PANGKALPINANG, Desapenari.id — Aksi dramatis memanas mewarnai agenda legislatif di Bangka Belitung pada Senin pagi (9/11/2026). Rapat paripurna pengesahan revisi rancangan peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) terpaksa ditunda secara mendadak akibat gempuran aksi unjuk rasa besar-besaran. Pihak panitia terpaksa menghentikan seluruh susunan acara karena gelombang massa terus memenuhi pelataran luar gedung dewan, sehingga memutus ritme kegiatan resmi para pejabat yang semula terjadwal rapi.

Ratusan warga pesisir yang tergabung dalam aliansi persatuan nelayan Beriga, Bangka Tengah, hingga Bangka Selatan bergerak serentak mengepung lokasi. Mereka membawa tuntutan tegas dan tanpa kompromi, yaitu mendesak wakil rakyat agar memberlakukan status zona bebas tambang secara menyeluruh tanpa ada pengecualian sedikit pun di perairan mereka. Oleh karena itu, kehadiran gelombang massa ini menegaskan bahwa kedaulatan laut lokal tidak bisa ditawar lagi oleh pihak pembawa kepentingan industri maupun pembuat kebijakan.

Di tengah riuh kegelisahan masyarakat pesisir, para pejuang ekosistem laut ini menyuarakan jeritan hati mereka secara langsung di lapangan. “Kami masyarakat nelayan ingin menjaga alam dengan menolak tambang,” cetus salah satu orator massa saat memimpin barisan di depan pintu masuk gedung dewan dengan nada penuh ketegasan. Akibatnya, seruan emosional tersebut langsung menyita perhatian publik serta menghentikan seluruh hiruk-pikuk persiapan di ruang rapat utama.

Selanjutnya, barisan demonstran menjelaskan bahwa perjuangan mempertahankan laut ini tidak hanya terbatas pada satu desa saja. Para pengunjuk rasa menegaskan harapan besar agar penetapan zona bebas tambang tidak sekadar melingkupi kawasan pesisir Beriga semata. Lebih dari itu, mereka mendorong agar perlindungan hukum mencakup pula kawasan vital Batu Perahu hingga pulau-pulau pendukung di Bangka Selatan yang sangat rentan terkena dampak kerusakan lingkungan.

Keteguhan tekad tersebut kian menguat sewaktu para nelayan menegaskan pandangan hidup utama masyarakat pesisir demi kelangsungan masa depan anak cucu mereka. “Hidup kami sebagai nelayan. Kami butuh ikan, bukan tambang,” teriak salah satu demonstran yang mewakili aspirasi ribuan pencari nafkah perairan setempat. Oleh sebab itu, kalimat menohok ini menjadi landasan moral utama mengapa mereka menolak keras masuknya kapal atau alat tambang ke dalam wilayah tangkapan ikan.

Sejak matahari baru terbit pada pukul 08.00 WIB, gelombang ratusan warga pesisir sudah memadati seluruh pelataran halaman kantor DPRD Bangka Belitung. Suasana gedung dewan seketika berubah menjadi lautan manusia yang membentangkan berbagai spanduk perlawanan dan poster tuntutan. Padahal, area tersebut semula sangat tenang sebelum massa tumpah ruah untuk menuntut keadilan ruang hidup.

Melihat jumlah massa aksi yang terus membengkak, pihak kepolisian langsung menerjunkan barisan pengamanan ketat di sekeliling area vital tersebut. Bahkan, Kapolda Irjen Agus Wijayanto turun tangan memimpin langsung jalannya pengamanan di lokasi guna memastikan situasi tetap terkendali serta mengantisipasi potensi kericuhan. Kendati demikian, kehadiran perwira tinggi beserta jajarannya ini membuktikan betapa sensitif dan krusialnya isu zonasi laut yang sedang bergejolak hari itu.

Efek domino dari kepungan massa pengunjuk rasa ini akhirnya membuat jadwal legislatif berantakan total. Panitia yang semula mematok pelaksanaan Rapat Paripurna pada pukul 09.00 WIB terpaksa membatalkan susunan acara tepat waktu. Akibat kegentingan situasi di luar gedung, pimpinan dewan memutuskan untuk menunda rapat pengesahan zonasi tersebut hingga batas waktu yang belum dapat mereka tentukan secara pasti.

DPRD Ajak Perwakilan Nelayan Berdiskusi

Menanggapi gejolak hebat di pelataran gedung, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya segera mengambil langkah responsif untuk meredam ketegangan. Ia menyatakan bahwa pihak dewan memilih untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi pengunjuk rasa melalui wadah diskusi terbatas secara langsung. Langkah diplomatik ini diambil guna mencari titik temu terbaik antara tuntutan masyarakat nelayan dan pembentukan peraturan daerah.

Saat menyambut langsung kedatangan para pengunjuk rasa, Didit tidak tampil sendirian melainkan hadir mendampingi Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta. “Kami minta perwakilan nelayan untuk diskusi. Silakan ditentukan siapa saja yang ikut, kita langsung diskusi di dalam,” ujar Didit saat membuka pintu diplomasi lebar-lebar demi menyelesaikan perselisihan peta zonasi tersebut secara transparan. Oleh sebab itu, tawaran tersebut menjadi sinyal awal untuk mendengarkan jeritan masyarakat secara langsung di meja perundingan.

Sementara itu, kondisi di dalam ruang utama sidang paripurna menunjukkan pemandangan yang sangat kontras dan sunyi. Sebagian tamu undangan resmi yang sudah duduk rapi sejak pagi terpaksa mematung tanpa ada kegiatan agenda sama sekali. Roda aktivitas rapat legislatif terhenti sepenuhnya karena semua peserta masih menunggu hasil diskusi intensif antara pimpinan daerah, anggota DPRD, dan para perwakilan nelayan di ruang tertutup.

Nelayan Tolak Wilayahnya Masuk Zona Tambang

Sebagai catatan historis, proses revisi Perda Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini sebenarnya telah mengakar panjang dalam konflik ruang publik. Gelombang dinamika penyusunan perda ini terus bergulir panas setelah muncul rangkaian aksi unjuk rasa secara konsisten dari masyarakat pesisir sejak empat tahun terakhir. Oleh karena itu, penetapan zonasi laut senantiasa memicu perdebatan sengit antara kepentingan industri tambang dan keselamatan ruang hidup nelayan tradisional.

Dalam riwayat perlawanan tersebut, kelompok nelayan dari wilayah Beriga di Bangka Tengah memegang peran kunci sebagai pelopor gerakan. Mereka secara konsisten menuntut pemerintah daerah agar mengecualikan dan mengeluarkan kawasan laut permukiman mereka dari pemetaan zona pertambangan. Selain itu, mereka meyakini bahwa kehadiran aktivitas tambang akan merusak rantai ekosistem laut yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga secara turun-temurun.

Tidak berselang lama, gerakan penolakan ini menjalar cepat bagaikan efek bola salju ke berbagai daerah pesisir tetangga. Kelompok nelayan dari wilayah lain mendadak melayangkan tuntutan serupa demi mengamankan area tangkapan ikan mereka dari ekspansi izin pertambangan. Akibatnya, penentuan peta zonasi wilayah pesisir di Bangka Belitung kembali menemui jalan buntu dan menjadi masalah rumit yang membutuhkan kearifan mendalam dari para pengambil keputusan.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.