BEIRUT, Desapenari.id – Otoritas Lebanon akhirnya menciduk mantan Duta Besar Palestina untuk Lebanon, Ashraf Dabbour, pada Senin (3/8/2026) tepat di saat proses ekstradisinya ke Otoritas Palestina (PA) bakal digelar. Penangkapan dramatis ini sontak menggegerkan kancah diplomatik kawasan.

Operasi penangkapan itu sendiri bergulir cepat setelah jaksa Lebanon mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi. Langkah hukum itu diambil pascapemeriksaan mendalam terhadap Dabbour terkait kasus dugaan korupsi besar-besaran selama dirinya menjabat sebagai duta besar di Beirut. Sungguh sebuah kejutan yang tak terduga!

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pejabat peradilan Lebanon yang memilih merahasiakan identitasnya, sebagaimana dilansir The Times of Israel, berkas perkara Dabbour kini telah diserahkan ke pemerintah. Langkah ini diambil sebagai bentuk komunikasi resmi kepada Otoritas Palestina bahwa sang mantan diplomat kini benar-benar berada dalam tahanan Lebanon. Pemerintah Lebanon pun dengan tegas meminta PA untuk segera mengirimkan berkas perkara yudisial Dabbour sebagai bagian dari persiapan matang proses ekstradisi yang sudah di depan mata.

Perlu diketahui, Dabbour mengemban amanat sebagai Duta Besar Palestina untuk Lebanon dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni dari 2012 hingga 2025. Selama masa pengabdiannya di Beirut itulah, ia diduga kuat melakukan praktik korupsi dan penggelapan dana yang nilainya tak main-main. Kini, semua tuduhan berat itu harus dipertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Pernah Dibekuk di Bandara pada April Lalu

Sebelum peristiwa penangkapan kali ini, pada April 2026 lalu, Dabbour sempat merasakan dinginnya sel tahanan. Saat itu, ia baru saja mendarat di Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut, setelah terbang dari Turkiye. Begitu kakinya menginjak tanah Lebanon, aparat keamanan langsung menyergapnya berdasarkan surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan melalui Interpol. Tuduhannya masih sama: dugaan korupsi finansial yang serius.

Meskipun sempat menjalani pemeriksaan intensif selama beberapa jam, Dabbour akhirnya dibebaskan pada hari yang sama sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Lebanon. Namun, kebebasan itu tak sepenuhnya utuh. Pihak berwenang langsung membekapnya dengan larangan bepergian yang mengikat. Langkah ini jelas menunjukkan bahwa kasusnya masih panas dan terus diawasi ketat.

Tak hanya itu, berdasarkan laporan dari L’Orient Today, tumpukan tuduhan terhadap Dabbour semakin berat. Ia tak hanya berurusan dengan kasus korupsi biasa, tetapi juga menghadapi dakwaan memperkaya diri secara ilegal, pencucian uang yang rumit, hingga penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh Otoritas Palestina. Wah, berat sekali bebannya!

Singgung Nama Putra Mahmoud Abbas!

Di tengah gempuran tuduhan yang menghantam dirinya, Dabbour tak tinggal diam. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook-nya pada Mei lalu, ia dengan lantang membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia bahkan menuding bahwa semua ini hanyalah rekayasa belaka yang sengaja dibuat untuk menghancurkan reputasi dan nama baiknya.

Lebih kontroversial lagi, pada April lalu, Dabbour berani mengungkapkan tudingan mengejutkan. Ia menuduh Yasser Abbas, putra kandung Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, sebagai dalang di balik persekongkolan ini. Menurutnya, Yasser Abbas menyalahgunakan pengaruh besarnya di tubuh aparat keamanan dan institusi PA untuk memburunya melalui surat perintah penangkapan. Motifnya? Untuk menyelesaikan persoalan pribadi yang rumit. Sebuah pernyataan yang tentu saja memicu spekulasi liar!

L’Orient Today kemudian melaporkan bahwa ketegangan antara Dabbour dan pimpinan PA sebenarnya sudah berlangsung lama dan memanas dari waktu ke waktu. Sumber dari media tersebut mengungkapkan bahwa Dabbour memang dikenal sebagai sosok yang berani dan kerap menentang sejumlah keputusan atasannya. Sikap kritisnya ini diduga menjadi salah satu pemicu utama konflik internal yang berkepanjangan.

Situasi semakin memanas ketika Mahmoud Abbas mengutus putranya, Yasser Abbas, ke Beirut pada 2025. Tugasnya? Mengawasi langsung proses penjualan tanah dan properti milik Palestine Liberation Organization (PLO) yang berada di Lebanon. Langkah ini pun disebut-sebut sebagai salah satu faktor pemicu yang berkontribusi langsung terhadap pencopotan Dabbour dari jabatannya sebagai duta besar. Betapa rumitnya politik di balik layar!

Puncaknya, pada akhir November 2025, Dabbour kembali melancarkan serangan. Ia menuduh Yasser Abbas secara paksa mengambil alih kantor pusat bersejarah PLO yang terletak di distrik Mazraa, Beirut. Tak hanya itu, ia juga menuding putra presiden itu menjual bangunan bernilai jutaan dolar tersebut dengan menggunakan suap untuk membungkam para pengkritiknya. Namun, tuduhan keras ini dengan tegas dibantah oleh sumber-sumber Fatah yang dekat dengan kepemimpinan PA.

PA Tunjukkan Gigi: Komitmen Anti Korupsi!

Kasus menggemparkan Dabbour ini muncul di tengah momen krusial ketika Otoritas Palestina dengan lantang menyatakan kesiapannya menjalankan serangkaian reformasi besar-besaran. Reformasi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari tata kelola pemerintahan yang lebih transparan hingga pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi momok.

The Times of Israel melaporkan bahwa komitmen kuat ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengajukan kerangka perdamaian Gaza yang ambisius. Kerangka tersebut mengusulkan agar PA mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza, namun dengan satu syarat mutlak: mereka harus menjalani program reformasi terlebih dahulu. Jadi, kasus Dabbour ini seperti menjadi “uji publik” pertama bagi komitmen antikorupsi PA.

Selama ini, PA memang kerap menerima kritik tajam karena dugaan praktik korupsi yang merajalela di wilayah Tepi Barat yang berada di bawah administrasinya. Kasus Dabbour jelas menjadi sorotan tajam yang menguji kredibilitas mereka.

Sebagai bagian dari langkah nyata antikorupsi, pada Oktober lalu PA juga telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot menteri perhubungannya. Selain itu, mereka juga membuka penyelidikan resmi atas dugaan suap yang melibatkan pejabat tinggi, demikian dilaporkan oleh media setempat. Langkah ini diharapkan bisa menjadi awal baru bagi pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.