PALEMBANG, Desapenari.id — Siapa yang tidak kenal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)? Selama bertahun-tahun, kawasan ini memegang predikat mentereng sebagai salah satu pilar lumbung pangan nasional tersubur di Indonesia dengan capaian produktivitas padi yang tergolong amat kokoh. Namun, di balik megahnya julukan tersebut, akhir-akhir ini jeritan warga justru terdengar sangat nyaring di berbagai sudut pasar tradisional maupun toko ritel. Lebih lanjut, masyarakat mengeluhkan betapa sulitnya mereka berburu beras kualitas premium yang mendadak hilang bak ditelan bumi. Di sisi lain, jikapun komoditas idaman tersebut berhasil ditemukan di pasaran, harganya sudah melambung tinggi hingga mencekik kantong konsumen sehari-hari.
Menyikapi keresahan warga yang semakin memuncak tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru langsung bergerak cepat dan tidak tinggal diam. Oleh karena itu, beliau segera menyiapkan strategi intervensi berupa operasi pasar secara masif sebagai langkah awal paling efektif. Melalui aksi nyata ini, pemerintah daerah bertekad mengamankan ketersediaan pasokan beras di pasaran sekaligus meredam laju kenaikan harga yang kian tidak terkendali.
“Langkah terapi awal yang langsung kita eksekusi adalah menyelenggarakan operasi pasar murah di berbagai titik strategis. Bahkan, saya sudah berdiskusi secara mendalam bersama jajaran Forkopimda untuk merumuskan aksi konkret,” tegas Deru saat diwawancarai oleh awak media di pelataran Griya Agung Palembang pada Selasa (10/11/2026). Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa dalam waktu dekat Pemprov bakal memanggil seluruh pemangku kepentingan kunci. Mulai dari pimpinan Bulog, para pelaku bisnis bahan pokok khususnya produsen serta distributor beras, hingga aparat penegak hukum akan dikumpulkan dalam satu meja guna membongkar teka-teki kelangkaan ini.
Lebih jauh lagi, Deru menilai fenomena kelangkaan beras super ini sangat tidak wajar sehingga tim khusus harus segera menelusuri akar masalahnya sampai tuntas. Pasalnya, berdasarkan data statistik pertanian terbaru, kondisi panen serta angka produksi beras di bumi Sriwijaya sebenarnya masih berada pada level yang sangat aman dan terbilang stabil.
“Oleh sebab itu, kita akan mengusut tuntas dan menyelesaikan hambatan ini secara menyeluruh agar masyarakat tidak lagi dirugikan. Mengapa muncul rintihan beras premium langka di lapangan, padahal mesin produksi pertanian kita tetap berputar stabil? Artinya, pasti ada sumbatan tersembunyi dalam alur distribusi dan persoalan ini wajib kita bereskan bersama-sama seawal mungkin,” papar sang gubernur dengan nada penuh penekanan.
Selain itu, Deru menegaskan kembali komitmen moralnya bahwa status mentereng Sumsel sebagai benteng ketahanan pangan nasional seharusnya berbanding lurus dengan kemudahan warga lokal dalam mendapatkan makanan pokok.
Akibatnya, beliau merasa sangat ironis dan sama sekali tidak menginginkan wilayah yang menyokong kebutuhan pangan daerah lain ini justru harus merana karena kelangkaan bahan pokok di rumah sendiri.
“Maka dari itu, saya menjamin secara penuh bahwa tidak boleh ada cerita kelangkaan beras yang membebani warga di Sumatera Selatan. Jangan sampai daerah kita dijuluki lumbung pangan raksasa, tetapi rakyatnya sendiri malah kesulitan setengah mati mencari sepiring nasi. Pertanyaan besar inilah yang harus kita jawab lewat tindakan nyata supaya ketenangan masyarakat tetap terjaga fully,” pungkas Deru penuh percaya diri.
Sementara itu, Deru juga menginstruksikan tim teknis untuk meneliti secara mendalam seluruh komponen yang memicu lonjakan pembentukan harga di tingkat pedagang eceran.
“Maka, tim akan mencari tahu apakah kenaikan harga ini murni terdorong oleh dinamika persaingan pasar yang sehat atau justru dipicu oleh pengiriman beras secara masif ke luar wilayah Sumsel yang akhirnya menggerus stok lokal kita,” bebernya secara rinci.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak menutup mata dan siap mengambil tindakan tegas berupa penataan ulang tata niaga komoditas beras jika memang terbukti ada praktik permainan pasar yang merugikan rakyat.
“Seandainya hasil penelusuran membuktikan adanya ketimpangan harga akibat permainan pasar atau pasokan beras kita malah dilarikan keluar pulau secara berlebihan, maka pemerintah akan menerbitkan regulasi khusus sebagai langkah diskresi. Namun demikian, tentu saja penetapan kebijakan ketat ini harus diputuskan berdasarkan kesepakatan rapat bersama seluruh pemangku kepentingan terlebih dahulu,” tutup Deru mengakhiri keterangannya.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
