Jakarta, Desapenari.id – Setelah menanti selama nyaris satu dekade, para pembeli unit di proyek LRT City Ciracas akhirnya angkat bicara. Mereka mendesak pengembang untuk mengembalikan seluruh uang yang telah mereka setorkan (full refund) lantaran proyek tersebut dinilai mandek dan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Rasa frustrasi ini memuncak setelah tahun berganti tahun, namun mimpi memiliki hunian di kawasan strategis itu masih jauh dari kenyataan.

Keluhan pedih ini dilontarkan langsung oleh salah satu konsumen LRT City Ciracas, Pande, dalam sebuah pertemuan krusial yang dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti (ADCP) yang baru menjabat, Indra Syahruzza, di Jakarta, Jumat (24/07/2026). Suasana ruang pertemuan pun terasa panas ketika Pande dengan lantang menyuarakan kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh ratusan konsumen lainnya.

Pande mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sejak tahun 2019. Namun, memasuki tahun 2026, dia dan para konsumen lain hingga kini masih belum menerima satu pun unit rumah yang telah dijanjikan oleh pengembang. “Sudah sekitar 7 tahun lamanya saya tidak menerima hak saya atas unit yang sudah saya beli,” ujar Pande dengan nada getir, menggambarkan betapa lamanya waktu yang telah mereka lalui dengan penuh ketidakpastian.

Menurut Pande, masa tunggu selama 7 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi para pembeli. Mereka telah menaruh harapan besar dan mengorbankan tabungan serta rencana masa depan demi memiliki hunian di proyek yang dipromosikan sebagai kota mandiri dengan akses transportasi terintegrasi. Namun, realita di lapangan sangat bertolak belakang dengan janji-janji manis yang dulu disampaikan.

Lebih lanjut, Pande menegaskan bahwa para konsumen awalnya memberikan kepercayaan penuh kepada ADCP sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka yakin bahwa proyek yang digarap oleh BUMN akan berjalan profesional, transparan, dan tepat waktu. Ironisnya, kepercayaan itu kini sirna sudah. Alih-alih mendapatkan kemudahan dalam memiliki hunian terjangkau, Pande justru mengaku merasa menjadi korban penipuan. “Namun setelah 7 tahun berlalu, kami merasa ditipu pada akhirnya,” ungkapnya dengan nada kecewa, mewakili perasaan sakit hati yang sama dari para konsumen lainnya.

Menteri PKP Bertindak Cepat: Bentuk Grup Whatsapp hingga Panggil Aparat Hukum!

Menanggapi gelombang keluhan dan kemarahan konsumen yang meledak dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait bergerak cepat dan sigap. Beliau tidak tinggal diam terhadap nasib rakyat yang terkatung-katung. Maruarar langsung memerintahkan jajarannya untuk membentuk grup komunikasi khusus yang melibatkan perwakilan konsumen sebagai langkah awal pemetaan masalah. Targetnya jelas: dalam waktu satu pekan, seluruh persoalan harus terpetakan dengan baik.

Maruarar juga meminta agar seluruh dokumentasi terkait perjanjian, mulai dari kronologi pembayaran, jumlah konsumen yang terdampak, hingga tuntutan tegas para pembeli, segera dikumpulkan dan dirangkum secara sistematis. Data-data ini nantinya akan menjadi fondasi penting untuk pembahasan lanjutan dan pengambilan kebijakan. Tidak berhenti di situ, langkah tegas lainnya pun diambil oleh sang menteri.

Demi memastikan tidak ada oknum yang bermain-main di balik kasus ini, Maruarar meminta Inspektorat Jenderal Kementerian PKP untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum. Mereka ditugaskan untuk memeriksa secara mendalam kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus mandeknya proyek LRT City Ciracas ini. “Kalau memang terbukti ada unsur pidana di dalamnya, segera laporkan ke pihak berwajib. Tidak ada kompromi! Saya tidak akan pernah main-main dengan nasib rakyat,” tegas Maruarar dengan lantang, menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan ini.

Dirut Baru ADCP Mengaku Pelik: Kasus Perusahaan Jeblok hingga Rp900 Juta!

Di sisi lain, Direktur Utama ADCP yang baru dua pekan menjabat, Indra Syahruzza, angkat bicara mengenai kondisi internal perusahaan. Dengan jujur, ia mengakui bahwa kondisi keuangan ADCP saat ini sedang berada dalam tekanan yang sangat berat. Ia menjelaskan bahwa arus kas operasional (cashflow) perusahaan hingga Juni 2026 tercatat dalam posisi negatif.

Kondisi likuiditas yang sudah sangat jeblok ini menjadi hambatan besar bagi perusahaan untuk memenuhi tuntutan refund dari konsumen. “Saya melihat kondisi ini baru dua minggu saya pelajari. Dari sisi performance keuangan, ADCP saat ini likuiditasnya sudah sangat parah. Jadi, jika konsumen meminta refund, sepertinya agak susah kondisinya sudah seperti ini,” ujar Indra dengan nada realistis namun penuh beban.

Lebih lanjut, Indra memaparkan bahwa defisit cashflow ADCP hingga Juni 2026 mencapai angka Rp 900 juta. Ia bahkan tidak menampik bahwa angka kerugian ini berpotensi terus bertambah seiring berjalannya waktu jika tidak segera ditemukan solusi yang tepat. Pengakuan mengejutkan dari direktur utama baru ini pun menambah runyam permasalahan yang dihadapi oleh para konsumen yang sudah terlanjur membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Dengan berbagai fakta yang terungkap, mulai dari kemarahan konsumen, instruksi tegas menteri, hingga pengakuan pahit dari internal ADCP, nasib proyek LRT City Ciracas dan para pembelinya kini berada di ujung tanduk. Mampukah pihak pengembang dan pemerintah menemukan jalan keluar di tengah kondisi keuangan yang carut-marut? Ataukah para konsumen harus merelakan mimpinya sirna bersama uang yang telah mereka korbankan? Publik pun kini menunggu langkah kongkrit selanjutnya dari Kementerian PKP dan aparat hukum dalam mengusut tuntas kasus ini.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.