MAGELANG, Desapenari.id – Uang Rp 16 miliar dari kas daerah kini mulai mengalir deras untuk membangun rumah baru bagi para wakil rakyat Kota Magelang. Proyek megah pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat di Jawa Tengah itu pun resmi menancapkan target penyelesaian pada 26 November 2026 mendatang. Pemerintah Kota Magelang pun tak main-main, mereka mengucurkan dana fantastis sekitar Rp 16 miliar demi mewujudkan kantor anyar yang lebih representatif bagi para legislator kota tersebut.

Langkah ambisius ini ternyata bukan sekadar keinginan semata, melainkan buah dari kesepakatan strategis dengan Akademi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah diteken pada 2025 silam. Dalam perjanjian itu, pihak Pemkot Magelang akhirnya mengurungkan niat untuk pindah ke bekas balai pendidikan dan pelatihan (diklat) keuangan yang berada di kawasan ikonik Alun-alun Magelang. Keputusan ini pun menjadi titik balik penting bagi wajah birokrasi di kota sejuta bunga tersebut.

Lantas, mengapa TNI begitu kepincut dengan gedung Pemkot saat ini? Ternyata, Akademi TNI menginginkan lahan dan bangunan strategis yang kini masih diduduki kompleks pemerintahan kota. Sebagai bentuk kompensasi yang adil, Akademi TNI akhirnya mendapatkan hak penuh atas bangunan yang selama ini menjadi kantor dinas DPRD Kota Magelang. Dengan demikian, terjadi pertukaran aset yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Kini, perhatian publik pun tertuju pada bekas balai diklat keuangan yang merupakan hibah aset berharga dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bangunan tersebut akan segera bertransformasi total menjadi lokasi gedung baru yang megah bagi DPRD Kota Magelang. Proyek ini pun menjadi angin segar bagi para pegawai dan anggota dewan yang selama ini mungkin merasa kurang nyaman dengan fasilitas yang ada.

“Tanggal 26 November nanti, kantor baru DPRD dipastikan sudah bisa kita selesaikan tepat waktu. Sebab, Januari 2027 TNI sudah akan segera memasuki gedung dewan yang sekarang,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Wahidin Sektanto, dengan penuh keyakinan saat berbincang di kantor DPRD pada Jumat (17/7/2026). Target ini pun menjadi patokan utama bagi seluruh tim proyek agar tidak molor dari jadwal.

Rehabilitasi dan Pembangunan dari Nol, Semua Digarap Serentak!

Sektanto kemudian membeberkan detail proyek yang bakal menyedot perhatian banyak pihak. Menurutnya, setidaknya ada dua kegiatan utama yang akan digarap dalam proyek pembangunan di eks balai diklat keuangan tersebut. Pertama, tim akan merehabilitasi sejumlah bangunan lama yang kemudian dialihfungsikan menjadi ruang sekretariat dewan serta ruang kerja modern bagi para anggota DPRD Kota Magelang.

“Rehabilitasi ini juga kami lakukan untuk lokasi kantor dinas sosial dan dinas kesehatan sekaligus,” ungkap Sektanto seraya merinci cakupan proyek yang ternyata tidak hanya terbatas pada gedung dewan saja. Artinya, pembangunan ini akan memberikan dampak luas bagi beberapa instansi pemerintah di lingkungan Kota Magelang.

Sementara itu, untuk kegiatan kedua yang tak kalah spektakuler, pihak dinas akan melakukan pembangunan dari nol atau ground breaking untuk fasilitas ruang sidang paripurna utama. Ruang ini tentu menjadi jantung dari seluruh aktivitas legislatif, sehingga pembangunannya pun dilakukan dengan standar yang sangat tinggi dan memperhatikan segala aspek kenyamanan.

“Kami ambil dana dari APBD sekitar Rp 16 miliar sekian. Jika nanti ada penambahan fasilitas yang dibutuhkan, akan kami usulkan kembali di anggaran 2027,” jelas Sektanto menjelaskan skema pembiayaan daerah yang transparan dan terukur. Pernyataan ini pun menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas gedung meskipun anggaran awal telah ditetapkan.

Perpindahan Bertahap Mulai Oktober, Skenario Darurat Disiapkan!

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil, turut angkat bicara mengenai strategi perpindahan yang akan dilakukan. Evin menyampaikan bahwa proses perpindahan kerja ke gedung baru akan mulai berlangsung secara bertahap mulai Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gangguan terhadap aktivitas pelayanan publik dan kinerja para legislator.

Pihak internal legislatif pun sudah menyiapkan sejumlah langkah kontingensi yang matang apabila ada agenda sidang penting yang berbenturan dengan masa transisi pembangunan fisik di lapangan. Mereka tidak mau mengambil risiko terhadap kelancaran roda pemerintahan hanya karena faktor teknis pembangunan.

“Ketika misal ada paripurna, tapi gedungnya belum selesai, alternatifnya akan kami gelar di Gedung Wanita atau pendopo balai diklat keuangan,” tuturnya memungkasi penjelasan dengan nada optimis. Skenario darurat ini pun menjadi bukti bahwa DPRD Kota Magelang benar-benar serius menjaga stabilitas kinerja di tengah proses pembangunan yang berlangsung.

Dengan segala persiapan yang matang dan anggaran yang menggiurkan, publik pun menanti wujud nyata dari gedung baru DPRD Kota Magelang yang konon akan menjadi salah satu yang termegah di Jawa Tengah. Apakah proyek ini akan berjalan mulus sesuai target? Kita tunggu saja gebrakannya!

Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.