Desapenari.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan hangat publik setelah kabar penangkapan sembilan nelayan lokal oleh otoritas laut Australia meledak di berbagai media. Menanggapi peristiwa menggemparkan ini, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, langsung angkat bicara dan mengakui bahwa insiden melanggar batas wilayah laut negara tetangga ini bukanlah perkara baru yang pertama kali menimpa warganya. Bahkan, berdasarkan catatan Pemkab Sumenep, kejadian pahit yang melibatkan pencari ikan dari wilayahnya ini sudah berulang kali terjadi hingga mencatatkan rekor empat kali insiden berturut-turut.
Melihat fakta bahwa kejadian ini terus berulang, Fauzi secara terbuka menyatakan bahwasanya program edukasi mengenai batas wilayah perairan antarnegara memang masih tergolong sangat lemah di tingkat akar rumput. Padahal, jika kita menengok catatan rutin pemerintah daerah, jajaran Pemkab Sumenep sebenarnya tidak pernah absen menebar imbauan resmi setiap tahun agar para nelayan lokal selalu ekstra hati-hati dan mawas diri ketika sedang berlayar mengarungi samudra luas.
“Sebenarnya begini, kita itu setiap tahun sudah sangat sering menyampaikan imbauan secara langsung. Fenomena ini kan pada dasarnya bisa kita katakan sebagai imbas dari kelebihan semangat para nelayan kita dalam mencari ikan demi menafkahi keluarga,” ujar Fauzi saat memberikan keterangan di Sumenep pada Minggu (11/10/2026).
Oleh karena itu, ia menilai bahwasanya gelora semangat para nelayan yang begitu membara dalam memburu hasil laut idealnya harus berjalan seiring dengan pemahaman navigasi serta pengetahuan batas maritim yang memadai. Pasalnya, tanpa pemahaman yang jernih mengenai zona penangkapan ikan yang legal, para nelayan berisiko besar melenceng jauh hingga tanpa sadar menerobos kawasan perairan negara tetangga.
“Tapi kekurangannya, proses edukasi ini memang kita akui belum berjalan dengan maksimal dari sisi pemerintah daerah,” lanjut Fauzi jujur mengevaluasi kinerja jajarannya.
Sebagai langkah konkret mengatasi kelemahan penyuluhan tersebut, Pemkab Sumenep kini langsung menginstruksikan para kepala desa untuk meneruskan edukasi perbatasan ini secara intensif kepada seluruh kelompok nelayan di wilayah masing-masing. Langkah ini diambil karena jajaran pemerintah desa memegang peranan kunci dan berinteraksi secara langsung dengan komunitas nelayan tradisional setiap harinya.
“Ini kan jelas bukan kasus yang pertama kali terjadi. Malahan kalau kita menghitung ulang secara cermat, insiden serupa sudah tercatat empat kali terulang,” ingatnya menegaskan seriusnya masalah ini.
“Harapan besar kita, karena arahan ini sudah kita sampaikan langsung ke kepala desa, poin penting ini harus selalu disampaikan dan diwanti-wanti kepada para nelayan kita setiap kali mereka hendak berangkat melaut,” tambahnya dengan nada penuh penekanan.
Selain mengandalkan penyuluhan verbal, Fauzi juga menyodorkan inovasi praktis dengan mendorong para nelayan agar selalu membekali diri dengan telepon seluler atau ponsel pintar saat melaut. Keberadaan gawai cerdas ini dinilai sangat efektif membantu para pelaut melacak peta lokasi secara digital sehingga mereka bisa memantau posisi kapal secara real-time di tengah lautan lepas.
“Salah satu solusi mendesaknya adalah minimal para nelayan memiliki permodalan untuk membeli HP ya. Sebab HP ini saat berada di tengah laut pun masih sangat bisa kita gunakan untuk memantau posisi maps digital agar kita tahu pasti kapal sedang berada di koordinat mana,” ungkapnya menjelaskan kemudahan teknologi navigasi genggam tersebut.
Sementara itu, mengenai penanganan nasib awak kapal yang ditahan, Fauzi memastikan bahwa Pemkab Sumenep bergerak cepat melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait guna mengupayakan pemulangan sembilan nelayan asal Pulau Desa Tonduk, Kecamatan Raas, yang saat ini diamankan oleh otoritas keamanan Australia.
Jaringan koordinasi intensif ini terus dipacu untuk menindaklanjuti penanganan teknis sekaligus mendampingi proses hukum serta diplomasi para nelayan yang kini berada dalam pengawasan penuh pihak otoritas negara Kanguru tersebut.
“Kita sudah melakukan koordinasi intensif, termasuk bersama jajaran OPD terkait yang menangani urusan kelautan dan perlindungan warga,” jelas Fauzi menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah.
Sebelum kabar diplomasi ini mencuat ke publik, sembilan nelayan asal Desa Tonduk, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memang mendadak menjadi perbincangan hangat setelah pihak otoritas perbatasan Australia mencegat dan menahan mereka di tengah samudra.
Berdasarkan data lapangan, kapal nelayan KM Rukun Desa terdeteksi memasuki wilayah kedaulatan laut Australia tanpa dokumen izin resmi. Kapal kayu tersebut dinakhodai oleh Mupaher bersama delapan orang anak buah kapal (ABK), yaitu Hairi, Aes, Rudi, Hamsu, Heri, Beging, Ulum, dan Sahidi, yang kini tengah menunggu kepastian nasib mereka melalui proses penanganan diplomatik.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
