SAMARINDA, Desapenari.id — Halaman depan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, memanas pada Selasa (21/4/2026). Pasalnya, gelombang demonstrasi besar-besaran meledak di ibu kota provinsi tersebut. Aksi ini langsung menyedot perhatian publik. Lalu, siapa dalang di balik gerakan ini? Ternyata, aliansi mahasiswa dan masyarakat bersatu padu. Mereka secara terang-terangan menyoroti kinerja DPRD, terutama dalam fungsi pengawasan. Tidak main-main, massa aksi pun dengan lantang melontarkan kritik pedas.
Sebelum itu, perlu diketahui, para demonstran tidak hanya sekadar turun ke jalan. Mereka juga secara aktif meminta langkah konkret. Sasaran selanjutnya adalah sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah. Kemudian, di tengah hiruk-pikuk aksi, Jenderal Lapangan, Kamarul Azwan, dengan tegas menyampaikan sikap. Ia mendorong DPRD Kaltim untuk segera menggunakan hak konstitusionalnya. “Kami secara terstruktur meminta para anggota dewan mengeluarkan hak istimewa mereka. Setelah target di DPRD tercapai, barulah kami bergeser ke Kantor Gubernur,” ujar Kamarul dengan nada keras, Senin (20/4/2026). Dengan demikian, aksi ini jelas terencana dan terukur.
Isi Rahasia: Tiga Tuntutan Membara Massa Aksi
Kemudian, apa saja isi hati nurani massa aksi? Setidaknya, tiga tuntutan utama mengemuka dalam demonstrasi tersebut. Berikut rinciannya yang sayang jika dilewatkan:
1. Desakan Panas: Hak Angket dan Interpelasi DPRD Harus Segera Dipakai!
Pertama, massa aksi secara frontal mendesak DPRD Kaltim. Mereka menuntut lembaga legislatif itu untuk segera menggunakan hak angket dan hak interpelasi. Mengapa ini penting? Ternyata, kedua instrumen tersebut dinilai krusial untuk mengevaluasi kebijakan Pemprov Kaltim. Massa pun menilai bahwa fungsi pengawasan legislatif sedang tumpul. Oleh karena itu, mereka ingin pisau pengawasan itu kembali diasah. Jika hak ini digunakan, maka publik bisa melihat terang benderang jalannya pemerintahan daerah. Jadi, jangan heran jika teriakan “Hak Angket!” menggema di sepanjang jalan protokol Samarinda.
2. Sorotan Mencolok: Anggaran Mewah di Tengah Kesulitan Rakyat!
Kedua, evaluasi kebijakan dan penggunaan anggaran daerah menjadi sasaran tembak berikutnya. Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, dengan vokal menyoroti belanja daerah. Ia bahkan membeberkan sejumlah pos anggaran yang dinilai fantastis dan tidak prioritas. “Itu salah satu yang menghabiskan anggaran, rumah jabatan Rp 25 miliar, mobil dinas, ada beli akuarium, alat fitness, meja biliar. Itu untuk apa?” cetus Irma dengan nada sinis, Jumat (17/4/2026). Akibatnya, publik pun ikut bertanya-tanya. Di saat rakyat susah, mengapa uang negara dipakai untuk fasilitas mewah? Karena itu, massa mendesak evaluasi total terhadap kebijakan semacam ini.
3. Teguran Keras: Perkuat Fungsi Pengawasan, Jangan Jadi Kambing Hitam!
Ketiga, massa aksi secara kolektif mendorong DPRD Kaltim untuk lebih aktif mengawal kebijakan eksekutif. Mereka tidak ingin legislatif hanya menjadi stempel pemerintah. Justru sebaliknya, peran kontrol legislatif harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara itu, kebijakan pemerintah daerah diharapkan tetap berpihak pada kepentingan publik. Irma kembali menegaskan dengan nada emosional, “Harusnya sensitif dengan keadaan masyarakat yang sekarang susah. Kok malah uangnya dipoyok-poyokan?” Seruan ini pun menjadi penutup yang kuat dari daftar tuntutan mereka.
Respons Cepat DPRD Kaltim: Siap Berdialog!
Sementara itu, menanggapi rencana aksi yang sudah dipublikasikan secara luas, DPRD Kaltim bukannya tutup mata. Mereka justru menyatakan kesiapan untuk menerima aspirasi. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kaltim, Andi A Razaq, mengonfirmasi hal ini. Pemberitahuan resmi dari massa aksi pun sudah diterima oleh pihaknya. “Kita sebagai aparatur tentu memfasilitasi mereka yang ingin menyampaikan aspirasi. Pimpinan dewan juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima massa aksi secara langsung,” ujar Andi dengan sikap terbuka.
Dengan demikian, dialog pun difasilitasi oleh DPRD. Andi pun menegaskan komitmen lembaganya. Mereka siap menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Akhirnya, dengan adanya tuntutan keras serta kesiapan DPRD untuk berdialog, aksi 21 April di Samarinda menjadi sorotan nasional. Momentum ini jelas menunjukkan betapa publik terus mengawal jalannya pemerintahan. Karena itu, tunggu update selanjutnya dari gelombang demo berikutnya!
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
