JAKARTA, Desapenari.id – Rencana pemerintah memberikan diskon tarif listrik 50% pada Juni dan Juli 2025 tiba-tiba dibatalkan. Keputusan ini langsung memicu kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Aditya (28), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilainya kurang tegas. Menurutnya, kebijakan yang sudah direncanakan seharusnya dijalankan secara konsisten. “Pemerintah harus tegas dalam mengambil keputusan. Di situasi seperti sekarang, kebijakan yang meringankan rakyat itu sangat berharga,” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025).
Ia menambahkan, diskon listrik seharusnya bisa menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kesulitan masyarakat. “Meskipun tidak sampai 50%, diskon berapa pun akan sangat membantu. Setiap kebijakan yang bertujuan meringankan rakyat itu bentuk perhatian pemerintah. Semoga ke depannya ada lagi program seperti ini,” harap Aditya.
Erni (35), pemilik usaha laundry rumahan, tak hanya mengekspresikan kekecewaannya atas pembatalan diskon listrik, tetapi juga mengungkapkan perasaan terabaikan oleh pemerintah. “Pembatalan diskon ini bukan sekadar masalah nominal yang hilang, melainkan lebih kepada kesan bahwa pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan kami,” ujarnya dengan nada getir. Kami juga bagian dari masyarakat yang bayar pajak dan bekerja keras,” katanya dengan nada kesal.
Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan kelompok pekerja informal dan pelaku usaha kecil seperti dirinya. “Kami kerja dari rumah, enggak punya gedung megah atau seragam, tapi juga berjuang bertahan hidup. Bantuan jangan cuma untuk yang punya slip gaji. Kami juga butuh,” tegas Erni.
Stimulus Ekonomi Tanpa Diskon Listrik
Pemerintah sebelumnya telah menggaungkan rencana pemberian diskon listrik 50% sebagai salah satu dari enam paket stimulus ekonomi yang rencananya akan mereka luncurkan pada 5 Juni 2025. Namun, dalam pengumuman resmi, program diskon listrik justru tidak masuk dalam daftar stimulus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, “Proses penganggaran untuk diskon listrik memang tertinggal lebih lambat daripada program-program lainnya. Karena itu kami memprioritaskan program-program yang bisa segera kami implementasikan.”
Sebagai gantinya, pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta.
Masyarakat Berharap Ada Kompensasi
Warga tetap menginginkan kompensasi lain meski mengakui BSU cukup membantu.
“Kalau enggak bisa 50%, 20-30% juga cukup. Yang penting ada bentuk perhatian,” kata Rina (40), ibu rumah tangga di Depok. Ia menambahkan, kenaikan harga kebutuhan pokok belakangan ini membuat pengeluaran keluarga semakin membengkak. “Listrik kan kebutuhan dasar. Kalau bisa diringankan, sangat membantu,” ujarnya.
Selain menuntut kebijakan yang pro-rakyat, masyarakat juga meminta pemerintah lebih transparan dalam mengambil keputusan. “Jangan sampai rencana bagus tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan yang jelas. Rakyat butuh kepastian,” kata Andi (32), seorang karyawan swasta di Jakarta.
Ia berpendapat, jika ada kendala teknis, seharusnya pemerintah bisa menyampaikannya sejak awal. “Jangan sampai masyarakat berharap, lalu kecewa.
Baca Juga: Kapolda Banten Minta Copot Atribut Ormas di Kendaraan!
Di tengah kritik yang bermunculan, pemerintah menyatakan akan terus memantau kondisi ekonomi dan mengevaluasi program bantuan yang ada. “Kami akan pertimbangkan masukan dari masyarakat untuk program selanjutnya,” kata juru bicara Kementerian Keuangan.
Sementara itu, pengamat ekonomi Faisal Basri menyarankan agar pemerintah lebih lincah dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Meski kecewa, banyak warga berharap pemerintah tidak mengulangi hal serupa di masa depan. “Kalau janji, ya ditepati. Jangan buat rakyat semakin susah,” kata Aditya.
Erni juga berpesan agar pemerintah lebih mendengarkan suara masyarakat kecil. “Kami mungkin enggak punya suara besar, tapi kami juga bagian dari negara ini. Tolong dengarkan kami,” pintanya.
Dengan situasi ekonomi yang masih fluktuatif, kebijakan pemerintah memang menjadi penentu bagi banyak orang. “Semoga ke depannya ada solusi yang lebih adil untuk semua kalangan,” harap Rina.
