairan eksotis Pantai Labangka, Kabupaten Sumbawa. Menanggapi gelombang kehebohan dan keresahan mendalam yang melanda warga pesisir setempat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tidak tinggal diam dan langsung menerjunkan tim ahli pengawas untuk mengusut tuntas skandal kejahatan lingkungan ini secara menyeluruh di lapangan.

Setelah menyisir lokasi kejadian secara maraton dan teliti, tim pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov NTB akhirnya berhasil membongkar sederet kejanggalan teknis yang sangat mengejutkan publik. Petugas di lapangan mengonfirmasi adanya pelanggaran hukum yang nyata berupa penempatan jalur pipa pembuangan limbah yang dipasang secara asal-asalan di luar titik koordinat perizinan resmi. Tak hanya berhenti di situ saja, para pemilik usaha tambak udang tersebut ternyata belum memenuhi persyaratan dokumen vital berupa Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang menjadi jaminan baku atas keselamatan ekosistem pesisir.

Kepala DKP NTB, Muslim, secara terbuka membeberkan fakta bahwa institusinya telah memeriksa secara maraton tiga unit usaha kelautan yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran di wilayah setempat. Penyelidikan mendalam yang dilancarkan oleh tim pengawas ini menyasar dua entitas besar pengelola tambak udang produktif serta satu unit usaha industri non-tambak lainnya yang lokasinya tersebar membelah wilayah Pulau Sumbawa hingga Pulau Lombok.

“Kami menemukan bukti kuat di lapangan bahwa posisi penempatan pipa pembuangan limbah tersebut sama sekali tidak sesuai dengan koordinat perizinan yang disetujui oleh pemerintah, ditambah lagi para pengelola belum mengantongi sertifikasi CBIB. Namun demikian, mengenai indikasi pasti pencemaran air laut di Pantai Labangka, kami masih wajib menunggu hasil pengujian laboratorium secara komprehensif,” tegas Muslim saat memberikan konfirmasi langsung kepada media pada Kamis (5/11/2026).

Sehubungan dengan dugaan kuat pencemaran tersebut, tim ahli laboratorium saat ini sedang melakukan pengujian saintifik secara amat ketat terhadap sampel air laut yang diamankan langsung dari titik pembuangan perairan Labangka. Langkah pengujian laboratorium ini menjadi sarana paling krusial bagi pemerintah guna memastikan secara akurat apakah perairan Pantai Labangka telah terkontaminasi oleh zat-zat kimia berbahaya maupun limbah racun cair, ataukah masih tergolong berada dalam ambang batas aman ekologis perairan.

“Proses pendalaman materi pemeriksaan lapangan saat ini masih terus berjalan dan diproses secara teliti berpacu dengan waktu. Seandainya hasil tes laboratorium nanti membuktikan adanya bukti pencemaran lingkungan yang sah dan nyata, maka pihak perusahaan wajib mencabut saluran tersebut dan mengajukan permohonan izin baru untuk tata ruang pipa pembuangan. Oleh karena itu, kami meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil resmi laboratorium keluar,” ungkap Muslim dengan sangat lugas.

Lebih lanjut lagi, Muslim menerangkan bahwa tindakan hukum yang tengah diterapkan oleh pihak pemerintah saat ini masih berada dalam taraf tahap pembinaan intensif serta penegakan sanksi administratif yang ketat. Pihak regulator daerah sengaja belum mengambil keputusan radikal berupa pencabutan izin usaha tambak secara total, karena dokumen izin usaha utama yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada dasarnya dinilai sudah terdaftar secara sah dan lengkap di mata hukum.

“Masyarakat umum perlu memahami bahwa dokumen resmi Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik atau CBIB ini pada umumnya baru bisa diajukan dan diterbitkan oleh instansi pemerintah setelah suatu unit usaha tambak beroperasi secara konsisten dan aktif minimal selama dua tahun berturut-turut,” jelasnya lagi seraya membeberkan dinamika prosedur regulasi teknis yang berlaku di sektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Kendati terdapat jeda waktu regulasi penerbitan dokumen sertifikasi tersebut, pemerintah tegas tidak memberikan kelonggaran hukum secara cuma-cuma kepada pengusaha yang membandel. Oleh sebab itu, pengelola tambak udang yang tetap nekat beroperasi sebelum melengkapi sertifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh undang-undang dipastikan tetap dijatuhi sanksi denda finansial administratif yang bernominal cukup fantastis guna memberikan efek jera.

Di saat yang bersamaan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat memperketat pengawasan lapangan sekaligus mengambil alih proses penataan ulang tata letak pipa pembuangan limbah tambak tersebut. Tim teknis dari DLH Sumbawa langsung melakukan intervensi agar posisi instalasi pipa pembuangan kembali sejajar dan memenuhi seluruh syarat teknis kelayakan lingkungan serta sesuai dengan izin AMDAL maupun dokumen lingkungan yang berlaku.

Menanggapi gelombang desakan publik dan sanksi tegas dari pemerintah daerah, pihak manajemen perusahaan tambak udang dilaporkan telah bertekuk lutut dan menyatakan kesiapan penuh mereka untuk merelokasi seluruh posisi pipa pembuangan limbah ke titik koordinat yang sah. Di samping itu, perwakilan perusahaan berjanji akan segera melengkapi seluruh sisa berkas dokumen perizinan yang kurang serta bersedia membayar lunas sanksi denda administratif yang ditetapkan oleh kementerian terkait maupun Pemprov NTB tanpa penundaan.

Pada penutup keterangannya, Muslim menyampaikan imbauan menohok dan tegas kepada seluruh pengusaha maupun investor di sektor kelautan agar tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial pribadi, melainkan wajib menaati aturan pengelolaan lingkungan hidup secara teliti dan berkesinambungan. Langkah disiplin ini dinilai sangat vital untuk membentengi ekosistem perairan laut Nusa Tenggara Barat agar tetap terjaga kelestariannya, sehat, dan dapat diwariskan dengan indah kepada generasi penerus di masa depan.

Selain mengimbau para pelaku usaha, Muslim juga menyampaikan ajakan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat pesisir untuk ikut berperan aktif sebagai benteng pengawas lingkungan. Apabila warga setempat menemukan atau mencurigai adanya aktivitas operasional industri yang berpotensi merusak dan mencemari ekosistem alam di sekitar mereka, masyarakat diimbau untuk tidak ragu dan segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindak secara hukum.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.