Panglima TNI Ralat Mutasi Perwira: TNI Harus Bebas dari Politik

Posted on 5 Mei 20255 Mei 2025

by eko satrio

Jakarta, Desapenari.id – TNI Harus Bebas dari Politik, Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meralat mutasi sejumlah perwira tinggi hanya dalam waktu 24 jam memantik kritik dari berbagai pihak. SETARA Institute secara tegas menyatakan langkah-langkah ini justru memicu spekulasi kuat bahwa proses mutasi mengandung unsur politis, bukan murni pertimbangan profesional.

Kontroversi Mutasi Kilat Letjen Kunto Arief

Awalnya, Panglima TNI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 554 tertanggal 29 April 2025 yang memutasikan 237 perwira tinggi. TNI harus bebas dari persoalan politik

Letjen Kunto Arief Wibowo Menjadi Sorotan Utama dalam Mutasi Kilat TNI

“Dalam perkembangan lain yang patut diikuti: ‘PSI Mulai Penerimaan Calon Ketum…'”

Keterkaitan dengan Pernyataan Forum Purnawirawan

Menariknya, ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno (Wakil Presiden ke-6 RI), termasuk salah satu tokoh dalam forum tersebut.

Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, menyatakan bahwa pembatalan mutasi dalam waktu singkat semakin menguatkan dugaan intervensi politik. “Publik sulit percaya bahwa ini murni kebutuhan organisasi, apalagi Kunto baru empat bulan menjabat sebagai Pangkogabwilhan I,” tegasnya.

Respons TNI: Mutasi Bagian dari Dinamika Organisasi

Markas Besar TNI melalui Kapuspen Brigjen Kristomei Sianturi membantah adanya motif politik dalam keputusan ini.

Namun demikian, penjelasan ini gagal meredam skeptisisme publik sepenuhnya. Lebih jauh, banyak pihak justru mempertanyakan alasan evaluasi tidak dilakukan secara menyeluruh sebelum penerbitan SK, bukannya harus melakukan revisi dalam tempo yang begitu singkat.

Dampak terhadap Kredibilitas TNI

Pembatalan mutasi secara mendadak berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap netralitas TNI. “Ini pelajaran penting: TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan. Fungsinya harus tetap murni di bidang pertahanan negara,” tegas Hendardi.

Analisis: Pola Mutasi TNI di Era Kepemimpinan Terkait

sejumlah pengamat militer mencatat bahwa pola mutasi ini kerap menimbulkan pertanyaan:

Frekuensi Perubahan yang Tinggi – Beberapa jabatan strategis berganti pejabat dalam waktu singkat.
Kedekatan dengan Kekuasaan – Sejumlah perwira dengan hubungan keluarga atau politik tertentu kerap mendapatkan perlakuan khusus.

Namun demikian, yang perlu disoroti: “Pengusaha Tewas di Depan Klub Malam Samarinda“

Rekomendasi untuk Netralitas TNI ke Depan

beberapa langkah ini perlu tekankan:

Memperkuat Peran Wanjakti – Proses mutasi harus benar-benar berdasarkan pertimbangan profesional, bukan tekanan eksternal.
Transparansi Kriteria Mutasi – Publik berhak mengetahui alasan objektif setiap rotasi jabatan.
Pembatasan Masa Jabatan – Menghindari konsentrasi kekuasaan di tangan perwira tertentu terlalu lama.

Namun demikian, yang patut menjadi catatan adalah bagaimana transparansi proses ini di mata publik. Alhasil, kredibilitas institusi TNI kini berada di ujung tanduk.

Kasus mutasi Letjen Kunto Arief menjadi ujian bagi netralitas TNI. Lebih lanjut, sejumlah analis menilai kejadian ini semakin menguatkan dugaan adanya intervensi politik dalam tubuh TNI. Tak hanya itu, proses mutasi yang terkesan terburu-buru ini juga memunculkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan internal militer.

sumber : desapenari.id