MAGETAN, Desapenari.id – Krisis mendadak melanda program penyelamatan gizi di Magetan! Akibatnya, sebanyak lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mengejutkan terpaksa menghentikan operasionalnya untuk sementara. Tentunya, situasi darurat ini langsung memberikan dampak besar terhadap kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan masyarakat.

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan, Welly Kristianto, akhirnya buka suara dan mengungkapkan penyebab utama di balik penghentian mendadak ini. Ternyata, kendala utamanya bersumber dari dana operasional yang seharusnya turun dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi hingga kini belum juga cair. Lebih parah lagi, anggaran yang ada di tingkat satuan pelayanan sendiri telah benar-benar habis. “Data yang masuk di Satgas menunjukkan ada lima titik SPPG yang berhenti sementara,” tegas Welly melalui pesan singkatnya, Kamis (25/12/2025).

Selanjutnya, Welly pun secara terperinci membeberkan lokasi-lokasi SPPG yang terdampak. Kelima SPPG yang terpaksa menghentikan kegiatan produksi dan distribusi makanan bergizi gratis itu meliputi SPPG Plaosan di Kecamatan Plaosan; SPPG Desa Mojorejo di Kecamatan Kawedanan; SPPG Desa Banjarejo 1 di Kecamatan Ngariboyo; SPPG Desa Genengan di Kecamatan Takeran; serta SPPG Desa Jomblang yang juga berada di Kecamatan Takeran. Bayangkan, ribuan penerima manfaat di wilayah-wilayah tersebut kini harus menelan kenyataan pahit!

Lantas, apa upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan menghadapi kebuntuan ini? Menurut Welly, pihaknya saat ini hanya bisa berharap dan mendorong pemerintah pusat agar segera merealisasikan pencairan anggaran yang tertunda. Harapannya jelas: layanan MBG bisa segera kembali berjalan dan menyelamatkan gizi masyarakat. “Pemkab Magetan terus melakukan koordinasi dan pemantauan agar operasional SPPG dapat kembali berjalan,” janjinya.

Namun, di sisi lain, Welly terpaksa mengakui sebuah fakta yang memprihatinkan: kewenangan pemerintah daerah dalam menangani persoalan anggaran ini sangatlah terbatas. Pasalnya, seluruh pendanaan operasional SPPG untuk pengadaan MBG bersumber langsung dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. “Langkah Pemkab dalam hal ini terbatas oleh kewenangan, karena dananya langsung dari pusat,” tandas Welly dengan nada prihatin. Intinya, pemerintah daerah seolah hanya bisa menunggu dan mengingatkan.

Lalu, bagaimana respons dari pihak pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN)? Ketika dikonfirmasi perihal dana yang belum cair itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku sedang memeriksa informasi tersebut. “Sedang kami cek,” jawab Dadan, Jumat (26/12/2025). Selain itu, dia menyebut, bakal memeriksa dari sisi administrasi keuangan negara terkait proses pencairan dana. “BGN sedang pastikan dari sisi administrasi keuangan negara, apakah masih dimungkinkan untuk diproses atau tidak,” tambah Dadan. Masyarakat pun kini hanya bisa menanti kepastian yang masih digantungkan oleh proses pemeriksaan ini.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com