JAKARTA, Desapenari.id – Pemerintah akhirnya mengambil langkah besar! Tidak main-main, 750 batalyon baru akan segera dibentuk hingga 2029 mendatang. Mengapa? Ternyata, tidak adanya pasukan militer di tingkat kabupaten hingga maraknya aksi begal dan kriminalitas di berbagai daerah menjadi pemicu utama keputusan strategis ini.

“Saya perlu sedikit meluruskan, apa sebenarnya manfaat batalyon infanteri teritorial pembangunan? Mari kita lihat kondisi sebelum batalyon ini hadir. Dulu, di kabupaten-kabupaten, tidak ada satupun pasukan. Lantas, apa yang terjadi? Begal dan kriminalitas merajalela dengan luar biasa,” ujar Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat menyampaikan paparannya dalam rapat Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selanjutnya, Sjafrie memaparkan sebuah fakta menarik. Setelah TNI menempatkan batalyon dan membangun pangkalan di suatu daerah yang ia jadikan contoh, angka kriminalitas dan aksi begal langsung anjlok drastis. Bahkan, penurunannya mencapai lebih dari 50 persen di wilayah tersebut! Sebuah bukti nyata bahwa kehadiran pasukan memberikan efek gentar luar biasa bagi para pelaku kejahatan.

Lalu, apa saja tugas konkret batalyon teritorial pembangunan ini? Menurut Menhan, pasukan ini secara rutin melakukan patroli keliling menggunakan kendaraan yang telah disiapkan oleh industri pertahanan nasional. Bayangkan, kendaraan-kendaraan taktis itu berkeliling di malam hari, membuat para begal berpikir ulang untuk beraksi. Kehadiran mereka benar-benar mengubah peta keamanan di tingkat akar rumput.

Lebih dari sekadar patroli, batalyon ini juga bertugas membangun kembali sistem keamanan lingkungan alias siskamling. Sjafrie menjelaskan, siskamling yang tadinya melemah dan nyaris mati, kini bangkit kembali secara signifikan. Masyarakat kembali termotivasi untuk berjaga malam, karena mereka merasa didukung penuh oleh personel TNI yang ditempatkan di dekat mereka. “Ini semua berkaitan langsung dengan penurunan angka kriminalitas,” tegasnya dengan penuh keyakinan.

Tak berhenti di situ, Menhan kemudian mengungkit data geografis Indonesia yang sangat kompleks. Negara kita memiliki 514 kabupaten dan kota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan populasi mencapai 287 juta jiwa yang dinamis. Di sisi lain, Indonesia juga berbatasan langsung dengan 11 negara tetangga. Meski begitu, Sjafrie dengan tegas menekankan bahwa pembentukan 750 batalyon ini sama sekali tidak ditujukan untuk mengantisipasi serangan militer dari negara-negara yang berbatasan dengan RI.

“Tujuan kita murni menjaga kedaulatan negara kita. Kita secara serius membangun kemampuan pasukan ini untuk mengawal seluruh wilayah. Pada akhirnya, semua pihak dapat memahami niat baik pemerintah ini,” ucap Sjafrie dengan nada diplomatis namun penuh ketegasan. Ia ingin memastikan bahwa masyarakat tidak salah paham dan mengira ini adalah langkah mobilisasi perang besar-besaran.

Sementara itu, ada sisi lain yang tak kalah mencengangkan dari program pembentukan 750 batalyon ini. Sjafrie membeberkan bahwa anggaran untuk para prajurit ternyata memberikan efek domino yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat di tingkat daerah, terutama bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Bayangkan skenarionya: gaji terendah seorang prajurit saat ini mencapai Rp 6 juta per orang per bulan. Kalau dalam satu batalyon terdapat sekitar 1.000 orang, dana yang berputar sangatlah besar. Sjafrie memberikan ilustrasi, “Jika setiap prajurit membelanjakan Rp 1 juta per bulan di sekitar tempat tugasnya, maka secara kolektif mereka menyuntikkan dana Rp 1 miliar setiap bulan ke desa dan kecamatan tempat batalyon itu bermarkas.”

Hasilnya? Saat Menhan melakukan kunjungan langsung ke batalyon-batalyon yang sudah ada, ia melihat sendiri fenomena yang menggembirakan. Bermunculan bisnis-bisnis baru seperti kafe-kafe kekinian, warung-warung makan sederhana hingga kelontong yang dikelola warga setempat. “Saya melihat setiap kali datang ke batalyon-batalyon, banyak sekali bangunan baru bernama kafe, warung, dan tempat usaha lainnya yang tumbuh subur. Artinya, UKM di sekitar pangkalan mengalami peningkatan drastis,” imbuh Sjafrie dengan antusiasme tinggi.

Yang lebih menarik lagi, ternyata ada aturan tidak tertulis dari para komandan batalyon. Mereka menerapkan disiplin ketat agar para prajurit tidak berlebihan dalam berbelanja. “Memang komandan batalyonnya keras, belanja tidak boleh lebih dari Rp 2 juta per bulan. Jadi kalau rata-rata Rp 2 juta per orang, artinya ada Rp 2 miliar yang berputar setiap bulannya di kampung atau kecamatan itu. Itu dampak ekonominya luar biasa,” pungkas Sjafrie.

Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya berhasil menekan angka kriminalitas dan begal di seluruh Indonesia, tetapi juga secara simultan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan dari tingkat paling bawah. Sebuah strategi jitu yang membunuh dua burung dengan satu batu: keamanan terjamin, ekonomi desa melesat!

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.