GAYO LUES, Desapenari.id – Hujan deras dan banjir bandang yang melanda akhir November 2025 memang sudah lama usai, namun sayangnya, Kabupaten Gayo Lues di Aceh masih saja terlihat seperti luka yang menganga. Delapan bulan sudah waktu berlalu, tetapi nyatanya, proses pemulihan di daerah ini masih jauh dari kata usai. Melihat kenyataan pahit di lapangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues pun akhirnya mengambil keputusan berani untuk memperpanjang masa transisi darurat pascabencana selama tiga bulan ke depan. Langkah ini diambil karena mereka menilai berbagai indikator penting menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) masih terganjal di tengah jalan, mulai dari urusan perut rakyat hingga infrastruktur yang hancur.
Pemerintah daerah dengan lugas mengakui bahwa sejumlah syarat untuk bisa melangkah ke fase pemulihan permanen belum juga terpenuhi. Proses penyembuhan ekonomi masyarakat yang menjadi nadi kehidupan, pembangunan kembali jalan-jalan yang terputus, hingga penanganan hunian layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, semuanya masih dalam tahap perbaikan yang alot. Rakyat Gayo Lues masih harus bersabar karena pemulihan dari bencana dahsyat ini ternyata membutuhkan waktu lebih panjang dari perkiraan semula.
Wakil Bupati Gayo Lues, Maliki, dengan tegas menyatakan bahwa peralihan tergesa-gesa ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi justru akan menjadi bumerang yang menghambat proses pemulihan yang sedang berjalan. Beliau khawatir, jika status transisi ini dicabut sebelum waktunya, maka semua pekerjaan perbaikan yang setengah jalan akan otomatis terhenti, dan itu adalah risiko yang tidak bisa mereka ambil.
“Status transisi ini belum selesai karena jika kami melihat kondisi di lapangan secara sepintas, rasanya belum bisa kami alihkan ke tahap rehab rekon. Kami khawatir, jika status ini kami ubah sekarang, maka semua pekerjaan yang sedang berjalan akan kami hentikan paksa,” ujar Maliki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7/2026). Baginya, ini bukan soal prosedur, melainkan soal keberlangsungan hidup masyarakat yang masih bergantung pada bantuan dan perhatian ekstra dari pemerintah.
Lebih lanjut, Maliki menyoroti bahwa aktivitas ekonomi warga pascabencana masih terpuruk dan belum kembali ke jalur normal. Sektor pertanian, yang menjadi tumpuan utama mata pencaharian sebagian besar warga Gayo Lues, masih dalam masa pemulihan dan pembenahan lahan-lahan yang rusak. Jika mereka memaksakan diri untuk beralih ke tahap rehab rekon, Maliki menegaskan bahwa hal ini akan berdampak fatal. “Sehingga jika nanti kami beralih ke rehab rekon, semua ini akan tertinggalkan begitu saja. Karena itu, dalam kesempatan ini kami berharap kepada Forkopimda atau yang mewakili, kami semua sepakat untuk melanjutkan masa transisi ini tiga bulan lagi ke depan,” tegasnya dengan nada penuh harap.
Keputusan ini bukanlah keputusan final, melainkan sebuah langkah taktis untuk menyelamatkan proses pemulihan. Maliki menjelaskan bahwa setelah masa perpanjangan tiga bulan berakhir nanti, pihaknya akan kembali duduk bersama untuk mengevaluasi situasi terkini. “Nanti akan kami sampaikan hasil evaluasi dalam rapat berikutnya,” pungkasnya, membuka peluang bahwa status ini bisa berakhir atau malah diperpanjang lagi sesuai kebutuhan di lapangan.
Pemulihan Infrastruktur Masih Jauh dari Harapan
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Muhaimini, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan kuat di balik perpanjangan masa transisi ini. Menurutnya, ada banyak sekali indikator yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai syarat mutlak untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dan sayangnya, mayoritas dari indikator tersebut masih belum terpenuhi dengan baik di Gayo Lues.
Indikator-indikator itu mencakup banyak aspek vital, mulai dari kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pemulihan pelayanan publik kepada masyarakat, pembukaan akses jalan darat yang terisolasi, hingga pemulihan kondisi ekonomi dan sosial warga. Belum lagi masalah normalisasi sungai yang masih berantakan, penanganan pengungsi yang belum sepenuhnya pulang, penyaluran bantuan yang harus tepat sasaran, dan yang paling krusial adalah pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Jika kami masih dalam masa transisi, data-data penanganan stimulan kerusakan rumah masih bisa kami input ke pusat. Inilah yang harus kami selesaikan di masa transisi agar dana untuk pemulihan ini bisa segera dikucurkan kepada para penerima manfaat yang berhak,” jelas Muhaimini dengan gamblang. Ini adalah momen krusial di mana ketepatan data sangat menentukan cepat lambatnya bantuan turun ke masyarakat.
Selain persoalan data dan bantuan, kondisi jalan raya juga menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan penghubung antar daerah yang menjadi urat nadi perekonomian, seperti jalur Blangkejeren–Aceh Tenggara, Blangkejeren–Aceh Timur, Blangkejeren–Aceh Barat Daya, dan Blangkejeren–Aceh Tengah, hingga detik ini masih dalam tahap pemulihan darurat dan belum mendapatkan penanganan permanen. Jalan-jalan ini masih berlubang dan rapuh, menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik. “Jika semua syarat ini belum terpenuhi, maka masa transisi masih sangat memungkinkan untuk diperpanjang, dan kami belum bisa mengalihkannya ke tahap rehab rekon,” pungkas Muhaimini dengan nada tegas.
Dengan perpanjangan masa transisi ini, pemerintah berharap semua pekerjaan bisa tuntas dan tidak ada satupun warga yang terabaikan dalam proses panjang pemulihan Gayo Lues.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
