JAKARTA, Desapenari.id — Gelombang amarah masyarakat kini resmi memuncak setelah rencana pembangunan depo kontainer mendadak menyeruak di tengah pemukiman padat Kirana Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Oleh karena itu, warga sekitar langsung merapatkan barisan demi menentang keras ekspansi kawasan logistik tersebut yang berpotensi menghancurkan ketenangan hunian mereka.

Selanjutnya, ratusan warga sengaja menggelar aksi unjuk rasa intens di dekat lokasi pengerjaan proyek peti kemas tersebut. Oleh sebab itu, langkah berani ini mereka ambil guna menyuarakan penolakan tanpa kompromi, lantaran proyek raksasa ini jelas-jelas sengaja menerabas Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah setempat.

Di samping itu, Yunus yang bertindak selaku koordinator lapangan aksi warga Kirana melontarkan tuntutan tegas kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Pasalnya, pihak berwenang wajib membuktikan komitmen untuk secara konsisten menjaga serta mempertahankan fungsi tata ruang yang sudah sejak awal mereka sahkan secara hukum.

Terlebih lagi, Yunus secara terbuka menguraikan bahwa hamparan tanah yang kini menjadi sasaran pengembang depo kontainer tersebut pada hakikatnya memiliki status hukum sangat terang. Berdasarkan dokumen resmi zonasi wilayah, area strategis ini secara sah murni diperuntukkan bagi kawasan pemukiman warga, bukan untuk kawasan industri berat.

“Apabila kita meneliti Pergub Nomor 31 Tahun 2022 yang memuat Rencana Detail Tata Ruang kawasan ini, pemerintah memang merencanakan lokasi ini penuh sebagai area pemukiman warga. Akibatnya, tempat ini sama sekali tidak boleh difungsikan sebagai depo kontainer peti kemas,” tegas Yunus saat memberikan keterangan hangat di lokasi aksi pada Sabtu (26/9/2026).

Lebih lanjut, Yunus menggarisbawahi fakta pahit bahwa kehadiran fasilitas penampungan peti kemas di jantung lingkungan hunian warga dipastikan tidak memercikkan manfaat sedikit pun bagi masyarakat. Sebaliknya, aktivitas alat berat dan armada truk raksasa itu justru bakal secara nyata merampas kenyamanan hidup, merusak daya dukung lingkungan, hingga mengancam keselamatan jiwa warga setiap harinya.

“Maka dari itu, kita semua sangat menyadari bahwasanya dampak negatif depo kontainer akan sangat mengganggu dan tidak berguna bagi kami. Pertama, suasana lingkungan pasti tidak nyaman; kedua, ekosistem lingkungan langsung rusak; dan ketiga, kondisi ini langsung mengancam keselamatan fisik kita selaku warga setempat,” cetus Yunus dengan nada geram.

Dicurigai Usai Insiden Kebakaran Misterius

Selain persoalan pelanggaran tata ruang yang amat krusial tersebut, warga lokal kini mulai mencium aroma kejanggalan sangat tebal terkait kronologi waktu di balik munculnya rencana pengerjaan proyek depo tersebut. Oleh sebab itu, kecurigaan publik pun langsung merebak tajam mengenai skenario terselubung yang sebenarnya terjadi di balik layar.

Kemudian, Yunus membongkar fakta mengejutkan bahwa spanduk pengumuman pembangunan depo kontainer secara mendadak terpasang tidak lama setelah musibah kebakaran hebat melalap kawasan tersebut pada 29 Agustus 2026 lalu. Akibatnya, warga langsung menghubungkan insiden amukan si jago merah itu dengan kepentingan bisnis logistik di lahan tersebut.

Maka dari itu, wajar jika masyarakat merasa amat curiga karena hanya berselang kira-kira 10 hari pasca-kebakaran melalap area Kirana, papan reklame pengumuman proyek depo kontainer tiba-tiba berdiri kokoh di lokasi. Tragisnya, pengembang melakukan langkah sepihak tersebut tanpa pernah menggelar sosialisasi ataupun meminta izin koordinasi kepada pengurus RT/RW serta warga lokal.

“Oleh karena itu, coba kita sedikit kilas balik ke belakang, di mana pada tanggal 29 Agustus 2026 area ini mengalami kebakaran hebat. Lantas, apakah mungkin ada benang merah tersembunyi sehingga persis 10 hari setelah musibah itu tiba-tiba terpasang reklame yang mengumumkan bakal dibangun depo kontainer?” sindir Yunus penuh tanya.

“Maka dari itu, kami selaku warga beserta pengurus lingkungan merasa sangat kaget karena memang tidak ada koordinasi sama sekali sebelumnya. Padahal, tiba-tiba saja persis 10 hari setelah amukan api mereda, papan reklame proyek depo kontainer langsung berdiri tegak di sana,” tambahnya dengan nada kecewa.

Atas dasar rentetan kejanggalan dan ancaman nyata tersebut, seluruh warga Rorotan beserta wilayah sekitarnya kini mendesak aparat pemerintah DKI Jakarta dan pejabat berwenang untuk segera mengintervensi serta membatalkan proyek depo kontainer tersebut. Di samping itu, langkah tegas ini sangat penting demi mengembalikan fungsi asli lahan sesuai amanat regulasi RDTR yang berlaku mutlak di DKI Jakarta.

Sebagai informasi tambahan, gelombang penolakan gigih warga Rorotan, Jakarta Utara, terhadap rencana keberadaan fasilitas logistik peti kemas di kawasan permukiman Kirana Rorotan ini sebenarnya sudah pernah berhembus kencang dalam pemberitaan sebelumnya. Namun demikian, aksi perlawanan warga kini semakin membesar seiring tidak adanya kejelasan dari pihak pengembang.

Di samping itu, perwakilan warga setempat bernama Alam menjelaskan bahwa masyarakat sudah mengawali aksi protes keras mereka melalui pembentangan spanduk kecaman di sekeliling lokasi proyek sejak Minggu (20/9/2026). Oleh sebab itu, langkah ini menjadi simbol awal perlawanan terbuka masyarakat sipil terhadap ekspansi bisnis yang dinilai ilegal.

Selanjutnya, Alam membeberkan bahwa warga secara kritis mempertanyakan kejelasan dari berbagai aspek penting terkait rencana proyek peti kemas tersebut. Terutama sekali, warga sangat mengkhawatirkan dampak kehancuran arus lalu lintas serta ketiadaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang berpotensi melumpuhkan total akses jalan utama kawasan permukiman mereka.

“Sekadar informasi penting, kondisi arus lalu lintas di kawasan kami saat ini sebenarnya sudah sangat parah melahirkan kemacetan horor, bahkan pada jam sibuk kendaraan bisa terkunci diam dalam waktu lama. Oleh sebab itu, rencana penambahan aktivitas depo peti kemas beserta armada logistik berat tentu saja melahirkan kekhawatiran yang sangat beralasan dan rasional bagi seluruh warga,” pungkas Alam saat memberikan konfirmasi langsung pada Senin (21/9/2026).

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.