SURABAYA, Desapenari.id – Musim kemarau tahun ini memang terasa luar biasa menyengat. Suhu panas yang terus meningkat dan minimnya curah hujan telah memicu ancaman serius bagi sejumlah daerah di Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur secara resmi mencatat bahwa sudah ada delapan wilayah yang dinaikkan statusnya menjadi siaga darurat kekeringan. Langkah tanggap ini diambil demi melindungi masyarakat dari krisis air bersih yang semakin membayangi.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas 1 Juanda telah mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca ekstrem. Mereka memprediksi bahwa puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus, dan yang lebih mengkhawatirkan, periode kritis diperkirakan meluas hingga mencakup 72,5 persen dari total wilayah Jawa Timur. Angka ini jelas sangat besar dan tentu saja membuat kita semua harus lebih waspada.
Akan tetapi, efek dari kemarau panjang ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Jatim sejak awal bulan Mei lalu. Hampir di seluruh sudut provinsi, teridentifikasi titik-titik rawan kekeringan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Bahkan, di pertengahan bulan Juni ini, delapan daerah secara resmi telah menyatakan status siaga darurat untuk mengantisipasi memburuknya kondisi. Kedelapan daerah tersebut adalah Bangkalan, Lamongan, Pasuruan, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Trenggalek, dan Blitar.
Kondisi ini tentu menuntut respons cepat dari semua pihak. Kepala BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Menurutnya, daerah-daerah yang terdampak kekeringan langsung menggerakkan anggaran internal mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal distribusi air bersih. “Untuk sementara ini, mereka melakukan distribusi air bersih dengan alokasi anggaran mereka sendiri. Kami belum mengeluarkan dana tambahan, seperti yang terjadi di Bondowoso,” ungkap Gatot pada Jumat (19/6/2026).
Lebih lanjut, Gatot juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam dan selalu siap siaga. Jika suatu saat anggaran kabupaten atau kota sudah tidak mencukupi untuk operasional pendistribusian air, maka Pemprov akan segera turun tangan menanggung beban tersebut melalui BPBD. “Dari Pemprov, kami memiliki komitmen kuat. Ketika kabupaten/kota anggarannya sudah habis, kami siap support penuh untuk memastikan distribusi air tetap berjalan lancar,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa wilayah kini sudah menikmati bantuan pasokan air dari pemerintah. Di antaranya adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bondowoso. Masing-masing daerah menerima jatah distribusi dengan volume yang berbeda, menyesuaikan dengan tingkat keparahan dan jumlah penduduk yang terdampak. Misalnya, Kabupaten Bondowoso menerima alokasi terbesar, yakni sebanyak 155.000 liter yang diperuntukkan bagi 12 kecamatan, 14 desa, dan 18 dusun.
Sementara itu, Kabupaten Probolinggo menerima 5.000 liter untuk satu kecamatan, satu desa, dan satu dusun. Kabupaten Bojonegoro juga tak ketinggalan memperoleh bantuan 9.000 liter untuk satu kecamatan, satu desa, dan satu dusun. Begitu pula Kabupaten Pasuruan yang mendapatkan jatah 15.000 liter untuk didistribusikan ke satu kecamatan, satu desa, dan tiga dusun. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan warga yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih dapat sedikit lega.
Selain mendistribusikan air bersih, BPBD Jatim juga telah menyiapkan berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Gatot menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan andon, terpal, dan jeriken seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. “Kami selalu mengantisipasi dengan menyediakan logistik tambahan. Namun, sejauh ini masing-masing kabupaten/kota masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka dengan anggaran sendiri,” pungkasnya. Ini menunjukkan bahwa upaya penanganan bencana dilakukan secara bertahap dan terukur.
Meskipun demikian, semua pihak diimbau untuk tidak lengah dan tetap menghemat penggunaan air. Pasalnya, musim kemarau diprediksi masih akan berlangsung cukup lama. Jika kita tidak bijak dalam mengelola sumber daya air, bukan tidak mungkin jumlah daerah yang masuk status siaga darurat akan terus bertambah. Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi kita semua akan vitalnya peran air dalam kehidupan sehari-hari dan perlunya adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Sebagai bentuk dukungan, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga infrastruktur air yang ada dan melaporkan segera jika terjadi kerusakan atau kebocoran. Kerja sama antara pemerintah dan warga mutlak diperlukan agar proses distribusi air bisa tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan sinergi yang baik, semoga krisis air bersih ini bisa teratasi dengan cepat dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.
Pada akhirnya, Pemprov Jatim bersama BPBD berjanji akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Mereka secara berkala akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan masing-masing daerah dan mengatur ulang strategi distribusi jika diperlukan. Karena bagi mereka, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Jadi, warga tidak perlu khawatir, pemerintah pasti hadir di tengah kesulitan ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat besar dan musim kemarau segera berlalu digantikan dengan kedatangan hujan yang membawa berkah.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
