JAKARTA, Desapenari.id – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Doni Akbar, dengan tegas meminta PT KAI untuk segera mengadopsi teknologi proteksi kereta api modern. Langkah ini penting demi mencegah tragedi kecelakaan kereta di Bekasi terulang kembali di kemudian hari.

Oleh karena itu, Doni mendesak modernisasi sistem keselamatan operasional secara menyeluruh. “Pertama, KAI harus segera menerapkan teknologi Automatic Train Protection (ATP). Kedua, perusahaan juga wajib memperkuat infrastruktur rel dengan standar axle load yang lebih tinggi. Ketiga, pemanfaatan teknologi proteksi perjalanan kereta api yang lebih modern harus disegerakan,” ujar Doni dengan nada mendesak di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Dengan ketiga langkah ini, ia optimistis kecelakaan seperti di Bekasi tidak akan terjadi lagi.

Selanjutnya, Doni memaparkan bahwa saat ini PT KAI dan INKA telah bergerak cepat. Mereka gencar menangani perlintasan sebidang melalui berbagai cara. Sebagai contoh, kedua BUMN ini menutup perlintasan liar, mengamankan jalur perlintasan prioritas, lalu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, Doni juga mendorong adanya dukungan pembiayaan yang memadai. Dana tersebut, menurutnya, sangat diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga perlintasan, membangun gardu, memasang palang pintu, menyediakan sirine, mengoperasikan CCTV, serta melengkapi perangkat keselamatan lainnya. Tanpa sarana ini, risiko kecelakaan akan tetap tinggi.

Tak berhenti di situ, Doni pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas data. Ia juga menyoroti perlunya modernisasi sarana kereta api. Lebih lanjut, penguatan sinergi industri perkeretaapian nasional menjadi perhatian serius baginya. Semua ini merupakan bagian dari upaya mendorong kemajuan sektor transportasi kereta api Indonesia secara berkelanjutan.

“Perkembangan panjang dan kapasitas jaringan rel merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kemajuan sektor perkeretaapian nasional,” paparnya. Karena itu, data yang akurat dan transparan harus menjadi landasan penting. Tanpa data yang baik, proses pengawasan dan perumusan kebijakan akan sulit berjalan efektif.

Kemudian, Doni melontarkan pertanyaan kritis. Ia mempertanyakan strategi perusahaan dalam mengelola sarana perkeretaapian yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun. Menurutnya, inilah titik krusial yang sering luput dari perhatian.

Dengan nada tegas, ia meminta pertanggungjawaban perusahaan mengenai beberapa hal. Pertama, efektivitas program peremajaan armada. Kedua, berapa lama sebenarnya masa pakai kereta setelah direhabilitasi? Ketiga, bagaimana pertimbangan antara modernisasi, perbaikan, maupun penggantian sarana secara menyeluruh? Semua pertanyaan ini, ujarnya, perlu dijawab dengan jujur dan transparan.

Hal tersebut, lanjut Doni, wajib dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada kompromi dalam urusan nyawa penumpang.

“Dalam aspek adopsi program dan inovasi terkait program Battery Electric Multiple Unit (BEMU), diperlukan parameter yang jelas tentang efisiensi implementasi berbagai inovasi,” kata Doni. Setiap adopsi teknologi baru, tegasnya, harus mampu memberikan manfaat nyata. Bentuk manfaat itu meliputi peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik.

“Saya berharap sektor perkeretaapian nasional dapat berkembang lebih modern, aman, efisien, dan mampu menjadi tulang punggung transportasi sekaligus penggerak pertumbuhan industri nasional,” imbuhnya dengan penuh harap.

Sementara itu, sedikit mengulas latar belakang kejadian, kecelakaan tragis itu bermula dari tabrakan beruntun. Peristiwa nahas terjadi antara KRL jurusan Cikarang nomor PLB 5568A dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 20.52 WIB pada Senin (27/4/2026) malam.

Lokasi kejadian persis berada di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920. Akibat peristiwa ini, total korban mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 106 orang. Dari jumlah tersebut, 16 orang di antaranya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif, sementara 90 lainnya mengalami luka-luka. Sungguh angka yang memilukan.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kemudian mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata, KA Argo Bromo Anggrek tetap mendapatkan sinyal hijau. Padahal, sebelumnya telah terjadi insiden KRL Commuter Line yang tertemper mobil taksi di perlintasan sebidang Bekasi Timur.

Kepala KNKT, Soerjanto Tjahjono, memberikan penjelasan teknis. Tabrakan antara KA 5181 Commuter Line dengan kendaraan roda empat di perlintasan sebidang JPL Bekasi Timur jalur hilir, ujarnya, terjadi pada pukul 20.48.29 WIB. Hanya berselang beberapa menit, situasi berubah kacau.

Beberapa menit setelah kejadian pertama tersebut, tepatnya pukul 20.50.43 WIB, KA Argo Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi. Yang mengherankan, sinyal keluar saat itu masih beraspek hijau. Kondisi inilah yang kemudian memicu tragedi.

“KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 beraspek hijau atau berwarna hijau,” ujar Soerjanto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026). Pengakuannya disampaikan di hadapan para wakil rakyat.

Mendengar penjelasan ini, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, langsung mempertanyakan kondisi sinyal tersebut. Rasa penasarannya pun memuncak di tengah rapat yang alot.

“Berarti kesimpulan yang didapat oleh KNKT waktu terjadi tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Argo Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta Commuter Line itu sinyalnya sudah hijau, Pak, ya?” tanya Lasarus dengan nada heran sekaligus kecewa. Ia mencoba mengkonfirmasi fakta paling krusial dari tragedi ini.

Dengan tegas, Soerjanto menjawab bahwa sinyal KA Argo Bromo Anggrek saat itu memang menunjukkan warna hijau. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam jawabannya.

“Sinyalnya hijau, Pak,” jawab dia singkat. Fakta inilah yang kemudian menjadi sorotan utama. Sebab, sinyal hijau seharusnya menjadi izin aman untuk melaju. Namun, dalam kasus ini, izin tersebut justru mengantar pada malapetaka. Akibatnya, tekanan kepada KAI untuk segera membenahi sistem persinyalan pun semakin membara. Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji manis.

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.