JAKARTA, Desapenari.id — Sebuah gelombang kejutan baru saja menguncang jajaran pengelola gedung komersial di seluruh penjuru wilayah Ibu Kota. Secara mendadak, Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, melayangkan tuntutan yang sangat berani dan menohok kepada seluruh pengelola pusat perbelanjaan, mal megah, kawasan gedung perkantoran, hingga pusat bisnis komersial milik pihak swasta. Pihaknya mendesak agar para pemilik aset swasta tersebut tanpa terkecuali segera menyediakan fasilitas bebas biaya parkir alias gratis selama 30 menit penuh yang dikhususkan bagi seluruh pengemudi ojek online.

Sebab, sosok legislator vokal tersebut menegaskan bahwa kebijakan fasilitas parkir tanpa biaya ini tidak boleh hanya berhenti dan cuma berlaku di lokasi-lokasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Menurut pemaparan resminya, fasilitas komersial milik pengusaha swasta pun wajib hukumnya mengadopsi serta menerapkan skema aturan yang sama demi mewujudkan rasa keadilan sosial bagi para pekerja transportasi publik berbasis aplikasi.

Selain itu, Jupiter turut membeberkan fakta lapangan yang selama ini sangat memprihatinkan mengenai beban finansial harian para pejuang rezeki tersebut. Pasalnya, para pengemudi ojek online masih saja kerap kali terpaksa menanggung biaya parkir formal padahal mereka sejatinya cuma memarkirkan kendaraannya sejenak untuk memungut pesanan makanan, mengantarkan barang kiriman kilat, ataupun menjemput para penumpang.

Oleh sebab itu, beliau langsung menerbitkan rilis pernyataan resmi yang berisi rekomendasi konkret demi menyikapi keluhan para driver tersebut. Pihaknya dengan tegas merekomendasikan kepada seluruh pengelola tempat parkir, baik sektor milik pemerintah daerah maupun pengusaha swasta, agar bersedia memberikan dispensasi parkir cuma-cuma berdurasi 30 menit bagi setiap pengemudi ojek online yang sedang menjalankan kewajiban menjemput pelanggan, mengantar penumpang, hingga memproses pengiriman barang konsumen.

Lebih jauh lagi, Jupiter menilai bahwa segenap rutinitas serta operasional para pengemudi ojek daring sebenarnya merupakan bagian yang sangat vital dari mata rantai pelayanan transportasi publik bagi warga Jakarta. Atas dasar pemikiran itulah, pemerintah daerah sudah sepantasnya memberikan dukungan penuh kepada para pekerja transportasi online ini melalui pembentukan tata kelola sistem perparkiran yang jauh lebih tertib, teratur, dan menjunjung tinggi azas keadilan.

Maka dari itu, pihak dewan menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan langkah strategis ini sangat membutuhkan penyiapan infrastruktur pendukung yang matang di lapangan. Oleh karena itu, Jupiter mendorong pengelola kawasan gedung untuk menyiapkan titik lahan khusus bagi pangkalan ojol, menerapkan mekanisme pencatatan durasi waktu otomatis yang sangat transparan, serta memperketat sistem pengawasan lapangan demi mencegah munculnya potensi penyalahgunaan fasilitas gratis tersebut oleh pihak yang tidak berhak.

Ancaman Evaluasi Total Buat Pengelola Swasta Bandel

Selanjutnya, Jupiter juga menyampaikan gertakan keras yang ditujukan khusus bagi para pengelola gedung swasta yang terbukti bersikap acuh tak acuh terhadap imbauan ini. Dengan nada yang amat tegas, beliau mendesak pihak Pemprov DKI Jakarta supaya berani mengambil tindakan represif serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional pengelola parkir swasta yang secara terang-terangan enggan menindaklanjuti rekomendasi berharga tersebut.

Bahkan, politisi tersebut secara gamblang memperingatkan konsekuensi hukum yang sangat membahayakan keberlangsungan bisnis mereka jika rekomendasi ini diabaikan begitu saja. Andaikan pihak pengelola tempat parkir swasta masih nekat membandel dan enggan menjalankan rekomendasi ini, maka Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta akan langsung memohon kepada Pemprov DKI Jakarta agar meluncurkan tindakan paling tegas sesuai koridor kewenangan yang dimiliki.

Secara teknis di lapangan, Jupiter pun melayangkan dorongan langsung kepada instansi regulator terkait, yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Beliau mendesak jajaran Dishub DKI agar segera meneliti, menguji, dan mengevaluasi kembali pemenuhan seluruh persyaratan teknis perparkiran yang selama ini diajukan dan dimiliki oleh para pengelola gedung komersial tersebut.

Sebab, jajaran Dishub DKI Jakarta sejatinya memegang peranan kunci serta posisi penentu yang amat krusial dalam rantai perizinan ini. Oleh sebab itu, instansi teknis tersebut diminta untuk tidak ragu-ragu sedikit pun dalam mengambil keputusan berani untuk menahan atau membekukan penerbitan rekomendasi teknis bagi pihak pengelola yang kedapatan membangkang dan tidak mau mematuhi ketentuan parkir ojol ini.

Di samping menyasar peran Dishub, Jupiter juga menyeret pihak instansi perizinan utama, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Pihak DPMPTSP DKI diminta untuk ikut terjun langsung dalam mengevaluasi serta meninjau ulang seluruh berkas aspek perizinan operasional kegiatan parkir yang dikelola oleh pihak swasta tersebut.

Bukan sekadar gertakan kosong belaka, Jupiter bahkan membocorkan sanksi pamungkas yang berpotensi melumpuhkan roda operasional tempat parkir swasta. Beliau mendesak instansi perizinan agar berani mengambil tindakan ekstrem dengan tidak memperpanjang izin operasional gedung apabila secara kajian hukum formal dan bukti administratif memang terbukti sudah memenuhi kriteria pelanggaran yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, beliau sangat berharap agar cara pandang serta filosofi pengelolaan perparkiran di kawasan Ibu Kota dapat bertransformasi secara total demi kepentingan bersama. Menurut sudut pandangnya, sistem perparkiran perkotaan yang modern hendaknya tidak cuma terus-menerus mengejar potensi pundi-pundi pendapatan semata, melainkan wajib hukumnya untuk mengedepankan nilai kemaslahatan publik dan menjamin perlindungan kesejahteraan bagi para pekerja transportasi berbasis digital.

Sebagai penutup pembicaraannya, legislator tersebut menyampaikan pesan menohok yang sangat membela nasib para pekerja lapangan. Pasalnya, masyarakat umum beserta rekan-rekan pengemudi ojek online sama sekali tidak pantas dibebani oleh potongan biaya parkir yang tidak proporsional saat mereka hanya memerlukan durasi waktu beberapa menit saja demi memungut barang pesanan ataupun mengantarkan barang paket pelanggan.

Pada akhirnya, melalui penerbitan rekomendasi kebijakan yang sangat krusial ini, Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen pantang mundur mereka untuk terus mengawal perbaikan sistem. Pihaknya berjanji akan senantiasa mendorong pembenahan serta perombakan manajemen perparkiran secara menyeluruh dan komprehensif di seluruh kawasan DKI Jakarta demi terciptanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.