SOLO, Desapenari.id – Sebuah peringatan keras meluncur dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. Ia menyoroti lonjakan signifikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan berlaku pada 2026, khususnya di Jawa Tengah. Suara keluhan dari masyarakat Jawa Tengah pun langsung memenuhi ruang publik. Mendengar keresahan ini, Aria Bima buka suara dengan nada tegas. Ia mengingatkan pemerintah bahwa setiap upaya peningkatan pendapatan daerah harus mempertimbangkan kondisi riil warganya, terutama mereka yang masuk kategori menengah ke bawah.

Menurut Aria Bima, pemerintah tidak boleh bertindak gegabah. Ia menekankan, mencari sumber pendapatan baru memang penting, namun jangan sampai menghalalkan segala cara. “Jika masyarakat keberatan, kita harus duduk dan menghitung ulang. Pemerintah harus benar-benar paham sejauh mana kemampuan ekonomi rakyat,” ujarnya dengan nada prihatin di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (15/2/2026). Ia menambahkan, situasi saat ini sangat genting. Ekonomi global, nasional, hingga lokal sedang mengalami kontraksi. Pendapatan masyarakat tergerus, dan daya beli terus merosot.

Seruan Hitung Ulang dari Senayan

Dari ruang kerjanya di Senayan, Aria Bima melontarkan seruan yang jelas. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mengkaji ulang rencana peningkatan pendapatan melalui sektor pajak kendaraan. Ia tidak ingin kebijakan ini justru menjadi bumerang yang menghantam masyarakat kecil. “Saya berharap, peningkatan pendapatan lewat pajak kendaraan ini dikalkulasi dengan sangat hati-hati. Jangan sampai niat baik meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) malah membuat rakyat semakin tercekik,” tegasnya.

Politisi PDI-P itu lalu mengaitkan persoalan ini dengan filosofi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan, APBN yang ideal tidak hanya berorientasi pada belanja yang pro-rakyat, tetapi juga dari sisi pendapatannya. “APBN yang ideologis itu hulunya tidak membebani rakyat. Kalau belanjanya harus berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama untuk sandang, pangan, papan, kesehatan, dan kebutuhan primer lainnya. Ini khususnya untuk warga menengah miskin,” paparnya panjang lebar.

Ia menyayangkan jika pemerintah justru mempersulit rakyat di tengah kesulitan ekonomi. Menurutnya, pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan menambah beban. Dengan nada retoris, ia bertanya, “Bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau pajaknya naik terus sementara penghasilan mereka tetap atau bahkan turun?”

Pemerintah Jateng Angkat Bicara, Ada Apa Sebenarnya?

Sementara itu, di sisi lain, ramainya keluhan di media sosial seperti Instagram dan X (dulu Twitter) akhirnya memaksa pemerintah provinsi angkat bicara. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, langsung memberikan klarifikasi. Ia membantah adanya kenaikan tarif PKB pada 2026. Dengan tegas ia menyatakan, besaran pajak yang harus dibayar masyarakat sebenarnya sama seperti tahun 2025.

Lalu, mengapa masyarakat merasa tagihannya membengkak? Sumarno kemudian membuka tabir kebingungan ini. Ia menjelaskan, fenomena angka pajak yang tampak lebih tinggi terjadi karena adanya persepsi yang keliru. Pada tahun 2025, pemerintah provinsi memberikan keringanan besar-besaran. Ada pengurangan pokok PKB sebesar 13,94 persen dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 24,70 persen. Kebijakan ini sengaja dirancang untuk menyamarkan dampak pemberlakuan opsen pajak.

Opsen pajak sendiri merupakan pungutan tambahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta PP Nomor 35 Tahun 2023. Aturan ini memungkinkan pemungutan tambahan sekitar 16 persen. Dengan memberikan diskon besar di tahun pertama, pemerintah berharap masyarakat tidak merasakan ‘sengatan’ opsen tersebut.

“Kami tegaskan, posisi di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 untuk pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tidak ada kenaikan,” ujar Sumarno dengan nada meyakinkan. Ia ingin meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat.

Ada Angin Segar? Diskon 5 Persen Siap Meluncur!

Tak hanya berhenti pada klarifikasi, Pemprov Jateng juga menyiapkan kejutan manis. Mereka berencana memberikan relaksasi tambahan. Warga Jawa Tengah bisa bernapas lega karena pemerintah akan memberikan diskon PKB sekitar 5 persen pada 2026. Ini tentu menjadi kabar gembira di tengah hiruk-pikuk kekhawatiran akan beban baru.

Namun, pertanyaan besarnya tetap mengemuka: apakah diskon 5 persen ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat? Atau justru ini hanyalah obat penenang sementara dari rumitnya birokrasi pajak? Yang jelas, mata masyarakat kini tertuju pada realisasi di lapangan. Apakah kebijakan ini benar-benar meringankan atau hanya sekadar gimmick politik?

Dengan berbagai dinamika ini, pemerintah pusat dan daerah dihadapkan pada dilema klasik: bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan negara dengan daya tahan ekonomi rakyat. Di satu sisi, kas daerah harus terisi. Di sisi lain, perut rakyat harus tetap kenyang. Dan di sinilah, kebijakan publik diuji: apakah ia benar-benar hadir untuk rakyat, atau justru menjadi beban yang menggerogoti mereka dari belakang. Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mendengar jerit warganya.

Dapatkan juga berita teknologi terbaru hanya di newtechclub.com