desapenari.id – Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan mancanegara (wisman). Pada 2024, sebanyak 13,9 juta turis asing mengunjungi Indonesia, lebih dari dua kali lipat jumlah warga Singapura. Namun, angka ini masih tertinggal dari Singapura yang mencatat 16,5 juta kunjungan, lebih dari tiga kali lipat jumlah penduduknya.

Secara nasional, jumlah pelancong internasional yang datang ke Indonesia meningkat 19 persen dibandingkan 2023. Meski begitu, Indonesia masih berada di posisi kelima dalam daftar negara ASEAN dengan jumlah kunjungan wisman tertinggi. Thailand menempati peringkat pertama dengan 35,32 juta kunjungan, diikuti oleh Malaysia (25 juta), Vietnam (17,6 juta), dan Singapura.

BACA JUGA : Shin Tae-yong Berburu Takjil Sebelum Laga Timnas vs Australia

Empat negara tersebut memiliki badan kepariwisataan (tourism board) yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Thailand membentuk badan ini sejak 1979, Malaysia sejak 1972, Singapura sejak 1964, dan Vietnam sejak 2011. Sementara itu, Indonesia sebenarnya telah memiliki Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), sebagaimana tercantum dalam UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan. Namun, badan ini tidak berfungsi optimal karena keterbatasan kewenangan dan anggaran.

Rencana Pembentukan Indonesia Tourism Board

Melihat kebutuhan perbaikan di sektor pariwisata, DPR RI mengusulkan pembentukan Indonesia Tourism Board. Badan ini dirancang sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas menangani promosi, pengembangan, dan pengawasan sektor pariwisata nasional. DPR RI ingin memastikan pariwisata tidak hanya berkembang dari segi jumlah wisatawan, tetapi juga berdampak secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Indonesia Tourism Board bertujuan mendorong pertumbuhan pariwisata berkualitas hingga ke daerah-daerah. Konsep ini menekankan pengalaman wisata yang mengesankan, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Pajak Turis sebagai Sumber Pendanaan

Dalam usulan Panja RUU tentang Kepariwisataan, Indonesia Tourism Board akan mendapatkan pendanaan dari APBN dan pungutan pariwisata. Konsep ini mengadopsi kebijakan dari beberapa negara yang telah menerapkan pajak turis.

• Malaysia telah menerapkan pajak pariwisata sejak 2017. Semua penyedia akomodasi wajib menarik pajak MYR10 (Rp 37.000) per kamar per malam. Pemerintah memperluas aturan ini pada 2023 dengan mewajibkan platform digital membayar pajak akomodasi.
• Thailand akan menerapkan pajak turis sebesar 300 baht (Rp 144.000) per wisatawan mulai akhir 2025, bertepatan dengan musim liburan.
• Singapura mengenakan Goods and Services Tax (GST) sebesar 8 persen pada sebagian besar barang dan jasa. Namun, wisatawan bisa mengajukan pengembalian pajak melalui skema Tourist Refund Scheme (TRS).
• Amerika Serikat mengandalkan pendapatan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber utama dana pengelolaan pariwisata. Wisatawan yang mengunjungi AS membelanjakan ratusan triliun rupiah per tahun untuk akomodasi, transportasi, makanan, dan hiburan.

Implementasi Pajak Turis di Indonesia

Bali telah lebih dulu menerapkan pajak turis sejak Februari 2025. Pemerintah Bali menetapkan pajak sebesar Rp 150.000 untuk setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung. Pajak ini mencapai hampir 10 persen dari rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata turis asing menghabiskan 1.391 dolar AS (Rp 22 juta) selama berada di Indonesia pada 2024. Wisatawan asal Swiss menghabiskan uang paling banyak dengan rata-rata 2.194 dolar AS (Rp 36 juta), diikuti oleh wisatawan dari AS (2.182 dolar AS) dan Austria (2.175 dolar AS).

Pada 2024, sektor pariwisata Indonesia menyumbang devisa sebesar 16,7 miliar dolar AS. Angka ini membuktikan bahwa pariwisata memiliki potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, dan pariwisata bisa menjadi solusi utama untuk mencapai angka tersebut.

Pariwisata sebagai Solusi, Bukan Sekadar Aksesori

Indonesia harus berfokus pada pariwisata berkualitas yang menarik wisatawan dengan daya beli tinggi dan pengalaman yang lebih baik. Pemerintah dan pelaku industri pariwisata harus membangun sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

BACA JUGA : Minuman Segar Rendah Kalori, Pilihan Tepat untuk Diet

Pemerintah dapat menjadikan pariwisata sebagai solusi nyata bagi perekonomian nasional dengan mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menjadikannya sekadar aksesori, tetapi sebagai sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi Indonesia.