BEKASI, desapenari.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati. Keputusan ini muncul setelah ratusan siswa menggelar aksi protes pada Selasa (3/6/2025) menyoroti dugaan penyelewengan di sekolah.

Demo Siswa Ungkap Dugaan Penyimpangan

Para siswa kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan sebelumnya mengadakan aksi damai di halaman sekolah. Para siswa mengungkap berbagai masalah, mulai dari sekolah yang memaksa mereka menandatangani dokumen pengadaan snack fiktif, mengenakan pungutan liar dengan dalih “sumbangan pembangunan gedung”, hingga membeli AC untuk mushola sekolah tanpa transparansi.

Tak hanya itu, siswa juga menyoroti fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang jauh dari memadai. Ruang UKS hanya memiliki meja tanpa kursi dan kasur, sementara stok obat sudah kosong selama dua bulan terakhir. Bahkan, pengurus UKS terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat jika ada siswa yang membutuhkan pertolongan.

Baca juga Tips Ide Olah Kulit Sapi Kurban: Resep Kerupuk Rambak Renyah!

Gubernur Langsung Turun Tangan, Audit Dilakukan

Merespon aksi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi segera menonaktifkan Kurniawati dari jabatannya. Sahri Ramadan, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, membenarkan kabar ini. “Iya betul, beliau dinonaktifkan oleh Pak Gubernur. Hanya saja, saya tidak tahu pasti kapan waktunya,” ujar Sahri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/6/2025).

Ia juga mengkonfirmasi bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sedang melakukan audit internal. Namun, Sahri belum bisa memastikan apakah audit tersebut menyasar keuangan sekolah atau pemeriksaan terhadap Kurniawati secara pribadi. “Yang jelas, proses audit memang sedang berjalan,” tegasnya.

Guru-Guru Dimintai Keterangan, Posisi Kepsek Sementara Dibahas

Sementara itu, sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan dipanggil oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat untuk dimintai keterangan terkait masalah ini. Di sisi lain, internal sekolah sedang membahas siapa yang akan menggantikan posisi Kurniawati untuk sementara waktu.

“Sedang dibahas di internal,” kata Sahri singkat.

Tuntutan Siswa: Transparansi dan Perbaikan Fasilitas

Aksi para siswa bukan tanpa alasan. Para siswa menuntut sekolah transparan dalam menggunakan dana, khususnya untuk pungutan yang sering terjadi. Selain itu, mereka meminta perbaikan fasilitas UKS yang selama ini terabaikan.

“Kami hanya ingin sekolah lebih memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan siswa, bukan malah memprioritaskan hal-hal yang tidak jelas,” ujar salah seorang peserta demo.

Masyarakat mengapresiasi respons cepat Pemprov dan kini menantikan hasil audit yang transparan.

Langkah cepat Pemprov Jabar mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, publik masih menunggu hasil audit untuk memastikan apakah benar terjadi penyimpangan atau tidak.

Sementara itu, siswa dan orang tua berharap ada perubahan signifikan pasca-penonaktifan Kurniawati. “Semoga dengan adanya intervensi dari Gubernur, sekolah bisa lebih baik ke depannya,” harap seorang wali murid.

Update Terkini: Proses Pemeriksaan Masih Berlangsung

Tim investigasi masih terus memeriksa kasus ini hingga berita kami terbit. Pihak KCD Wilayah III Jabar belum memberikan pernyataan resmi lebih lanjut. Namun, insiden ini menjadi pelajaran penting bagi sekolah-sekolah lain agar lebih transparan dalam pengelolaan dana dan fasilitas pendidikan.

Penutup: Momentum Perbaikan Sistem Pendidikan

Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk mengevaluasi sistem pengawasan di sekolah. Dengan begitu, semua pihak bisa mencegah kejadian serupa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa.

Nantikan update selanjutnya terkait perkembangan kasus ini hanya di Kompas.com.