BANGKALAN, Desapenari.id – Keresahan hebat mendadak melanda wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, setelah muncul temuan bahwa ratusan tempat pengolahan masakan dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memproduksi buangan sampah dalam volume yang luar biasa raksasa. Di samping itu, kesibukan operasional ratusan dapur ini saban harinya sanggup menyumbang tumpukan kotoran mencapai 30 ton, sehingga memicu ancaman krisis lingkungan yang amat serius bagi warga sekitar.
Namun, armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan tetap terus mengeksekusi pembersihan kotoran tersebut dari tiap lokasi dapur, meskipun para pengelola sama sekali belum menyetorkan retribusi kebersihan ke kas daerah. Padahal, pemasukan retribusi tersebut sebenarnya sangat penting sebagai modal dasar untuk membiayai operasional armada truk, konsumsi bahan bakar, hingga gaji para petugas di lapangan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan, Achmad Siddik, memaparkan secara terbuka bahwa jajaran pasukan kebersihan di bawah komandonya terus bergerak tanpa henti mengangkut buangan padat dari setiap fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian, para petugas melarikan seluruh muatan sisa bahan masakan dan kemasan tersebut menggunakan kendaraan operasional khusus menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) utama.
“Oleh karena itu, setiap hari tanpa ada libur, para petugas kami tetap mendatangi dan mengambil seluruh buangan dari setiap titik lokasi SPPG demi mencegah tumpukan kotoran,” tegas Siddik sewaktu memberikan keterangan langsung kepada awak media pada Jumat (16/10/2026).
Bahkan, Siddik membeberkan fakta lapangan bahwa jangkauan penyisiran armada truk sampah sama sekali tidak terbatas pada wilayah perkotaan Bangkalan yang padat penduduk saja. Sebaliknya, jajaran petugas kebersihan terus bergerak melintasi jalanan hingga menyisir pelosok kecamatan terpencil agar sisa-sisa pengolahan makanan tidak membusuk dan menyebarkan aroma menyengat di sekitar pemukiman.
“Sebab kami melayani seluruh kawasan tanpa pilih kasih, lagipula sebaran dapur gizi di pusat kota sebenarnya tidak terlalu mendominasi, melainkan tersebar meluas hingga berjumlah ratusan titik di seluruh penjuru kecamatan,” jelasnya secara terperinci.
Di samping persoalan logistik pengangkutan yang menguras tenaga, Siddik menyayangkan sikap para pengelola yang enggan melunasi kewajiban finansial mereka, padahal besaran tarif retribusi resmi sebenarnya tergolong sangat murah, yakni hanya Rp 200 ribu per bulan untuk setiap dapur. Akibatnya, ketidakpatuhan ini makin memberatkan beban anggaran kas daerah yang terpaksa menanggung biaya operasional sendirian.
Lebih lanjut, dari total 134 titik dapur gizi yang aktif mengolah makanan saban pagi di seluruh Bangkalan, nyatanya hanya ada belasan hingga puluhan pengelola yang disiplin membayarkan iuran retribusi sampah tersebut secara berkala. Maka dari itu, fenomena ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan anggaran yang sangat nyata antara beban kerja keras petugas di lapangan dan realisasi pemasukan daerah.
“Padahal kalau kita cermati data resminya, cuma ada 20 dapur saja yang secara rutin taat membayarkan retribusi ke kas daerah, sedangkan sisanya ratusan dapur lain sampai sekarang belum membayar sama sekali,” ungkap Siddik membeberkan realita pahit tersebut.
Lantaran masalah tunggakan pembayaran ini terus menggunung tanpa ada kejelasan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan akhirnya mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat imbauan resmi kepada sosok koordinator pengelola SPPG. Pasalnya, instansi pemerintah ini berharap teguran bersurat tersebut mampu menumbuhkan kesadaran moral para penanggung jawab dapur untuk segera memenuhi kewajiban retribusi kebersihan.
Namun, biarpun surat imbauan resmi sudah terkirim ke meja pengelola, hingga saat ini belum terlihat adanya iktikad baik maupun langkah nyata dari jajaran penanggung jawab dapur untuk melunasi kewajiban tersebut. Lagipula, sikap acuh tak acuh dari pihak pengelola program gizi ini berpotensi memicu kekecewaan publik atas transparansi pengelolaan dana operasional fasilitas tersebut.
“Biarpun kami sudah mengirimkan surat teguran resmi, kami tetap memelihara rasa optimis bahwa para pengelola akan segera melunasi seluruh tunggakan retribusi tersebut. Oleh sebab itu, sembari menunggu iktikad baik mereka datang, pasukan kebersihan kami tetap konsisten menyapu bersih sisa sampah dapur demi menjaga kenyamanan masyarakat,” tutur Siddik berusaha menenangkan suasana.
Di sisi lain, Siddik kembali menegaskan bahwa volume limbah buangan dari ratusan fasilitas dapur MBG tersebut memegang angka yang amat mengerikan sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Alhasil, jika armada kebersihan menghentikan proses pengangkutan walau cuma sehari, ratusan ton kotoran busuk dipastikan bakal merusak pemandangan dan kesehatan warga sekitar.
Maka dari itu, saban hari petugas kebersihan harus mengangkut belasan truk muatan limbah padat dari berbagai penjuru untuk ditumpuk di area pembuangan akhir. “Lantaran total buangan yang dihasilkan mencapai angka raksasa yakni sekitar 30 ton sampah setiap harinya dari seluruh SPPG, beban daya tampung TPA kami otomatis terancam mengalami kelebihan kapasitas,” paparnya blak-blakan.
Sementara itu, sosok Koordinator SPPG Kabupaten Bangkalan, Ivan Mahardika, mendadak memilih membisu dan sama sekali tidak memberikan respons maupun penjelasan resmi saat pihak wartawan berulang kali mencoba menghubungi nomor kontak telepon selulernya guna mengonfirmasi skandal penunggakan retribusi sampah ini.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
