Marthen Kogoya Belum Lapor Meski Pindah ke Papua Pegunungan

Posted on 8 Mei 20258 Mei 2025

by eko satrio

Marthen Kogoya Belum Lapor

Desapenari.id, JAYAPURA – Marthen Kogoya Belum Lapor. Marthen Kogoya dikabarkan akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Provinsi Papua Pegunungan. Menurut informasi, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Plt kepada mantan Penjabat Bupati Tolikara itu pada 30 April 2025 di Wamena. Padahal, hingga saat ini, Marthen masih aktif menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui status Marthen Kogoya yang diduga ditunjuk sebagai Plt Bapperida di Papua Pegunungan. Selanjutnya, ia menegaskan bahwa pihaknya belum menerima bukti administrasi resmi terkait hal tersebut.

Lebih lanjut, Ramses menyatakan bahwa Marthen Kogoya belum pernah melapor kepadanya selaku pimpinan Provinsi Papua mengenai rencana pengangkatannya di Papua Pegunungan.

Baca juga:Prabowo Bela Jokowi: “Masih Ada Persoalkan Ijazah”

Oleh karena itu, Ramses menegaskan pentingnya kejelasan status Marthen secara administratif sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari Marthen Kogoya maupun pihak Pemerintah Papua Pegunungan terkait isu ini. Sejauh ini, informasi yang beredar masih bersifat simpang siur tanpa konfirmasi resmi dari para pihak terkait. Akibatnya, status Marthen Kogoya masih menjadi tanda tanya besar, terutama terkait kesiapan Papua Pegunungan dalam menjalankan pembangunan jika memang benar Marthen akan memimpin Bapperida.

Selanjutnya, Ramses juga menyinggung tentang pentingnya koordinasi antarprovinsi dalam hal mutasi atau alih tugas pegawai.

Oleh sebab itu, ia mendorong agar Pemerintah Papua Pegunungan segera mengklarifikasi status Marthen Kogoya melalui jalur resmi.

Baca juga: Tragedi Tersengat Listrik Tewaskan

Di samping itu, Ramses mengingatkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki tanggung jawab terhadap tugas utama mereka. Jika Marthen memang telah menerima SK dari Papua Pegunungan tanpa proses resmi, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan transparan dan sesuai prosedur.

Selain itu, masyarakat Papua juga menantikan kejelasan mengenai kepemimpinan di Bapperida Papua Pegunungan. Pasalnya, badan ini memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika terbukti ada pelanggaran prosedur.

isu ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang dapat mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

“Kini, publik berharap adanya kejelasan segera dari pihak berwenang. Secara bersamaan, Marthen Kogoya perlu memberikan penjelasan resmi tentang statusnya. Tanpa penundaan lagi, semua pihak terkait harus menyelesaikan masalah ini sesuai ketentuan yang berlaku.”