Desapenari.id – Langkah mengejutkan akhirnya datang dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang secara resmi memutuskan untuk menghidupkan kembali proyek pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) PJB Muara Karang di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Selain itu, proyek infrastruktur raksasa yang sempat menjadi “monumen beton bertulang” dan terbengkalai tanpa kepastian sejak masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini kini siap memasuki babak baru yang sangat dinantikan oleh publik ibu kota.

Menariknya, para perencana proyek ini tidak bakal menyentuh uang rakyat sedikit pun karena mereka mengeksekusi pembangunan ini menggunakan skema pembiayaan kreatif alias creative financing. Di samping itu, pendekatan cerdas tersebut sengaja mereka pilih agar proses penyelesaian jalan layang sama sekali tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang seharusnya mengalir untuk kebutuhan mendesak warga lainnya.

Sementara itu, untuk mengonfirmasi kabar segar tersebut, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, memberikan penjelasan langsung mengenai kepastian jadwal proyek yang sudah lama tertunda ini. Bahkan, beliau menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah mematok target tinggi untuk mengeksekusi pengerjaan fisik JLNT Muara Karang tepat pada tahun ini juga tanpa menundanya lagi.

“Oleh karena itu, kami melancarkan kembali proyek ini pada tahun ini dengan mengandalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing supaya kantong APBD DKI Jakarta tetap aman serta tidak terbebani,” ungkap Chico secara lugas dalam siaran pers resminya kepada publik pada Senin (9/11/2026).

Skema Pembiayaan Kreatif dan Jaminan Keamanan Konstruksi

Lebih lanjut, Chico membeberkan bahwa jajaran teknis Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mematangkan formula detail dari model pendanaan non-APBD tersebut. Maka dari itu, para pejabat terkait kini giat menghitung pembagian porsi beban pembiayaan secara adil dan transparan antara pihak kontraktor pelaksana dan pemerintah daerah demi menjaga kelancaran serta akuntabilitas bisnis.

“Selanjutnya, melalui skema pendanaan kreatif yang teruji transparan ini, kami memadukannya bersama koordinasi lintas sektor yang ketat serta sosialisasi masif kepada masyarakat terdekat, sehingga kami menjamin seluruh proses pembangunan berjalan super berkualitas, sangat aman, dan tentu saja minim gangguan,” tambah Chico untuk menenangkan kekhawatiran warga sekitar lokasi proyek.

Di samping meramu urusan finansial, Pemprov DKI Jakarta terus menjalin kerja sama erat dengan berbagai dinas dan instansi daerah untuk membentengi kelancaran mobilitas masyarakat sehari-hari. Tak hanya itu, petugas lapangan siap menggelar rekayasa lalu lintas komprehensif sekaligus menerjunkan personel gabungan pada jam-jam padat demi menjinakkan potensi kemacetan parah yang mengintai kawasan tersebut selama masa konstruksi.

“Pada akhirnya, para insinyur dan ahli keselamatan konstruksi bakal memastikan ketaatan penuh pada standar mutu bangunan serta faktor keamanan sebelum kami resmi membuka jalan layang ini untuk penggunaan umum,” jelas Chico dengan nada optimistis.

Gebrakan Kilat Pramono Anung: Beri Target Selesai 3 Bulan!

Sebagai catatan, keputusan berani ini sejatinya bermula saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menggelar dialog langsung serta memimpin rapat evaluasi tingkat kecamatan di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (6/11/2026). Usai menyerap aspirasi dan membedah masalah di lapangan, beliau langsung mengambil langkah tegas untuk menyapu bersih kebuntuan proyek JLNT Muara Karang tersebut.

Bahkan, Gubernur Pramono menyematkan tenggat waktu (deadline) super kilat bagi seluruh jajarannya untuk menuntaskan jalan layang yang lama terlupakan ini. Dalam rapat tersebut, beliau memberi waktu paling lambat tiga bulan saja agar proyek yang telah mangkrak bertahun-tahun ini benar-benar rampung 100 persen.

“Sebab itulah, saya memutuskan untuk menyelesaikan proyek ini, dan saya memberikan batas waktu maksimum 3 bulan untuk diselesaikan,” tegas Pramono dengan suara mantap di hadapan jajaran pejabat dan warga Kecamatan Penjaringan kala itu.

Pasalnya, Pramono menilai bahwa operasional jalan layang ini memegang peranan amat vital bagi pergerakan roda ekonomi dan kenyamanan warga Jakarta Utara. Kehadiran infrastruktur ini diproyeksikan bakal secara efektif memangkas penumpukan kendaraan yang senantiasa menyiksa kawasan Pluit dan sekitarnya setiap hari.

Meskipun beliau jujur mengakui belum mengetahui secara pasti akar masalah yang membuat proyek era Gubernur Ahok ini tertahan begitu lama, Pramono tidak mau ambil pusing. Sebaliknya, usai turun langsung memantau kondisi di lapangan sekitar dua pekan lalu, beliau melihat peluang emas serta solusi nyata untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

“Lantas, mengapa hal sederhana ini bisa terhenti? Jawabannya adalah masalah komunikasi dan ketiadaan rasa percaya (trust). Karena tersumbatnya komunikasi dan tiadanya trust, ketika gubernur sebelumnya membangun di era Pak Ahok lalu belum selesai, tidak ada satu pun yang mau melanjutkan,” beber Pramono saat mengurai problem mendasar proyek tersebut.

Menilik Jejak Mangkrak Proyek JLNT Sejak 2015

Sebagai informasi pendukung, kontraktor mulai memancangkan tiang pertama proyek JLNT Muara Karang ini pada tahun 2015 silam. Kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tengah menduduki kursi nomor satu sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan gagasan besar mengurai kemacetan ibu kota.

Awalnya, jajaran pemerintah merancang jalan layang ini demi meningkatkan konektivitas antarwilayah serta membebaskan kawasan Pluit dari kepungan kemacetan lalu lintas. Namun sayangnya, pembangunan fisik tersebut tidak kunjung selesai hingga Jakarta mengalami pergantian beberapa periode kepemimpinan daerah.

Akhirnya, setelah bertahun-tahun terbengkalai menjadi monumen bisu, Gubernur Pramono Anung kini memutuskan untuk mengambil alih dan melanjutkan proyek tersebut dengan target penyelesaian paling lama tiga bulan ke depan.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.