PASURUAN, Desapenari.id – Kejaksaan Negeri Pasuruan baru saja menyita sebuah kebun apel seluas 5.800 meter persegi yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Eksekusi penyitaan yang dilakukan pada Rabu (29/7/2026) ini sontak menjadi perbincangan hangat warga setempat.

Penyitaan aset kebun apel ini ternyata berkaitan langsung dengan kasus dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) periode 2022–2023. Sungguh memilukan, program yang seharusnya membantu masyarakat justru dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tiga tersangka kini harus berhadapan dengan hukum, yaitu IHS selaku Kepala Desa Wonosari, HTW selaku Ketua Tim Pokmas TKD (Tanah Kas Desa), dan BC selaku Bendahara Tim Pokmas TKD.

“Dengan tegas kami temukan aliran dana korupsi yang kemudian dibelikan sebuah kebun apel di Desa Wonosari dengan nilai fantastis mencapai Rp 900 juta,” ujar Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Pasuruan, Ferry Hary Ardianto, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (29/7/2026). Ia menambahkan bahwa penyitaan aset ini merupakan langkah konkret dalam upaya pengembalian kerugian negara.

“Kami bersama BPN juga telah memastikan aset kebun apel ini telah resmi disita Kejari Kabupaten Pasuruan. Tujuannya jelas, agar ke depan aset tersebut tidak bisa lagi dipindahtangankan oleh siapapun,” imbuh Ferry dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa proses penyitaan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebelum melakukan penyitaan kebun apel yang mengejutkan ini, tim penyidik Kejari Kabupaten Pasuruan sudah lebih dulu mengamankan sejumlah barang bukti penting. Tidak tanggung-tanggung, mereka berhasil menyita 6 eksemplar sertifikat tanah serta uang tunai senilai Rp 162.540.000 yang didapat langsung dari tangan para tersangka. Barang bukti ini tentu menjadi penguat dalam konstruksi perkara yang sedang dibangun.

Kasus ini berawal pada Februari 2022 ketika Desa Wonosari menerima program PTSL yang sangat dinanti-nantikan warganya. Namun, celakanya, dari total 1.200 warga peserta, tersangka IHS dengan licik mengklaim seolah-olah terdapat 72 bidang tanah milik warga yang berstatus Tanah Kas Desa (TKD). Padahal, klaim tersebut sama sekali tidak berdasar dan hanya rekayasa belaka!

IHS kemudian membentuk tim Pokmas TKD dengan dalih mulia menyelesaikan ganti rugi fiktif. Tujuannya tentu saja agar sertifikat warga bisa segera diterbitkan. Namun, di balik itu semua, mereka justru menyusun skenario keji untuk memeras warga yang tidak tahu apa-apa.

Para tersangka dengan berani meminta uang antara Rp 10 juta hingga Rp 30 juta per bidang tanah kepada 72 warga tanpa dasar hukum yang sah. Bayangkan, uang sebanyak itu harus dikeluarkan warga hanya karena ancaman dan tekanan dari oknum yang seharusnya melindungi mereka! Bahkan lebih parah lagi, mereka dengan tegas mengancam akan menahan sertifikat milik warga yang menolak membayar. Sungguh tindakan yang sangat meresahkan!

Dari hasil pengumpulan dana ilegal melalui rekening tersangka BC, terkumpul uang mencapai Rp 1,1 miliar yang menggiurkan. Uang hasil pungli tersebut lantas dibelikan sebidang kebun apel yang ternyata cukup produktif. Fakta mengejutkan terungkap, kebun apel tersebut diketahui sempat dipanen sebanyak 3 kali dengan keuntungan bersih mencapai Rp 39 juta. Keuntungan ini tentu menjadi tambahan bukti aliran dana korupsi yang mengalir ke tangan para tersangka.

Saat ini, ketiga tersangka sudah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II Bangil untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang berlaku. Tidak ada ampun bagi para koruptor!

Atas perbuatannya yang sangat merugikan masyarakat, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a, c, dan d KUHP. Ancaman hukuman yang menanti mereka pun terbilang berat, sesuai dengan dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap warga Desa Wonosari.

Penyitaan kebun apel ini menjadi bukti nyata bahwa aparat penegak hukum tidak main-main dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kejari Kabupaten Pasuruan terus bergerak cepat dan tegas dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas. Masyarakat pun berharap agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Proses hukum yang berjalan saat ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang besar bagi para pelaku dan pihak lain yang berniat melakukan tindakan serupa. Dengan demikian, program PTSL yang sejatinya bertujuan mulia untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah rakyat dapat berjalan dengan bersih dan transparan.

Kebun apel yang disita kini diamankan oleh Kejari Kabupaten Pasuruan dan akan menjadi barang bukti dalam persidangan nanti. Nasib kebun apel yang telah disita pun akan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Semoga proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang dirugikan.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.