SURABAYA, Desapenari.id – Skandal dugaan korupsi yang menggerogoti Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kini resmi memasuki babak baru yang kian mendebarkan publik. Pasalnya, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) tidak berhenti pada satu nama saja, melainkan membidik sosok tersangka baru yang bakal segera menguraikan keterlibatannya. Langkah agresif Korps Adhyaksa ini tentu saja makin memperjelas komitmen penegak hukum dalam membongkar penyelewengan dana operasional destinasi wisata kebanggaan warga Kota Pahlawan tersebut hingga tuntas ke akar-akarnya.
Oleh karena itu, Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim, Franky Ariandi Yanafia, membeberkan perkembangan signifikan terkait penanganan perkara panas tersebut kepada khalayak. Selanjutnya, Franky secara tegas menjelaskan bahwa pihaknya bakal segera mengumumkan identitas sang tersangka baru secara resmi kepada publik tepat setelah tim Korps Adhyaksa menyelesaikan seluruh rangkaian pengembangan penyidikan secara mendalam dan terukur.
“Selanjutnya, minggu depan atau dalam waktu dekat ini kami pasti menetapkan tersangka barunya. Oleh sebab itu, nanti kami bakal mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri pengumuman resminya,” cetus Franky dengan penuh keyakinan sewaktu memberikan keterangan langsung kepada awak media pada Sabtu (7/11/2026).
Lebih lanjut, Franky menguraikan bahwa para penyidik telah memanggil dan meminta keterangan dari deretan saksi kunci demi memperkuat konstruksi hukum penyidikan lanjutan ini. Kendati demikian, Franky memang masih memilih untuk merahasiakan detail identitas pihak-pihak yang sudah memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Namun, dia secara mantap menggaransi bahwa seluruh proses pemeriksaan saksi maraton ini akan rampung sepenuhnya dalam waktu dekat.
Selain memacu pemeriksaan terhadap para saksi tersebut, Franky juga menambahkan bahwa penyidik Kejati Jatim berhasil menuntaskan proses audit kerugian keuangan negara secara sangat presisi. Langkah kolaboratif tersebut mereka lakukan bersama para auditor independen dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan jumlah pasti potensi kebocoran anggaran negara terhitung secara cermat dan akuntabel.
“Oleh karena itu, pemeriksaan saksi saat ini sudah hampir selesai sepenuhnya, dan alhasil perhitungan kerugian negara pun sejatinya telah mencapai tahap akhir,” tutur Franky menegaskan progres cepat dari penyidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran tersebut.
Sebelumnya, dalam pusaran skandal dugaan korupsi dana operasional yang menyedot perhatian luas masyarakat ini, Kejati Jatim sebetulnya telah mengunci satu nama besar. Penyidik resmi menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PDTS KBS, Choirul Anwar, sebagai tersangka utama yang diduga kuat mendalangi kehancuran tata kelola keuangan di lembaga pengelola tempat rekreasi bersejarah itu.
Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, memaparkan secara rinci landasan hukum di balik tindakan tegas aparat tersebut. Punia menjelaskan bahwa penetapan status hukum terhadap mantan petinggi KBS itu bertumpu pada Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor CAP-863/M.5/Fd.02/07/2026 yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang sejak tanggal 21 Juli 2026 lalu.
“Alhasil, berdasarkan perhitungan sementara yang kami lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, perbuatan nekat tersangka terbukti memicu kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 10.209.664.735,60,” ungkap Punia dengan nada tegas saat menggelar konferensi pers resmi di Kantor Kejati Jatim pada Selasa (21/7/2026).
Tidak hanya itu, Punia juga menguliti modus operandi penyalahgunaan wewenang yang diduga kuat dijalankan oleh Choirul Anwar selama bertengger di puncak kepemimpinan institusi tersebut. Berdasarkan hasil temuan penyidik, sang mantan Dirut nekat melakukan berbagai tindakan melawan hukum sewaktu menukangi PDTS KBS yang berlokasi di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak 2016 hingga 2024.
Usut punya usut, kelancaran aksi kejahatan tersangka dalam menggerogoti keuangan institusi tersebut terjadi karena minimnya sistem kontrol internal. Bahkan, saat menjalankan aksi penyalahgunaan kekuasaannya, Choirul Anwar diketahui secara leluasa menduduki sekaligus menguasai tiga posisi manajerial kunci secara bersamaan di tubuh PDTS KBS, sehingga membuat mekanisme pengawasan anggaran menjadi sama sekali tidak berfungsi.
Akibat perbuatan koruptif yang dinilai sangat merugikan keuangan publik tersebut, tim penyidik Kejati Jatim langsung mengancam tersangka dengan sangkaan pasal berlapis yang amat berat. Penyidik menjeratnya menggunakan Pasal 603 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP) jo UU No.1 Tahun 2026 jo Pasal 20 huruf a, c jo Pasal 126 ayat (1) KUHP jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. Selain itu, penyidik juga memasang sangkaan Subsider Pasal 604 KUHP jo UU Tipikor untuk mengunci tersangka.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
