Desapenari.id – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Magetan mendadak mengambil langkah ekstrem dengan menghentikan secara total proyek renovasi 12 rumah tidak layak huni (RTLH). Langkah tegas ini menyasar seluruh usulan bantuan yang sebelumnya meluncur mulus melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) para anggota DPRD Magetan. Warga penerima manfaat tentu dibuat menjerit kebingungan lantaran asa memiliki hunian aman dan nyaman terpaksa kandas di tengah jalan akibat skandal besar yang menyelimuti proyek tersebut.
Keputusan dramatis penghentian program ini sebenarnya tidak muncul begitu saja tanpa alasan yang kuat. Pihak Dinas Perkim Magetan bertindak cepat dengan mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna berkonsultasi secara mendalam terkait tata cara pelaksanaan proyek perumahan rakyat yang mendanai kegiatannya dari pundi-pundi dana pokir legislatif tersebut. Lembaga antirasuah tersebut kemudian menguliti setiap detail perencanaan dana bantuan agar tidak ada celah penyimpangan anggaran yang semakin menggerogoti uang negara.
Hasil audit serta diskusi intensif bersama penyidik KPK rupanya langsung membongkar berbagai kejanggalan fatal. Tim penyidik lembaga antirasuah tersebut melayangkan rentetan catatan merah mengenai seluruh rantai tahapan mekanisme pengerjaan proyek. Pihak KPK menilai dengan sangat tegas bahwa proses pengusulan hingga rencana eksekusi bantuan rumah rakyat tersebut jelas-jelas telah menyimpang jauh dan belum sepenuhnya mematuhi prosedur ketat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Merespons temuan krusial tersebut, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Magetan, Sudiro, langsung pasang badan dan menegaskan posisi instansinya di hadapan publik. Beliau mengumumkan bahwa pihak dinas sepakat mengikuti instruksi tegas tim KPK untuk menyetop sementara waktu seluruh rentetan kegiatan pembangunan yang berakar dari dana pokir legislatif. Keputusan ini secara otomatis langsung memutus nasib perbaikan 12 rumah tidak layak huni yang sudah terlanjur dijanjikan kepada masyarakat kurang mampu.
“Melihat masukan berharga dan teguran keras dari tim KPK, kami terpaksa membekukan seluruh kegiatan ini karena alur pelaksanaannya terbukti kurang tepat secara hukum. Kami telah berupaya menyandingkan beberapa aturan resmi, namun setelah kami periksa kembali secara teliti, kami ternyata masih menemukan tahapan krusial yang menabrak regulasi,” ungkap Sudiro dengan gamblang saat menemui para wartawan di area Pendopo Surya Graha pada Senin (9/11/2026).
Meskipun demikian, Sudiro berburu-buru mengklarifikasi agar masyarakat tidak panik berlebihan menanggapi kabar penghentian ini. Beliau menekankan secara jelas bahwa keputusan pembekuan proyek ini murni hanya menjegal program-program yang menumpang pada anggaran pokir DPRD semata. Sebaliknya, seluruh agenda renovasi rumah warga miskin yang murni terdaftar dalam program reguler dinas tetap berjalan lancar tanpa terpengaruh sedikit pun oleh kasus hukum tersebut.
Lebih lanjut, jajaran Dinas Perkim Magetan membocorkan bahwa instansinya masih menggenggam alokasi dana mandiri yang siap disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Pihak dinas telah mengunci target perbaikan untuk sekitar 69 unit rumah warga kurang mampu yang pembiayaannya murni menggunakan anggaran pendapatan dinas tahun berjalan. Alhasil, warga penerima jalur reguler dipastikan bisa bernapas lega karena proyek hunian mereka aman dari jangkauan pembekuan KPK.
“Mengenai program bantuan yang berada di luar skema pokir, kami memastikan seluruh pengerjaannya tetap berjalan sesuai rencana awal karena ini murni agenda resmi dinas. Kami memegang kuota sekitar 69 rumah warga yang siap dieksekusi pembenahannya dalam waktu dekat,” tutur Sudiro menegaskan jaminan perlindungan bagi penerima manfaat jalur reguler pemerintah daerah.
Tidak berhenti di situ saja, angin segar sebenarnya masih berembus kencang melintasi wilayah Kabupaten Magetan dari jalur pemerintah pusat. Selain mengandalkan pundi-pundi APBD lokal, daerah ini sukses mengamankan kucuran dana segar dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) milik Kementerian PUPR. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pusat menggelontorkan kuota fantastis mencapai 800 unit rumah impian bagi warga Magetan sepanjang tahun anggaran 2026 ini.
Menjelaskan hal tersebut, Sudiro membeberkan bahwa program raksasa BSPS memiliki benteng pertahanan administrasi yang sangat ketat dan transparan. Pemerintah pusat menerapkan jalur pengusulan khusus serta mekanisme verifikasi independen yang terpisah total dari pengaruh politik lokal. Akibatnya, penetapan nama-nama warga penerima bantuan hibah pusat ini dikunci secara langsung melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) resmi dari kementerian terkait.
“Mengenai skema pembiayaan untuk program BSPS maupun renovasi reguler dinas, setiap pemilik rumah bakal menerima kucuran dana stimulan senilai Rp 20 juta. Rinciannya sangat transparan, di mana porsi senilai Rp 17,5 juta dialokasikan khusus untuk pembelian bahan bangunan berkualifikasi baik, sedangkan sisanya sebesar Rp 2,5 juta ditransfer langsung guna membayar upah tukang bangunan,” paparnya secara detail.
Sementara itu, guna mengantisipasi kerusakan hunian akibat bencana alam yang tak terduga, Dinas Perkim Magetan telah menyiapkan dana darurat khusus melalui alokasi APBD daerah. Bahkan, jika tim di lapangan menemukan dampak kerusakan bencana yang melampaui kemampuan anggaran reguler, pemerintah daerah secara sigap siap membongkar pos Belanja Tidak Terduga (BTT) demi memastikan keselamatan tempat tinggal warga terdampak.
Di balik penundaan 12 RTLH ini, fakta mencekam membongkar skandal gelap yang tengah mengguncang gedung dewan. Penundaan proyek pokir ini meletus persis di tengah pusaran proses hukum megakorupsi dana hibah pokir DPRD Magetan periode 2020–2024. Kasus pemerasan anggaran APBD ini benar-benar bikin melongo publik karena mencatat realisasi fantastis senilai Rp 242,9 miliar dari total rekomendasi awal dana fantastis sebesar Rp 335,8 miliar.
Guna membongkar kejahatan anggaran ini, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan bergerak cepat menetapkan enam sosok penting sebagai tersangka utama. Tiga di antaranya merupakan wakil rakyat kawakan periode 2019–2024, yakni mantan Ketua DPRD Magetan Suratno, Jamaludin Malik, dan Juli Martana. Selain meroketkan nama jajaran legislatif, Kejari Magetan turut memenjarakan tiga orang tenaga pendamping dewan yang diduga kuat menjadi dalang operasional di lapangan.
Perkembangan terbaru menunjukkan status keenam tersangka tersebut kini sudah resmi berubah menjadi terdakwa di meja hijau. Mereka harus duduk bersimpuh di kursi pesakitan guna menjalani persidangan yang melelahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Aparat penegak hukum terus mencecar para terdakwa dengan pasal-pasal berlapis atas dugaan bancakan uang rakyat yang sangat merugikan masyarakat miskin tersebut.
Selama proses penyidikan terkuak, para terdakwa diduga kuat merancang kejahatan keuangan ini secara sangat terstruktur dan rapi. Mereka sengaja memanipulasi rentetan dokumen administrasi resmi demi menguasai seluruh aliran dana hibah, mulai dari fase perencanaan awal, mekanisme pengusulan, hingga detik-detik proses pencairan uang kas daerah ke rekening tujuan.
Tak berhenti di situ, modus operandi yang dilancarkan para terdakwa ternyata jauh lebih licik dan tega. Mereka nekad membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima hibah yang sepenuhnya fiktif demi menyerap anggaran negara secara ilegal. Bahkan, setelah dana bantuan berhasil cair ke lapangan, para pelaku tanpa belas kasihan langsung memotong alokasi dana hibah milik warga secara sepihak hingga mencapai angka fantastis 50 persen.
Akibat ulah serakah para oknum pejabat tersebut, perekonomian negara mengalami pukulan yang cukup telak. Berdasarkan hasil perhitungan audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aksi korupsi dana hibah pokir legislatif ini terbukti menguapkan pundi-pundi uang negara hingga menembus angka fantastis Rp 4,79 miliar. Skandal ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola anggaran daerah yang seharusnya menyejahterakan masyarakat miskin.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
