JAKARTA, desapenari.id – Eks Ketua KPU Bongkar Rahasia Hemat Dengan Jet Pribadi. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari buka suara soal kontroversi sewa jet pribadi untuk Pemilu 2024. Alih-alih boros, dia klaim langkah ini justru menghemat anggaran negara hingga Rp 380 miliar!
Jet Pribadi Bikin Efisiensi? Ini Penjelasannya
Hasyim menjelaskan, jet pribadi membantu KPU memantau distribusi logistik pemilu secara lebih efisien. “Dengan pesawat ini, kami bisa memastikan surat suara sampai tepat waktu, dan akhirnya menghemat biaya cetak dan distribusi hingga Rp 380 miliar,” ujarnya di Pengadilan Tipikor, Jumat (16/5/2025).
Meski tak merinci detail penghematannya, Hasyim menegaskan jet pribadi mempermudah kerja tim KPU. Bahkan, anggaran sewa pesawat sendiri dipangkas dari Rp 65 miliar jadi Rp 46 miliar karena pesawat hanya dipakai saat tertentu. “Jadi, efisiensinya Rp 19 miliar,” tambahnya.
Hasyim meluruskan, jet pribadi itu dipakai khusus untuk monitoring, bukan mengangkut logistik. Hanya pimpinan KPU yang menumpang, sementara logistik tetap dikirim via jalur biasa.
“Pakai pesawat biasa? Waktunya mepet banget!” bantah Hasyim saat wartawan tanya alasan sewa jet pribadi. Faktanya, durasi kampanye Pemilu 2024 cuma 75 hari – beda jauh dengan Pemilu 2019 yang 263 hari. “Kami butuh solusi cepat dan strategis,” tegasnya.
Namun, langkah KPU ini malah berujung laporan ke KPK. Koalisi Antikorupsi—termasuk Transparency International Indonesia (TII), Themis Indonesia, dan Trend Asia—menuding ada indikasi korupsi dalam pengadaan jet pribadi ini.
Agus Sarwono dari TII menyebut proses pengadaannya tertutup dan diduga jadi celah suap. Perusahaan penyewanya pun dianggap baru, kecil, dan minim pengalaman.
Koalisi juga menyoroti rute pesawat yang tidak menjangkau daerah terpencil, serta dugaan pelanggaran aturan perjalanan dinas. Aturan Menkeu jelas melarang pejabat negara terbang kelas first class/eksekutif di dalam negeri—kecuali untuk luar negeri.
Di tengah kontroversi, Hasyim bersikukuh bahwa langkah KPU sudah tepat. “Tanggung jawab kami besar, jadi apapun yang strategis akan kami lakukan,” ujarnya. Pemilu 2024 pun berjalan sukses tanpa kendala berarti.
Tapi, apakah efisiensi Rp 380 miliar ini bisa menutup tudingan korupsi? Atau justru jadi bom waktu yang akan meledak di pengadilan? Semua kini bergantung pada penyelidikan KPK.
