JAKARTA, Desapenari.id – Pemerintah lagi-lagi membuktikan diri nggak main-main dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Di tengah gejolak dunia yang masih panas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan tegas menyatakan bahwa mereka terus mengerek ketahanan fiskal nasional. Kondisi global yang penuh ketidakpastian—termasuk lonjakan harga energi dan komoditas—memang lagi menjadi perhatian serius, dan pemerintah langsung mengambil ancang-ancang.

Hal ini langsung ditegaskan Airlangga usai dirinya mengikuti rapat penting bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, suasana yang tercipta sangat fokus membahas bagaimana caranya agar anggaran negara tetap sehat.

“Kita sedang menjaga APBN dengan sangat ketat. Targetnya, defisit harus tetap di bawah 3 persen. Ini sudah sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna,” ungkap Airlangga dalam keterangan persnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah kemudian langsung menindaklanjuti arahan tersebut dengan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian teknis. Hasilnya, mereka sepakat untuk melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Dengan langkah tegas ini, Airlangga optimistis defisit 3 persen itu bisa dijaga dengan baik.

Namun, efisiensi bukan satu-satunya jurus jitu yang disiapkan pemerintah. Airlangga juga mengungkapkan bahwa mereka sudah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Pemerintah tidak mau sekadar reaktif, mereka memilih untuk bergerak cepat di hulu.

Salah satu gebrakan yang langsung dimatangkan adalah meningkatkan volume produksi batu bara. Caranya, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dengan langkah ini, mereka berharap pasokan energi dalam negeri tetap aman dan harga pun bisa lebih terkendali.

Tak hanya sampai di situ, pemerintah juga tengah mengkaji ulang kebijakan terkait pajak ekspor batu bara. Mengapa? Karena dengan tren kenaikan harga komoditas yang sedang terjadi, pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan penerimaan negara. Mereka langsung menghitung secara cermat agar kebijakan ini bisa memberikan dampak positif tanpa mengganggu iklim usaha.

Memasuki sektor energi yang lebih spesifik, Airlangga menyoroti langkah efisiensi lainnya. Pemerintah kini mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini merupakan langkah yang sangat strategis, mengingat harga minyak yang masih tinggi membuat PLTD menjadi kurang efisien. Pemerintah pun langsung memberikan penugasan ini kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera menindaklanjutinya. Mereka menginstruksikan agar proses konversi ini berjalan cepat dan tepat sasaran.

Di kesempatan yang sama, topik menarik lainnya muncul dari kebijakan yang menyentuh keseharian para pekerja. Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) selama satu hari dalam lima hari kerja. Ide ini bukan sekadar gimmick, tapi memang dihitung secara matang dampaknya.

“Ada penghematan yang signifikan dari segi penggunaan mobilitas, terutama bensin. Bisa dihemat sampai seperlima dari pengeluaran biasa,” ungkap Airlangga dengan perhitungan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat efisiensi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang berdampak besar.

Saat ini, pemerintah tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Mereka tidak mau terburu-buru, sehingga semua detailnya disiapkan dengan baik. Penerapan WFH ini direncanakan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan didorong untuk diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Dengan cakupan yang luas, tentu efek penghematannya akan terasa lebih masif.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, pemerintah tetap luwes. Mereka akan melihat kembali situasi yang berkembang sebelum menentukan waktu pasti pelaksanaannya.

“Nanti kita lihat situasinya. Kita akan terus memantau harga minyak dan situasi geopolitik, termasuk perang yang masih terjadi. Semua kebijakan ini akan kita ikuti dengan situasi yang berkembang,” tutup Airlangga dengan nada optimis namun tetap waspada.

Keseluruhan langkah yang dipaparkan ini dengan jelas mencerminkan respons pemerintah yang adaptif dan terukur. Mereka tidak hanya sekadar bereaksi, tetapi secara aktif membangun fondasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mulai dari efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya energi, hingga inovasi dalam pola kerja, semua diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah terus bergerak menuju kemandirian energi dan memastikan APBN tetap menjadi tameng yang kuat di tengah badai global.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.