JAKARTA, Desapenari.id – Rencana diskon tarif listrik 50% untuk periode Juni-Juli 2025 sempat menjadi angin segar bagi masyarakat. Kini warga terus mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali diskon tersebut guna meringankan beban hidup mereka.
Harapan Warga Terhadap Diskon Listrik
Khairul (48), seorang warga Jakarta Barat, mengungkapkan harapannya agar pemerintah tidak membatalkan kebijakan diskon listrik. Biasanya, ia harus mengeluarkan Rp 400.000 per bulan untuk membeli token listrik. Dengan diskon 50%, pengeluarannya bisa dipangkas menjadi hanya Rp 200.000. “Saya sangat berharap diskon ini tetap jalan. Kalau dibatalkan, rugi sekali,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Tak hanya Khairul, Desiana (30) juga menyatakan kekecewaannya. Ia bahkan berharap diskon listrik tidak hanya berlaku sementara, melainkan menjadi program rutin. “Kalau negara memang khawatir merugi, alihkan saja dananya untuk rakyat. Daripada mengkorupsi uang negara, lebih baik pemerintah membantu masyarakat yang kesulitan,” tegas Desiana.
Erna Hasana (28), warga lainnya, turut menyuarakan pendapat serupa. Menurutnya, diskon listrik sangat membantu, terutama bagi mereka yang masih mengontrak rumah. “Banyak orang seperti saya yang daya listriknya di bawah 1.300 VA. Diskon seperti ini sangat berarti, uang lebihnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain,” jelas Erna.
Pemerintah Batalkan Rencana, Ganti dengan BSU
Pemerintah sebelumnya mengumumkan rencana memberikan diskon listrik 50% sebagai salah satu dari enam stimulus ekonomi yang rencananya akan mereka luncurkan pada 5 Juni 2025. Namun, dalam pengumuman resmi, program tersebut ternyata tidak masuk dalam daftar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, proses penganggaran diskon listrik berjalan lebih lambat daripada stimulus lainnya. Sebagai gantinya, pemerintah memutuskan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta.
Reaksi Masyarakat: Antara Kecewa dan Masih Berharap
Meski mengakui BSU cukup membantu, warga tetap lebih menginginkan diskon listrik. Mereka merasakan keringanan biaya listrik bisa lebih langsung meringankan beban bulanan mereka. “BSU memang membantu, tapi diskon listrik lebih terasa karena listrik adalah kebutuhan pokok,” ujar seorang ibu rumah tangga di Depok.
Beberapa kalangan menilai, pembatalan mendadak ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan pemerintah. Pengamat kebijakan publik Andi Pratama mengkritik, “Pemerintah seharusnya mempersiapkan ini dengan matang, jangan biarkan masyarakat yang sudah menanti akhirnya kecewa.”
Di sisi lain, pemerintah berjanji akan mengevaluasi kebijakan ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan opsi lain untuk membantu masyarakat. “Kami memahami kebutuhan rakyat, tapi juga harus memastikan APBN tetap sehat,” katanya.
Baca juga: Kapolda Banten Minta Copot Atribut Ormas di Kendaraan!
Beberapa usulan muncul dari masyarakat, seperti:
- Diskon Bertahap – Tidak harus 50%, bisa disesuaikan dengan kemampuan negara.
- Prioritas Golongan Tertentu – Misalnya, rumah tangga dengan daya di bawah 900 VA atau pelaku UMKM.
- Program Subsidi Langsung – Seperti bantuan token listrik gratis untuk keluarga kurang mampu.
“Intinya, jangan sampai rakyat kecil selalu jadi korban ketidakpastian kebijakan,” tegas Desiana.
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah diskon listrik benar-benar batal atau hanya ditunda. Yang jelas, masyarakat masih berharap pemerintah mendengarkan suara mereka. “Kami butuh bantuan nyata, bukan janji,” pungkas Khairul.
Sementara itu, masyarakat menuntut pemerintah lebih transparan dalam mengambil keputusan agar tidak mengecewakan publik. “Kalau memang tidak bisa memberikan diskon, pemerintah harus menjelaskan alasannya dengan jelas. Jangan biarkan rakyat merasa dibohongi,” tegas Erna.
