YOGYAKARTA, Desapenari.id – Kabar gembira menggema dari kawasan perbukitan Gunungkidul! Setelah sekian lama menanti, akhirnya Pemerintah Pusat mengulurkan tangan untuk menyelamatkan 131 sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pun tak bisa menyembunyikan rasa lega karena program perbaikan ini resmi mendapatkan lampu hijau dan segera dieksekusi pada tahun 2026 ini.

Dari total 676 sekolah yang mati-matian diajukan dalam program revitalisasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) awal tahun lalu, pemerintah pusat akhirnya menyetujui sebanyak 131 sekolah. Jumlah ini memang masih jauh dari harapan, namun bagi para pendidik di Gunungkidul, angka ini adalah berkah besar yang patut disyukuri.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Nunuk Setyowati, dengan antusias mengungkapkan bahwa proses pengajuan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang. Pihaknya mengajukan ribuan data, namun hasil akhirnya tetap patut diapresiasi. “Kami sangat bersyukur, setidaknya 131 sekolah ini bisa segera tertangani,” ujarnya saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Senin (7/9/2026).

Rincian Sekolah yang Terselamatkan: Fokus pada yang Paling Membutuhkan

Jika dirinci lebih jauh, dari jumlah tersebut, sekolah dasar (SD) menjadi prioritas utama dengan jumlah 42 unit. Sisanya merupakan alokasi untuk jenjang PAUD dan SMP yang juga tak kalah membutuhkan perhatian serius. “Tahun ini yang disetujui oleh Pemerintah Pusat sebanyak 131 sekolah, dengan rincian 42 SD, sisanya tersebar untuk PAUD dan SMP,” jelas Nunuk lebih lanjut.

Awalnya, Pemkab Gunungkidul mengajukan kebutuhan revitalisasi untuk 676 sekolah yang terdiri dari 236 TK, 82 SMP, dan 358 SD. Namun, dari sekian banyak pengajuan, hanya 131 yang lolos seleksi ketat. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap optimis bahwa perbaikan ini akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Perbaikan Beragam, Menyesuaikan Kebutuhan Sekolah Masing-Masing

Yang menarik dari program ini adalah pendekatan perbaikannya yang tidak seragam. Dinas Pendidikan tidak serta merta menyamaratakan perbaikan untuk semua sekolah. Sebaliknya, mereka melakukan pendekatan yang sangat personal dan spesifik. Setiap sekolah mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Mulai dari perbaikan sarana prasarana yang amburadul, seperti meja kursi yang lapuk atau papan tulis yang sudah tak terbaca, hingga penanganan struktur bangunan yang mengancam keselamatan. Ruang kelas yang bocor, perpustakaan yang nyaris rubuh, laboratorium yang tak layak pakai, hingga ruang UKS yang hanya berupa gubuk darurat, semuanya masuk dalam daftar prioritas perbaikan.

“Sesuai dengan data dapodik yang diisi oleh pihak sekolah, kami hanya mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan riil mereka. Contohnya, jika sebuah sekolah melaporkan bahwa ruang UKS-nya yang rusak parah, maka fokus perbaikan pun tertuju pada ruang UKS tersebut. Begitu pula jika bangunan kelas yang retak, maka itulah yang akan kami dorong untuk segera diperbaiki,” terang Nunuk dengan nada serius.

Dengan metode ini, diharapkan anggaran yang dialokasikan tidak terbuang percuma dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa dan guru di sekolah tersebut.

Program Swakelola: Sekolah Pegang Kendali Penuh!

Salah satu aspek paling menarik dari program revitalisasi ini adalah sistem pelaksanaannya. Berbeda dengan proyek pemerintah pada umumnya yang seringkali melibatkan banyak birokrasi, program ini menerapkan sistem swakelola. Artinya, pengelolaan dan pelaksanaan perbaikan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah masing-masing.

“Program revitalisasi ini kami rancang sebagai program swakelola yang langsung diampu oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan teknis di lapangan,” tegas Nunuk.

Kebijakan ini tentunya memberikan angin segar bagi pihak sekolah. Mereka memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri bagaimana perbaikan itu dilakukan, selama tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang telah ditetapkan. Sekolah bisa memilih kontraktor lokal, membeli material sendiri, atau bahkan melibatkan komite sekolah dan wali murid dalam proses pengawasannya.

Dengan sistem swakelola ini, diharapkan proses perbaikan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan langsung pihak sekolah juga akan menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi terhadap aset-aset pendidikan yang ada.

Target Tuntas di Tahun yang Sama

Meskipun jumlahnya tidak sedikit, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan seluruh proses perbaikan ini dapat rampung pada tahun 2026 ini juga. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk segera mengatasi permasalahan infrastruktur pendidikan di wilayahnya.

Nunuk optimis bahwa dengan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, komite, dan masyarakat sekitar, target tersebut dapat tercapai tepat waktu. “Kami akan terus memantau dan mendampingi dari sisi administrasi dan koordinasi, namun untuk eksekusi di lapangan, kami percayakan sepenuhnya kepada sekolah,” pungkasnya.

Kabar baik ini tentunya menjadi angin segar bagi ribuan siswa dan tenaga pendidik di Gunungkidul. Mereka yang selama ini terpaksa belajar di tengah keterbatasan, kini mulai bisa tersenyum. Bayangkan, anak-anak yang dulu harus berdesakan di ruang kelas yang sempit dan bocor, atau guru yang harus mengajar tanpa buku dan alat peraga yang memadai, kini perlahan mulai melihat secercah harapan.

Revitalisasi ini bukan hanya tentang memperbaiki tembok atau mengganti genteng yang rusak. Ini tentang masa depan. Ini tentang memberikan ruang yang layak bagi generasi penerus bangsa untuk mengembangkan potensi mereka. Dengan fasilitas yang memadai, semangat belajar para siswa di Gunungkidul diharapkan akan semakin membara.

Pemerintah daerah pun tak berhenti di sini. Mereka terus mengupayakan agar sisanya, yaitu 545 sekolah yang belum tersentuh, dapat segera masuk dalam program serupa di tahun-tahun mendatang. Perjuangan untuk pendidikan yang merata di Gunungkidul masih panjang, namun langkah awal yang solid ini patut diapresiasi.

Dengan adanya perbaikan ini, kualitas pendidikan di Gunungkidul diprediksi akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Para siswa tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar. Ini adalah investasi jangka panjang yang kelak akan melahirkan generasi-generasi unggul dari daerah yang selama ini dikenal dengan kesederhanaan dan kegigihannya.

Satu hal yang pasti, semua pihak berharap agar proses revitalisasi ini berjalan lancar tanpa hambatan. Pengawasan yang ketat dari masyarakat dan pihak terkait diharapkan mampu mencegah adanya penyimpangan atau penyelewengan anggaran. Semua demi masa depan cerah anak-anak bangsa di Bumi Handayani Gunungkidul.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.