BANDUNG, Desapenari.id – Kabar kurang sedap baru saja menyapa warga terdampak musibah si jago merah di kawasan Cicendo. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak bisa mengucurkan bantuan perbaikan untuk 13 rumah yang hangus akibat kebakaran pul bus DAMRI di Jalan Kebon Kawung, Kota Bandung, pada Minggu (8/11/2026) sore lalu.
Usut punya usut, keputusan berat dari pemerintah daerah ini menyimpan alasan hukum yang kuat. Ternyata, proses renovasi hunian para penyintas kebakaran tersebut menghadapi kendala administratif yang pelik, yakni kejelasan status lahan yang selama ini para korban tempati di kawasan padat penduduk tersebut.
Mengenai persoalan krusial ini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, Didi Ruswandi, memberikan keterangan langsung saat awak media menghubunginya pada Kamis (13/11/2026). “Kemarin itu kan dalam tanda kutip lahannya bukan lahan mereka, jadi kami tidak bisa bantu juga untuk bangunan,” ungkap Didi secara terbuka.
Padahal sebelumnya, pada Senin (9/11/2026) di Balai Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sempat menyalakan harapan warga. Kala itu, orang nomor satu di Kota Kembang tersebut menegaskan bahwa Pemkot Bandung sedang menelusuri sekaligus menunggu kepastian status tanah dan bangunan yang ludes terbakar.
Tidak berhenti sampai di situ, Pemkot Bandung juga menyusun rencana untuk menjalin koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Langkah lintas instansi tersebut bertujuan menjajaki peluang bantuan pembangunan kembali rumah bagi warga yang mendadak kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran hebat ini.
Namun sayang seribu sayang, temuan fakta di lapangan justru memupus harapan tersebut. Setelah mengantongi kepastian mengenai status lahan warga, Pemkot Bandung langsung menyatakan tidak bisa membantu perbaikan fisik rumah. “Jadi (perbaikan) tidak bisa dilakukan,” kata Didi menegaskan keputusan resmi pemerintah.
Meski demikian, Didi memaparkan bahwa Pemkot Bandung sebenarnya sudah menyiapkan fasilitas rumah kontrakan selama satu tahun di Sukawarna Baru dan Wyata Guna dengan menggandeng lembaga zakat serta salah satu bank pelat merah. Sayangnya, pemerintah membatalkan rencana itu lantaran para penyintas menolak pindah karena ingin tetap berkumpul bersama dan memilih mengelola posko mandiri di sekitar Gang Bengkel.
Sejalan dengan pilihan warga itu, area basement hotel yang menjadi lokasi pengungsian darurat kini sudah kosong. Seluruh warga telah meninggalkan penampungan sementara tersebut sejak Rabu (11/11/2026) kemarin untuk kembali mendekat ke lingkungan permukiman asal mereka masing-masing.
Lebih lanjut, Didi mengungkap alasan emosional sekaligus kekhawatiran nyata yang bikin warga enggan beranjak jauh dari lokasi. “Jadi, mereka maunya ngumpul bareng-bareng, enggak mau berpisah. Kemudian juga enggak mau jauh dari situ karena takut tempat mereka diserobot oleh yang lain. Jadi, akhirnya mah dengan warga di situ lagi sama di kantor RW, sama di mushala,” tutur Didi menjelaskan.
Meski Tanpa Renovasi, Aliran Bantuan Logistik Terus Mengalir Deras
Walaupun para warga memilih mengelola posko darurat secara mandiri, pemerintah memastikan tetap hadir mendampingi mereka. Didi menegaskan bahwa pasokan bantuan logistik dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir lancar hingga saat ini demi mencukupi kebutuhan harian para penyintas.
Bahkan, kepedulian publik untuk membantu para penyintas kebakaran di Kebon Kawung terbilang masih sangat tinggi. “Kalau lihat mah bantuan masih mengalir masih banyak, lihat di beberapa laporan, kemarin juga masih ada yang minta alamat ke kita,” katanya merujuk laporan tim BPBD.
Berdasarkan pendataan resmi BPBD di lapangan, Didi merinci bahwa 35 kepala keluarga (KK) atau 91 jiwa penyintas kebakaran kini menempati tiga titik posko mandiri. Ketiga lokasi penampungan warga tersebut mencakup Kantor RW, bangunan mushala, serta sejumlah rumah penduduk setempat di wilayah Kelurahan Pasir Kaliki.
Untuk mempertegas sebaran lokasi para pengungsi agar masyarakat memperoleh informasi akurat, Didi kembali mengonfirmasi pembagian titik hunian darurat tersebut. “Ada yang ditempatkan di kantor RW, mushala, dan rumah penduduk, ada tiga lokasi,” ujar Didi memastikan.
Sebagai kilas balik kejadian memilukan ini, kebakaran hebat sebelumnya melanda pul bus DAMRI di kawasan Kebon Kawung, Kelurahan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Kobaran api yang membesar cepat itu langsung merembet dan menghanguskan 13 rumah warga di Gang Bengkel RT 02 RW 10.
Akibat amukan si jago merah tersebut, sebanyak 35 kepala keluarga (KK) atau sekitar 91 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Pada fase awal pascakejadian, seluruh warga terdampak harus mengungsi sementara di salah satu area basement hotel di kawasan tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.
Di tengah situasi darurat itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menaruh perhatian khusus pada warga yang membutuhkan perlindungan ekstra. Ia mencatat ada 25 orang dalam kategori kelompok rentan—meliputi anak-anak, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lanjut usia—yang langsung mendapatkan prioritas penanganan.
Namun demikian, pengelola basement hotel hanya mengizinkan pemakaian lokasi pengungsian sementara tersebut selama tiga hari saja. Menyadari waktu yang kian mepet, Pemerintah Kota Bandung pun berupaya keras mencari alternatif lokasi pengungsian lain bagi para korban.
Pada akhirnya, tepat setelah menuntaskan masa tinggal tiga hari di basement hotel tersebut, para pengungsi mengambil sikap tegas. Alih-alih pindah ke lokasi jauh, mereka justru memilih mendirikan serta menempati posko mandiri tepat di sekitar lingkungan asal mereka demi menjaga kebersamaan sekaligus aset lahan masing-masing.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.

