Desapenari.id – Tanpa basa-basi lagi, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, secara heroik memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD pada tahun anggaran 2025. Tanpa disangka-sangka, keputusan berani ini langsung ia umumkan setelah melalui proses kajian yang super intensif selama beberapa pekan terakhir. Sebagai bukti komitmennya, Jeje benar-benar mempertimbangkan keluh kesan masyarakat serta secara sengaja mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta agar anggaran daerah lebih diprioritaskan untuk kepentingan publik.

“Saya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan secara khusus mengindahkan arahan Kemendagri untuk mengevaluasi kenaikan tunjangan dewan. Oleh karena itu, saya dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa kenaikan tunjangan tersebut saya BATALKAN,” tegas Jeje pada hari Minggu, 21 September 2025. Tak hanya sekadar wacana, Jeje kemudian menegaskan dengan sangat jelas bahwa prinsipnya, anggaran daerah Kabupaten Bandung Barat wajib memberikan manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat.

Alhasil, pembatalan kenaikan tunjangan DPRD ini sengaja ia jadikan sebagai sebuah langkah strategis untuk mengarahkan kebijakan prioritas daerah. “Prinsipnya, saya sangat sepakat bahwa anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Maka dari itu, alokasi anggaran harus secara ketat kita fokuskan pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” kata Jeje dengan penuh semangat.

Di sisi lain, Jeje juga dengan gamblang memaparkan bahwa Keputusan Bupati (Kepbup) tentang tunjangan DPRD memang rutin dibahas dan ditetapkan setiap tahun. Akan tetapi, khusus untuk tahun 2025, ia dengan cermat menilai perlu ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban fiskal yang justru bertolak belakang dengan kondisi keuangan daerah. “Untuk tahun 2025, kami sudah melakukan kajian mendalam agar hal ini segera dievaluasi. Prosesnya sendiri sudah berjalan selama beberapa minggu, dan setelah melalui pembahasan serta kajian yang matang, saya akhirnya memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut,” tegasnya.

Yang paling penting, Jeje meyakinkan semua pihak bahwa sampai detik ini, kenaikan tunjangan DPRD tersebut sama sekali belum pernah dijalankan. Dengan demikian, keputusan pembatalan yang ia ambil tidak akan menimbulkan hambatan administratif sedikitpun. “Sampai hari ini, kenaikan tunjangan anggota dewan belum kami jalankan,” ucapnya dengan lugas.

Sebelumnya, rencana kenaikan tunjangan DPRD Bandung Barat sempat menjadi sorotan super tajam karena dinilai sangat janggal dan tidak masuk akal, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah yang ada. Rencana kontroversial itu sendiri tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025. Dalam beleid tersebut, tunjangan perumahan anggota DPRD rencananya akan naik dari Rp43,5 juta menjadi Rp45,8 juta per bulan, sementara tunjangan transportasi mereka bahkan melonjak drastis dari Rp17,4 juta menjadi Rp23 juta per bulan!

Kalau dihitung-hitung, setiap anggota DPRD berpotensi menerima hingga Rp83,5 juta per bulan! Angka fantastis ini naik sekitar Rp7,8 juta dari sebelumnya yang ‘hanya’ Rp75,6 juta. Dan yang bikin heboh, angka menggiurkan itu belum termasuk tambahan tunjangan khusus untuk pimpinan DPRD yang jumlahnya tentu jauh lebih besar lagi.

Meskipun beleidnya sudah ditandatangani, Sekretariat DPRD sebelumnya sempat berusaha meredam kemarahan publik dengan menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu langsung menganggap kenaikan itu akan otomatis berlaku. “Tunjangan DPRD Bandung Barat, baik tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi, insentif, dan sebagainya itu belum tentu kami berlakukan pada tahun sekarang,” kata Sekretaris DPRD (Sekwan) Bandung Barat, Ricky Riadi, pada Rabu, 17 September 2025.

Akhirnya, dengan keputusan pembatalan yang super tegas dari Bupati Jeje ini, seluruh polemik tentang tunjangan DPRD Bandung Barat secara resmi berakhir. Kini, anggaran daerah yang berharga itu akan dialihkan secara maksimal untuk membiayai program-program prioritas yang dinilai jauh lebih menyentuh dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Keputusan berani ini jelas menjadi angin segar bagi tata kelola keuangan daerah yang lebih berintegritas dan berpihak pada rakyat!

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com