HANOI, Desapenari.id – Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Vietnam kini kebingungan setelah memilih mengundurkan diri atau dipaksa berhenti akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Langkah drastis ini menjadi bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang mengubah wajah birokrasi negara.
Pemangkasan Besar-besaran, Ribuan PNS Terdampak
Menurut laporan The Straits Times (6/7/2025), Vietnam telah memangkas 80.000 posisi PNS per 30 Juni. Bahkan, pemerintah menargetkan penghapusan 100.000 jabatan dalam waktu dekat untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Pilihan Sulit: Bertahan atau Mengundurkan Diri?
Padahal, ia sebenarnya berpeluang naik jabatan. Dengan pesangon sekitar Rp 1,2 miliar, Cuong memutuskan keluar dari dunia politik.
“Sudah waktunya saya melepaskan diri dari keruwetan politik negara,” ujarnya sambil tertawa getir. “Saya masih bisa berkontribusi, tapi justru negara yang kehilangan saya.”
Berbeda dengan Cuong, Nguyen Thi Thu, mantan sekretaris distrik, mengaku berat hati saat mengundurkan diri. Relokasi kantornya ke Provinsi An Giang—lebih dari 70 km dari rumah—memaksanya berhenti.
“Saya tidak ingin berhenti, tapi ini bukan keputusan mudah,” katanya. “Lebih baik mundur terhormat daripada menunggu dipecat.”
Thu mengaku belum punya rencana jelas setelah keluar dari pemerintahan. Kini, hari-harinya di rumah terasa hampa dan tanpa arah.
Reformasi Birokrasi: Jalan Menuju Vietnam Modern
Ia menyebut langkah ini sebagai “tonggak sejarah strategis” untuk mewujudkan Vietnam sebagai negara sosialis modern dan sejahtera.
“Keputusan ini punya makna besar. Ini bagian dari jalan panjang menciptakan negara yang lebih bahagia,” tegas Lam.
Pemerintah meyakini, struktur birokrasi baru akan menyinergikan bisnis dan infrastruktur ekonomi, mempercepat pertumbuhan sosial-ekonomi. Faktanya, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi 7,1% di 2024 dan menargetkan 8% di 2025. Ambisi mereka? Masuk kategori negara berpendapatan menengah pada 2030.
baca juga: Perusahaan Tandon Sidoarjo Tahan Ijazah Minta Tebusan, segini nilainya!
Namun, di balik optimisme pemerintah, ribuan mantan PNS justru menghadapi masa depan suram. Setelah bertahun-tahun mengandalkan stabilitas pekerjaan, mereka kini harus mencari jalan baru—tanpa kepastian.
“Saya merasa seperti kehilangan identitas,” akui seorang mantan PNS yang enggan disebut namanya. “Negara butuh efisiensi, tapi kami butuh pekerjaan.”
Apa Selanjutnya?
Sementara pemerintah terus mendorong reformasi, nasib ribuan mantan pegawai negeri masih menggantung. Beberapa memilih usaha kecil, lainnya mencoba peruntungan di sektor swasta. Namun, bagi banyak orang seperti Thu, transisi ini tidak semudah angka-angka di atas kertas.
“Saya hanya ingin merasa berguna lagi,” ujarnya lirih.
