BEKASI, Desapenari.id – Gelombang protes mulai terdengar dari warga Kota Bekasi menyusul usulan kenaikan tarif Transjabodetabek menjadi Rp 10.000. Mereka menilai angka tersebut terlalu tinggi dan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji ulang kebijakan yang dinilai akan membebani kantong masyarakat tersebut.

Salah satu pengguna setia Transjabodetabek, Alex (40), warga Harapan Indah, dengan tegas mengusulkan agar tarif layanan hanya dinaikkan menjadi Rp 7.000. Ia menyampaikan pendapatnya saat ditemui di Halte Harapan Indah pada Minggu (5/7/2026).

“Kalau memang harus naik, menurut saya maksimal sekitar Rp 7.000. Jangan langsung Rp 10.000 karena kenaikannya terlalu tinggi,” ujar Alex dengan nada keberatan.

Menurut Alex, setiap kenaikan tarif seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan. Ia menyoroti bahwa Transjabodetabek masih memiliki keterbatasan karena beroperasi di jalan umum yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

“Kalau kereta kan enggak kena macet. Sementara Transjabodetabek masih sering terjebak macet, jadi pelayanan juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Meskipun mengeluhkan soal kemacetan, Alex mengaku tetap menjadikan Transjabodetabek sebagai pilihan utama. Ia menilai moda transportasi ini lebih praktis dibandingkan menggunakan kereta rel listrik atau KRL.

Menurutnya, Transjabodetabek mampu mengantarkan penumpang lebih dekat ke lokasi tujuan tanpa harus berkali-kali berganti moda transportasi.

“Kalaupun harus sambung kendaraan lagi, biasanya jaraknya sudah dekat,” tambahnya.

Alex menegaskan bahwa kemudahan akses menjadi faktor kunci mengapa banyak warga Bekasi menggantungkan hidup pada Transjabodetabek untuk bepergian ke Jakarta setiap hari. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak terburu-buru menaikkan tarif sebelum kualitas layanan benar-benar ditingkatkan.

Ia juga menyoroti soal pembiayaan operasional. Menurutnya, apabila Pemprov DKI Jakarta mulai mengurangi subsidi, pemerintah daerah di wilayah penyangga sebaiknya ikut berpartisipasi membantu pembiayaan layanan tersebut.

“Misalnya lewat subsidi atau memperbaiki halte dan fasilitas pendukung. Jadi masyarakat tetap nyaman naik transportasi umum,” pungkasnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ayu (26), warga Harapan Indah lainnya. Ia menegaskan bahwa Transjabodetabek masih menjadi moda transportasi paling efektif karena menghubungkan area permukiman di Bekasi dengan pusat aktivitas di Jakarta.

Ayu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kenaikan tarif hingga Rp 10.000 akan sangat membebani pekerja yang setiap hari menggunakan layanan tersebut.

“Kalau naik sedikit mungkin masih bisa dimaklumi, misalnya jadi Rp 6.000 sampai Rp 7.000. Tapi kalau langsung Rp 10.000 cukup berat buat pekerja yang setiap hari pulang pergi seperti saya,” ujar Ayu dengan nada khawatir saat ditemui terpisah.

Ia mengakui bahwa Transjabodetabek memang memudahkan masyarakat karena mampu menjangkau area permukiman maupun lokasi kerja. Namun, Ayu menyoroti bahwa bus tersebut tetap bergantung pada kondisi lalu lintas sehingga waktu perjalanan belum sepenuhnya bisa diprediksi.

“Jadi sebelum tarif dinaikkan, pelayanannya juga harus terus ditingkatkan,” tegas Ayu.

Ayu dengan lugas meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali usulan tarif Rp 10.000 tersebut. Ia khawatir kenaikan tarif tanpa diikuti peningkatan kualitas layanan justru akan mendorong masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Selain itu, Ayu berharap pemerintah daerah di wilayah penyangga turut mendukung operasional Transjabodetabek melalui pemberian subsidi maupun peningkatan kualitas halte dan fasilitas penumpang.

“Jadi semuanya enggak dibebankan ke masyarakat dengan kenaikan tarif itu,” ujarnya dengan tegas.

Menurut Ayu, hingga kini Transjabodetabek masih menjadi pilihan utama masyarakat karena tarifnya relatif terjangkau, aksesnya mudah, dan perjalanan dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi maupun moda transportasi lainnya.

Sementara itu, usulan tarif ini sebelumnya telah dilontarkan oleh Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo. Ia mengusulkan penyesuaian tarif transportasi umum di Jakarta dengan rincian tarif TransJakarta di dalam wilayah DKI Jakarta menjadi Rp 5.000, sedangkan tarif Transjabodetabek yang melayani wilayah penyangga diusulkan menjadi Rp 10.000.

Usulan tersebut disampaikan Sugihardjo usai dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai Ketua DTKJ periode 2026-2029 di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (3/7/2026).

Menurut Sugihardjo, DTKJ telah mengkaji penyesuaian tarif tersebut melalui dialog publik bersama berbagai pihak. Tarif Rp 5.000 diusulkan berlaku untuk seluruh layanan TransJakarta yang terintegrasi, termasuk Mikrotrans, BRT, dan non-BRT. Sementara tarif Rp 10.000 diusulkan untuk layanan Transjabodetabek sebagai bagian dari skema integrasi transportasi yang lebih luas.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.