Pemkot Bogor Gelar Rapat Bahas Pengiriman Siswa

Bogor, Desapenari.id – Pemerintah Kota Bogor bersiap mengimplementasikan kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan menggelar rapat koordinasi bersama TNI dan Polri pada Selasa (6/5). Rencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer ini menuai pro-kontra dari berbagai pihak.

Persiapan Pemkot Bogor

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengonfirmasi sedang mematangkan rencana ini. “Kami sedang mengoordinasikan kesiapan institusi TNI untuk melaksanakan program ini,” jelas Dedie melalui pesan tertulis, Senin (5/5). “Termasuk menyusun kriteria siswa yang akan mengikuti program ini.”Pemkot Bogor Gelar Rapat

Tak hanya itu, Pemkot Bogor juga akan:

1. Menyiapkan mekanisme seleksi peserta
2. Menentukan durasi program
3. Menyusun kurikulum pembinaan

Detail Program Pembinaan

Program serupa di Cianjur telah menjadi acuan dengan beberapa poin penting:

• Target peserta: 900 siswa se-Jabar
• Anggaran: Rp6 miliar dari APBD
• Kriteria peserta:
  • Pelaku tawuran
  • Sering membolos
  • Kecanduan game online
  • Pelanggar disiplin sekolah berat

Namun demikian, Pemkot Bogor masih menunggu hasil rapat untuk menentukan penyesuaian program.

Respons Kontroversial dari Komnas HAM

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro secara tegas menolak program ini. “Ini bukan kewenangan TNI,” tegas Atnike di Jakarta, Jumat (2/5). “Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan, bukan militer.”

Lebih lanjut, Atnike memperingatkan:

• Potensi pelanggaran hak anak
• Ketidaksesuaian dengan sistem hukum pidana anak
• Risiko trauma psikologis peserta

Kritik dari Anggota DPR

Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menyoroti pendekatan yang keliru. “Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara militeristik,” ujar Bonnie, Rabu (30/4). “Kami mendorong pemerintah mempertimbangkan alternatif lain yang lebih edukatif.”

Dukungan dari Pihak Sekolah

Di sisi lain, beberapa kepala sekolah di Bogor justru menyambut positif:

• Kepala SMAN 3 Bogor: “Program ini bisa menjadi shock therapy”
• Guru BK SMKN 1 Bogor: “Perlu intervensi khusus untuk siswa bermasalah berat”
• Ketua MKKS Bogor: “Kami terbuka untuk semua solusi efektif”

Analisis Pakar Pendidikan

Dr. Asep Supriatna, pakar pendidikan karakter UPI Bandung, memberikan pandangan berimbang:

1. Keunggulan program:
   • Lingkungan disiplin ketat
   • Pembentukan karakter cepat
   • Pengalaman hidup berbeda
2. Kelemahan program:
   • Kurangnya pendekatan psikologis
   • Risiko kekerasan terselubung
   • Minimnya pendampingan pasca-program

Perbandingan dengan Daerah Lain

Beberapa daerah telah menerapkan program serupa dengan hasil beragam:

1. Cianjur: Menurunkan tawuran 40% dalam 6 bulan
2. Bandung: Menuai protes orang tua karena metode keras
3. Tasikmalaya: Dibatalkan setelah 2 bulan karena tekanan publik

Jadwal Implementasi

Berdasarkan informasi terakhir:

• 6 Mei: Rapat koordinasi TNI-Polri-Pemkot
• 13 Mei: Sosialisasi ke sekolah
• 20 Mei: Seleksi peserta
• 27 Mei: Program dimulai (rencana)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Program pembinaan di barak militer ini membutuhkan:

1. Penyempurnaan kurikulum yang lebih edukatif
2. Pendampingan psikolog selama program
3. Monitoring ketat untuk mencegah pelanggaran
4. Evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas

Yang terpenting, pemerintah harus memastikan transparansi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, masyarakat bisa memantau langsung efektivitasnya. Pada akhirnya, keselamatan dan kesejahteraan siswa harus menjadi prioritas utama. Singkatnya, semua pihak perlu duduk bersama mencari solusi terbaik.

Lebih jauh lagi, pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa program serupa seringkali berujung kontroversi. Alhasil, Pemkot Bogor perlu belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Dengan kata lain, persiapan matang mutlak diperlukan sebelum program dilaksanakan. Jika tidak, yang terjadi justru pemborosan anggaran dan penyia-nyiaan sumber daya.

Terakhir tetapi tak kalah penting, evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengukur dampak program. Dengan begitu, pemerintah bisa menentukan apakah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau justru dihentikan. Pada intinya, pendidikan karakter membutuhkan pendekatan holistik yang memanusiakan peserta didik.