JAKARTA, Desapenari.id – Bayangkan, institusi kepolisian kita mengajukan dana tambahan fantastis hingga Rp 66,1 triliun untuk kebutuhan tahun anggaran 2027 mendatang. Angka yang bikin geleng-geleng kepala ini ternyata dialokasikan untuk berbagai keperluan penting, mulai dari kesejahteraan personel, pengadaan kendaraan ramah lingkungan, hingga persiapan matang pengamanan pesta demokrasi Pemilu 2029.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dengan terus terang mengungkapkan bahwa pihaknya merasa pagu indikatif yang diberikan masih jauh dari cukup. Pemerintah memang sudah menetapkan pagu awal sebesar Rp 118 triliun untuk Polri di tahun anggaran 2027, namun angka ini menurutnya hanya mampu menutupi 66,4 persen dari total kebutuhan ideal institusi yang mencapai Rp 178 triliun.
“Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun rupiah. Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun rupiah, baru terpenuhi 66,4 persen,” jelas Dedi saat menyampaikan paparannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
Lebih lanjut, pria berbintang dua ini menambahkan bahwa setelah timnya melakukan perhitungan ulang dengan mempertimbangkan kenaikan harga BBM dan fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS, angka kebutuhan ideal tersebut ternyata melonjak lagi. Kini, Polri merasa membutuhkan anggaran sekitar Rp 184 triliun agar bisa menjalankan seluruh program dan operasionalnya secara maksimal.
“Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini, maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar Rp 184 triliun rupiah,” ujar Dedi dengan nada tegas di hadapan para anggota dewan.
Dengan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pagu yang tersedia dan kebutuhan riil di lapangan, Polri pun akhirnya mengambil langkah berani dengan mengajukan surat resmi permohonan tambahan anggaran. Dokumen penting ini ditujukan langsung ke dua kementerian strategis, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, dengan nilai total mencapai Rp 66,1 triliun.
“Oleh karena itu, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027, masih terdapat kekurangan Rp 66,1 triliun rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Polri mengajukan kekurangan tersebut pada Kementerian Keuangan dan Menteri PPN Bappenas,” terang Dedi dalam kesempatan yang sama.
Jika kita bedah lebih dalam, tambahan dana sebesar Rp 66,1 triliun tersebut ternyata terbagi ke dalam tiga pos utama. Komposisinya terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 4,5 triliun, belanja barang Rp 20,9 triliun, dan yang terbesar adalah belanja modal dengan nilai fantastis mencapai Rp 40,6 triliun.
Untuk pos belanja pegawai yang mencapai Rp 4,5 triliun, Dedi menjelaskan bahwa alokasi ini akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan para personel Polri. Beberapa program prioritas yang akan didanai antara lain penyesuaian akibat perubahan batas usia pensiun, realisasi kenaikan remunerasi sebesar 80 persen, hingga pemenuhan kekurangan pembayaran gaji rutin dan berbagai tunjangan lainnya. Tak hanya itu, rencana penerimaan anggota baru Polri untuk tahun anggaran 2027 juga turut dimasukkan dalam perhitungan pos ini.
“Belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun rupiah yang diprioritaskan untuk pemenuhan perubahan batas usia pensiun, pemenuhan kenaikan remunerasi 80 persen, pemenuhan kekurangan gaji rutin dan tunjangan, rencana intake Polri untuk tahun anggaran 2027,” papar Dedi saat merinci alokasi dana tersebut.
Sementara itu, untuk pos belanja barang yang nilainya mencapai Rp 20,9 triliun, Polri mengusulkan penggunaannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sehari-hari serta persiapan menghadapi berbagai agenda nasional. Prioritas utama dalam pos ini meliputi pembiayaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik untuk sisa tahun anggaran 2026, penambahan alokasi dukungan operasional bagi Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia, serta pengadaan perlengkapan yang sangat krusial dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2029.
“Yang diprioritaskan untuk pembiayaan BBM dan listrik tahun anggaran 2026, penambahan alokasi anggaran dukops Bhabinkamtibmas, pengadaan perlengkapan dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu tahun 2029, Penambahan alokasi anggaran lidik sidik tindak pidana,” rinci Dedi di hadapan para anggota Komisi III.
Tak berhenti di situ, tambahan belanja barang ini juga akan digunakan untuk berbagai keperluan operasional lainnya. Anggaran tersebut mencakup biaya pemeliharaan dan perawatan rutin peralatan serta bangunan milik Polri, penyediaan anggaran untuk satuan kerja baru yang mungkin dibentuk, hingga pendanaan untuk operasi-operasi besar seperti Operasi Damai Cartenz di Papua, Operasi Lilin saat Natal dan Tahun Baru, serta Operasi Ketupat yang digelar setiap Idul Fitri. Selain itu, dana ini juga diproyeksikan untuk penanggulangan bencana alam, pengamanan tamu VVIP, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
Yang paling menyita perhatian publik adalah pos belanja modal dengan nilai terbesar, yaitu Rp 40,6 triliun. Melalui anggaran sebesar ini, Polri berencana melakukan transformasi besar-besaran di bidang sarana dan prasarana. Salah satu program yang paling menonjol adalah pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat beserta dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKL) pendukungnya. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.
“Yang diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik pelayanan masyarakat dan SPKL, Pemenuhan kendaraan khusus Brimob, Pembangunan dan peningkatan pelayanan RPK kepolisian, Pembangunan mako polda, polres, polsek, polsubsektor wilayah perbatasan dan SPKT,” ungkap Dedi saat menjelaskan rincian belanja modal tersebut.
Selain kendaraan listrik, tambahan anggaran ini juga akan dialokasikan untuk pengadaan kendaraan khusus bagi satuan Brimob yang membutuhkan peralatan berat dan taktis dalam menjalankan tugasnya. Tak kalah penting, Polri juga berencana membangun dan meningkatkan pelayanan Rumah Penyimpanan Khusus (RPK) kepolisian, serta melakukan pembangunan markas komando (mako) mulai dari tingkat Polda, Polres, Polsek, hingga Polsubsektor di wilayah perbatasan dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
Program lain yang tak kalah penting adalah pembangunan rumah dinas bagi anggota Polri. Dengan adanya hunian yang layak, diharapkan para personel dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas pengabdiannya kepada masyarakat. Selain itu, Dedi juga menyebutkan bahwa sebagian dana akan digunakan untuk “pemenuhan almatsus Polri dalam rangka untuk persiapan pengamanan Pemilu tahun 2029”, yang merujuk pada peralatan khusus yang dibutuhkan untuk mengamankan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Dedi menekankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran Polri tahun 2027 ini tidak dilakukan secara sembarangan. Tim perencana anggaran Polri telah mempertimbangkan secara matang berbagai dinamika strategis, baik yang terjadi di tingkat global maupun nasional. Hal ini dilakukan mengingat tantangan keamanan ke depan yang semakin kompleks, terutama dengan adanya agenda politik besar seperti Pemilu 2029 yang membutuhkan pengamanan ekstra.
“Mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka stabilitas keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional dan mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pemilu tahun 2029,” tegas Dedi mengakhiri paparannya di hadapan para wakil rakyat.
Dengan besarnya angka yang diajukan dan berbagai program prioritas yang disebutkan, publik pun menantikan sikap pemerintah dan DPR dalam merespons permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun ini. Akankah permintaan besar Polri ini dikabulkan seluruhnya, atau justru akan ada negosiasi alot antara eksekutif dan legislatif? Yang jelas, keputusan akhir akan sangat menentukan kesiapan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan, termasuk dalam mengamankan agenda demokrasi terbesar bangsa Indonesia di tahun 2029 nanti.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
