Jakarta, desapenari.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap menguatkan layanan perizinan tenaga kerja asing (TKA) dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) dengan langkah nyata. Salah satu upaya konkretnya, Kemnaker menggelar penandatanganan Pakta Integritas secara serentak oleh 114 perusahaan jasa pengurusan perizinan TKA (PJP3TKA), perusahaan jasa K3 (PJK3), dan lembaga audit SMK3 di Jakarta dan Surabaya.
Komitmen Bersama untuk Pelayanan Berkualitas
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, langkah ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjunjung tinggi etika, kepatuhan, dan tanggung jawab. “Pakta Integritas ini bukti nyata keseriusan pelaku usaha menerapkan Good Corporate Governance (GCG) demi pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas gratifikasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/6).
Tak hanya itu, Yassierli menambahkan, Kemnaker juga terus memperbaiki layanan internal. Tiga direktorat di bawah Kemnaker yang menangani pelayanan publik turut memperkuat sistem mereka. “Kami terus berbenah, tetapi semua ini perlu dukungan dari internal Kemnaker dan mitra eksternal seperti Bapak/Ibu sekalian,” jelasnya.
Baca juga Greysia Polii: Percepatan Kolaborasi Kunci Sukses Ganda Putri
Indra, Staf Khusus Menaker, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menaker Yassierli. “Presiden dan Menaker menginginkan pelayanan publik yang mengutamakan integritas. Kemnaker berkomitmen mewujudkannya secara nyata,” tegas Indra.
Ia juga menekankan, pihaknya ingin memastikan seluruh PJK3 memahami arah baru Kemnaker. “Ini bagian dari upaya besar Presiden Prabowo dan Menaker untuk membangun republik yang lebih baik, institusi yang kuat, dan layanan K3 yang berkualitas,” imbuhnya.
Di sisi lain, Fahrurozi, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, menegaskan bahwa Kemnaker tidak hanya berhenti pada penandatanganan. “Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan komitmen ini benar-benar dijalankan di lapangan,” ujarnya.
Fahrurozi juga menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar Pakta Integritas.”Tidak ada toleransi bagi pelanggar. Kami ingin memastikan semua pihak bekerja dengan jujur dan profesional,” tegasnya.
Optimisme Menuju Pelayanan Prima
Dengan langkah ini, Kemnaker berharap dapat menciptakan ekosistem perizinan TKA dan K3 yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat dan pelaku usaha pun diharapkan merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan bebas dari pungutan liar.
“Kami yakin, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan membawa perubahan signifikan dalam layanan ketenagakerjaan di Indonesia,” pungkas Yassierli.
Nah, dengan komitmen kuat ini, Kemnaker membuktikan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Yuk, dukung bersama untuk mewujudkan birokrasi yang lebih bersih dan profesional!
