Berita

Tiga Tersangka Ditangkap, Dugaan Korupsi Proyek Air Minum Rp 1,18 Miliar di Sinjai

Posted on 10 Desember 202510 Desember 2025

by eko satrio

Desapenari.id – Heboh! Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai, Sulawesi Selatan, akhirnya mengamankan tiga orang tersangka dalam sebuah kasus korupsi proyek air minum yang sangat merugikan negara. Faktanya, nilai kerugian yang mereka buat mencapai angka fantastis, yaitu Rp 1,18 miliar! Selain itu, perlu kamu ketahui bahwa penetapan tersangka ini merupakan puncak dari penyelidikan panjang yang memakan waktu hingga tiga tahun dan melibatkan puluhan saksi. Berita panas ini sendiri baru saja Kejari Sinjai umumkan secara resmi pada Selasa (9/12/2025) kemarin.

Lalu, proyek apa sebenarnya yang mereka korupsi? Jadi, kasus ini berhubungan langsung dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Sinjai Tengah. Perlu digarisbawahi, proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 ini memiliki nilai kontrak awal yang sangat besar, yakni Rp 13 miliar. Akan tetapi, tim penyidik Kejari Sinjai kemudian menemukan kejanggalan fatal di lapangan.

Di sinilah kecurangan mulai terungkap. Ternyata, para tersangka secara licik melakukan perubahan spesifikasi teknis yang dengan sengaja mereka desain untuk menggelembungkan harga proyek. Akibatnya, bukan hanya harganya yang membengkak, tetapi pengerjaan proyek pun terhenti di tengah jalan dan akhirnya justru dialihkan ke pihak ketiga. Sebagai informasi, Muhammad Ridwan B selaku Jubir Kejari Sinjai menegaskan, “Ada tiga orang yang kami tetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek IPA di Kecamatan Sinjai Tengah dan proyek ini menggunakan APBN tahun 2021.” Pernyataan tegas ini ia sampaikan dalam rilis pers di kantornya pada Senin (8/12/2025).

Siapa saja pelakunya? Ketiga tersangka tersebut adalah SY (49), AA (33), dan AL (51). Untuk diketahui, SY berperan sebagai Direktur Utama PT Sahabat Karya Sejati (SKS), sementara AA menjabat sebagai Direktur di perusahaan kontraktor yang sama. Sedangkan yang menarik, tersangka ketiga, AL, ternyata adalah seorang pejabat negara, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) air minum di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, ada kolaborasi “jahat” antara pelaku usaha dan oknum birokrat di balik skandal ini.

Lantas, bagaimana persisnya mereka merugikan negara? Ketiganya diduga kuat berkomplot untuk memanipulasi data teknis. Pada akhirnya, perubahan sepihak itu menyebabkan nilai pembangunan melambung tinggi dan menciptakan kerugian negara sebesar Rp 1,18 miliar. Belum cukup sampai di situ, proyek ini juga mengalami keterlambatan ekstrem. Bukannya selesai dalam 210 hari sesuai kontrak, pengerjaannya justru molor hingga 353 hari! Alhasil, proyek pun mangkrak tak terselesaikan dan terpaksa dialihkan ke pihak ketiga.

Muhammad Ridwan B kembali membeberkan, “Ketiganya berkomplot melakukan manipulasi harga sehingga nilai pengerjaan naik dan proyek tersebut akhirnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk diselesaikan tanpa sepengetahuan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian PUPR.” Atas perbuatan mereka, ketiga tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang ancamannya sangat berat, mulai dari 4 tahun penjara hingga seumur hidup! Sebagai pasal subsider, penyidik juga menyertakan Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman 1-20 tahun penjara plus denda hingga Rp 1 miliar.

Setelah penetapan tersangka, apa tindak lanjutnya? Dua dari tiga tersangka, yaitu AL (si pejabat) dan AA (direktur kontraktor), langsung dijebloskan ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sinjai. Mereka harus mendekam di sana untuk 20 hari ke depan sebagai masa penahanan pertama. Sementara itu, tersangka utama lainnya, SY, ternyata tidak dapat dihadirkan. Kok bisa? Soalnya, ia sedang menjalani proses hukum kasus korupsi serupa yang ditangani oleh Kejari Dumai, Riau.

Mengutip informasi yang berhasil dihimpun, saat ini SY memang sedang menjalani proses hukum terkait kasus korupsi proyek sejenis di wilayah Riau. Oleh karena itu, penahanannya dilakukan oleh pihak Kejari Dumai. Dengan demikian, kasus di Sinjai ini membuktikan bahwa praktik korupsi proyek infrastruktur dasar seperti air bersih masih menjadi momok yang harus diberantas secara tegas. Masyarakat pun kini menunggu proses hukum selanjutnya agar keadilan benar-benar ditegakkan dan kerugian negara dapat dikembalikan.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com