Jakarta, desapenari.id – Berbagai isu ekonomi menghiasi headline Sabtu (28/6), mulai dari kebijakan pajak untuk pedagang online hingga aturan perizinan sumur minyak tradisional. Simak rangkuman lengkapnya berikut ini untuk Anda yang mungkin melewatkannya kemarin:
1. Menteri PU Tegaskan Transparansi Soal OTT di Sumut: “Tak Akan Tutupi Satu Lubang Pun!”
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersikap tegas menyikapi operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Sumatera Utara. Ia menegaskan, “Saya tidak akan menutup-nutupi satu lubang pun!” Pernyataan ini menegaskan komitmennya menjaga integritas sektor PU. KPK sebelumnya menangkap sejumlah pihak diduga terlibat korupsi pengadaan proyek infrastruktur. Dody memastikan, kasus ini akan diproses secara transparan demi membersihkan institusi dari praktik korupsi.
Baca juga Kemendagri Pelajari Putusan MK Soal Jeda Pemilu!
2. Kemenkeu Klarifikasi Pajak E-Commerce: “Ini Bukan Kebijakan Baru!”
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal penerapan PPh 22 untuk pedagang e-commerce. Mereka menegaskan, aturan ini bukan hal baru, melainkan hanya penegasan dari regulasi yang sudah ada. Sebelumnya, pedagang online dikenakan pajak, namun pelaksanaannya belum maksimal. Kini, pemerintah memperketat pemungutan pajak agar sektor digital berkontribusi lebih besar pada penerimaan negara.
3. Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha Setelah Penutupan Sementara
Garuda Indonesia kembali mengoperasikan penerbangan rute Jakarta-Doha setelah sempat menghentikannya karena konflik di Timur Tengah. Pembukaan kembali rute ini seiring dengan normalisasi wilayah udara Qatar. Para calon penumpang kini bisa kembali memesan tiket untuk keperluan bisnis maupun wisata. Garuda memastikan, semua penerbangan beroperasi dengan standar keamanan tinggi.
4. Menteri Bahlil Tegaskan Aturan Sumur Minyak Rakyat: “Hanya untuk yang Sudah Beroperasi!”
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan tegas soal perizinan sumur minyak rakyat. Ia menegaskan, izin hanya diberikan untuk sumur yang sudah lama beroperasi, bukan sumur baru. Kebijakan ini bertujuan mengatur eksploitasi minyak tradisional agar tidak merusak lingkungan dan tetap terkendali. Pemerintah akan mempercepat proses perizinan bagi sumur yang memenuhi syarat, sekaligus menertibkan penambang liar.
5. Kementerian P2MI Dorong PMI Naik Kelas Jadi Pengusaha
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sedang merancang program peningkatan keterampilan bagi PMI agar bisa beralih menjadi wirausaha. Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Nantinya, pemerintah akan membekali mantan PMI dengan pelatihan bisnis, membuka akses modal, dan memberikan pendampingan agar mereka bisa mandiri baik di dalam maupun luar negeri.
Analisis & Dampak Kebijakan
- Pajak E-Commerce: Kebijakan ini bisa meningkatkan pendapatan negara, tetapi perlu sosialisasi agar tidak memberatkan UMKM.
- Sumur Minyak Rakyat: Aturan ini melindungi lingkungan, namun perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.
- Penerbangan Doha: Keputusan Garuda memperluas pilihan penerbangan internasional, terutama untuk jamaah umrah dan bisnis.
- PMI Jadi Pengusaha: Program ini berpotensi menekan angka TKI ilegal sekaligus menguatkan ekonomi kerakyatan.
Pemerintah terus bergerak cepat menyelesaikan isu-isu ekonomi strategis, mulai dari penegakan pajak digital hingga perlindungan pekerja migran. Pemerintah berharap kebijakan-kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
