BEKASI, Desapenari.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati. Keputusan ini muncul setelah ratusan siswa menggelar aksi protes pada Selasa (3/6/2025). Para pelajar menuntut pertanggungjawaban Kurniawati terkait dugaan penandatanganan pengadaan snack fiktif, pungutan liar berkedok sumbangan pembangunan gedung sekolah, serta pembelian AC untuk mushala.
Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, membenarkan kabar penonaktifan tersebut. “Iya, betul, Bu Kurniawati sudah dinonaktifkan oleh Pak Gubernur. Hanya saja, saya tidak tahu persis kapan waktunya,” jelas Sahri saat dihubungi Kamis (5/6/2025).
Tak hanya itu, Sahri juga mengonfirmasi bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sedang melakukan audit menyusul viralnya protes siswa. Meski begitu, dia belum bisa memastikan apakah audit tersebut menyasar keuangan sekolah atau justru keuangan pribadi Kurniawati. “Yang pasti, proses audit memang sedang berjalan,” tambahnya.
Saat ini, sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan dipanggil oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jabar untuk dimintai keterangan terkait masalah internal sekolah. Di sisi lain, pihak sekolah juga sedang membahas siapa yang akan menggantikan posisi Kurniawati untuk sementara waktu. “Masih dalam pembahasan internal,” ujar Sahri.
Demo Siswa Ungkap Masalah Pungli hingga Fasilitas UKS yang Memprihatinkan
Ratusan siswa kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan menggelar aksi damai untuk menyoroti sejumlah masalah serius. Mereka menuntut penjelasan tentang pemaksaan tanda tangan pengadaan snack yang mereka duga fiktif.
Tak berhenti di situ, para pelajar juga menyoroti fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sangat minim. Ruang UKS hanya dilengkapi meja tanpa kursi dan kasur. Bahkan, persediaan obat di UKS sudah kosong selama dua bulan terakhir. Akibatnya, pengurus UKS terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat jika ada siswa yang membutuhkan pertolongan.
Langkah cepat Gubernur Dedi Mulyadi untuk menonaktifkan Kurniawati dan memerintahkan audit mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, masyarakat masih menunggu hasil audit untuk memastikan apakah ada indikasi penyimpangan yang lebih luas.
Mereka juga mendorong adanya perbaikan fasilitas sekolah, terutama UKS, agar bisa memberikan pelayanan maksimal bagi siswa yang membutuhkan.
Proses Hukum dan Pengawasan Publik Jadi Kunci
Masyarakat dan media terus mengawasi proses ini untuk mendorong transparansi penyelesaian kasus.
Nah, bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya? Pantau terus informasi terbaru di Desapenari.id!
