Desapenari.id – Secara amat mengejutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Jawa Tengah mendadak mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat menyita perhatian publik luas terkait dengan keberlangsungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, pemerintah daerah tersebut justru secara terbuka menegaskan bahwa agenda besar tingkat nasional ini sama sekali tidak mengandung unsur pemaksaan, baik bagi pihak pengelola sekolah maupun para wali murid yang menjadi sasaran penerima manfaat program. Oleh sebab itu, para pengelola sekolah dan orang tua murid sebenarnya memegang kendali serta kebebasan penuh untuk menentukan sikap maupun partisipasi mereka tanpa harus merasa tertekan oleh aturan yang terkesan kaku.
Menanggapi berbagai macam spekulasi yang beredar liar di tengah masyarakat, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menguraikan bahwa pihak balai kota senantiasa membentangkan pintu dialog selebar-lebarnya apabila terdapat pihak sekolah atau kelompok masyarakat yang bermaksud mengajukan permohonan resmi untuk mundur maupun membatalkan kepesertaan mereka dalam program strategis nasional (PSN) besutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Selanjutnya, sikap akomodatif tersebut sengaja diambil oleh pemerintah kota demi memastikan bahwa seluruh dinamika di lapangan tetap berjalan secara kondusif, harmonis, serta selaras dengan aspirasi murni dari warga lokal di Kota Bengawan.
“Maka dari itu, kemarin sudah saya sampaikan jika memang dari masyarakat, permohonan dari sekolah, wali murid itu ingin membatalkan (MBG) silakan. Jadi kita tidak memaksa,” ujar Wali Kota Respati secara sangat santai namun lugas saat menemui para wartawan di kawasan Kota Solo, Jawa Tengah, pada hari Rabu (16/9/2026).
Fokus Utama Pemkot Solo: Memastikan Tata Kelola SPPG Tunduk Pada Standar Baku!
Di sisi lain, Respati menekankan bahwa perhatian utama Pemkot Solo pada momen yang teramat krusial ini sebenarnya berfokus penuh pada upaya memastikan seluruh rantai tata kelola serta operasional harian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan dengan presisi tinggi sesuai standar yang sudah ditetapkan secara ketat. Oleh karena itu, jajaran dinas terkait bersama tim lapangan tidak ingin main-main sedikit pun dalam mengawasi setiap jengkal proses penyediaan hidangan bergizi tersebut demi mencegah munculnya risiko kesehatan di tengah para siswa sekolah.
Guna menjamin mutu pelayanan gizi tersebut, Pemkot Solo berikhtiar mengawal secara amat ketat seluruh kelengkapan perizinan hingga keikutsertaan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pada setiap fasilitas dapur. Bahkan, jajaran balai kota berjanji akan menyodorkan data serta fakta kondisi operasional SPPG secara transparan dan apa adanya langsung kepada pihak Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa ada sedikit pun hal yang bakal ditutup-tutupi atau dimanipulasi.
“Oleh sebab itu, kami Pemkot Solo memastikan semua SOP-nya, semua izinnya (SPPG) itu berjalan dengan baik. Dan kita sampaikan BGN apa adanya. Jika itu buruk saya katakan buruk, jika itu baik kita katakan baik,” tegas Respati saat menguraikan komitmen transparansi timnya dalam mengawasi jalannya program tersebut.
Kemudian, ketika para jurnalis melayangkan pertanyaan tajam mengenai apakah sudah ada masyarakat atau pihak sekolah yang mengajukan permohonan resmi untuk menghentikan atau menyetop partisipasi MBG, Respati secara mantap memberikan respons balasan yang mengejutkan. Padahal, publik sebelumnya sempat menduga bahwa sudah ada beberapa pihak sekolah yang berencana mundur akibat kekhawatiran terhadap isu operasional makanan di lapangan.
“Namun nyatanya, tidak ada (satuan pendidikan yang minta menghentikan sebagai penerima MBG),” kata Respati dengan nada optimistis sekaligus menepis segala rumor negatif yang berkembang.
Ancaman Mengerikan: SPPG Pelanggar SOP Siap Ditutup Permanen Oleh BGN!
Melanjutkan penjelasannya terkait pengawasan ketat, Respati kemudian membongkar fakta lapangan yang cukup mengejutkan publik, di mana saat ini masih terdapat fasilitas SPPG di Solo yang terpaksa di-suspend atau dihentikan sementara operasionalnya akibat timbulnya dugaan kasus keracunan makanan. Langkah pembekuan operasional sementara ini sengaja diambil demi menjamin keselamatan siswa sembari tim ahli melakukan investigasi mendalam terhadap kebersihan, kerapian, serta kelayakan fasilitas dapur tersebut.
Lebih lanjut lagi, beliau menyampaikan teguran sangat keras bahwa setiap fasilitas SPPG yang terbukti secara berulang kali mengabaikan SOP akan menghadapi sanksi paling fatal, yaitu ancaman penutupan izin operasional secara permanen. Akibatnya, pihak pengelola penyedia gizi yang tidak disiplin dipastikan akan langsung kehilangan hak mereka untuk memproduksi paket makanan bagi anak-anak sekolah.
Namun demikian, kewenangan legal untuk mengeksekusi tindakan penutupan permanen tersebut pada hakikatnya berada sepenuhnya di tangan BGN sebagai otoritas pusat. Sementara itu, Pemkot Solo melalui perpanjangan tangannya, yaitu Satuan Tugas (Satgas) MBG, memegang mandat penting untuk terus melakukan inspeksi mendadak di lapangan serta melaporkan setiap temuan indikasi pelanggaran aturan secara sigap dan berkala.
“Oleh karena itu, masih ada (SPPG) yang di-suspend. Bahkan kemungkinan akan ditutup jika SOP-nya terus dilanggar. Intinya jika SLHS tidak terpenuhi, SOP tidak dijalankan kita surati BGN,” tegas Respati dengan sangat lugas sembari menutup pembicaraannya di hadapan para awak media.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
